Di Akhir Jabatan Gubernur Lampung Ada ‘Pejabat Selundupan’ 425 Eselon III dan IV Dimutasi

Di Akhir Jabatan Gubernur Lampung Ada 'Pejabat Selundupan' 425 Eselon III dan IV Dimutasi

Boytenjuri Resmi Jabat Pj Gubernur Provinsi Lampung – Kasus Pejabat Selundupan di Lampung Berbuntut Panjang, Mendagri Lakukan Investigasi.

MEDIAAANDALAS.COM, JAKARTA – Dilansir dari TRIBUNNEWS.COM, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengirimkan tim untuk menelusuri dugaan terjadinya penyelundupan jabatan di Pemerintah Provinsi Lampung.

Sebab telah terjadi mutasi 425 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada Senin (27/05/19).

Perombakan pejabat eselon tersebut menjelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, pada 2 Juni 2019.

“Tidak boleh itu, karena namanya pejabat selundupan. Tidak sah seharusnya,” kata Tjahjo usai melantik Penjabat Gubernur Lampung Boytenjuri di Gedung Kemendagri, Minggu (02/06/19).

Untuk menindaklanjuti dugaan terjadinya penyelundupan jabatan itu, pihaknya sudah mengirimkan tim sebagai upaya menelusuri hal tersebut.

Dia menegaskan, sekretaris daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab terhadap mutasi jabatan tersebut.

“Yang pertama, kami sudah mengirimkan tim ke sana (Pemprov Lampung) mempertanyakan kepada sekda. Karena yang bertanggungjawab sekda,” kata Tjahjo.

Dia mengaku menerima laporan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, di mana akan melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemprov.

Namun, kata dia, laporan yang diterima jumlah pejabat yang dimutasi ada sekitar 90 orang.

Belakangan, dia mengetahui, jumlah pejabat yang dimutasi lebih banyak dari yang dilaporkan.

“Karena, izin ke otda tidak sejumlah itu. Nanti, kami menunggu apa pertimbangan, apa alasan. Saya tidak hapal. Kalau tidak salah 90-an (pejabat),” ungkapnya.

Sampai saat ini, dia masih menunggu laporan dari tim yang mengusut dugaan penyelundupan jabatan tersebut.

Hanya saja, dia menegaskan, proses pengangkatan pejabat itu tidak sah dan harus ditinjau kembali.

“Belum tahu, belum ada laporan. Baru dua hari tim menemui sekda. Kan kasihan, bukan kasihan yang melantik, kasihan yang dilantik. Tidak sah itu,” tambahnya.

Janggal

Akademisi Universitas Lampung (Unila) Deddy Hermawan menilai ada yang janggal dari rolling terhadap 425 pejabat eselon II dan IV di Pemprov Lampung ini. Karenanya wajar jika mendagri melakukan evaluasi terhadap rolling ini.

“Rolling itu ada yang janggal, karena pertama dilakukan di menit akhir jabatan kepala daerah. Jadi ada yang tidak lancar itu ya,” kata dia.

Seharusnya kata Deddy, rolling dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Dasar rolling adalah penilaian evaluasi kinerja.

“Ini kebiasaan pemerintahan, rolling tidak ada dasar evaluasi, itu tidak pernah ada. Padahal dalam UU ASN itu, berbasis pada kompetensi penilaian kinerja. Jadi tidak bisa semuanya dipindah begitu saja, itu sesuatu yang sangat terang,” kata dia.

Karena itu, menurutnya masyarakat harus mendukung mendagri melakukan evaluasi. Agar menjadi masukan bagi gubernur terpilih yang dilantik nantinya tidak melakukan hal serupa.

“Kita dorong mendagri melakukan evaluasi, supaya rolling ini diusut tuntas, menjadi input gubernur terpilih agar tidak melakukan hal serupa. Sesuatu yang tidak wajar dari sisi waktu, dan dasar dilakukan rolling,” ungkapnya.

Menurut Deddy bisa saja nanti hasil evaluasi kemendagri mengembalikan kembali mereka yang dimutasi.

“Perlu dilihat dulu sejauh mana kewenangan Pj, apakah bisa mengembalikan itu? Tetapi bergantung ke kemendagri kalau ada kejanggalan, mendagri bisa memerintahkan, dikembalikan lagi ke jabatan semua. Bisa saja nanti hasil evaluasi mendagri, mengembalikan ke posisi semua sesuai ketentuan berlaku. Saya melihat apa aurgensinya dilakukan rolling, periode berikutnya sudah kepemimpinan yang baru,” pungkasnya.

Mutasi jabatan ini sendiri dilakukan saat Sekprov Lampung masih dijabat Hamartoni.

Dihubungi melalui ponselnya, Hamartoni tidak merespons. Begitu pun pesan WhatsApp yang dikirim Tribun tidak dibalas.

Resmi Dilantik

Di hari yang sama, Mendagri melantik Boytenjuri sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Lampung.

Boytenjuri dilantik menggantikan M Ridho Ficardo yang masa jabatan sebagai gubernur Lampung berakhir pada Minggu (02/06/19).

Pelantikan dilakukan setelah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Lampung.

Proses pelantikan dilakukan di Gedung SBP Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan penjabat gubernur dilakukan untuk menghindari kekosongan pimpinan pemerintah daerah dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.

“Maka, Presiden Republik Indonesia mengangkat Penjabat Gubernur Lampungyang pelantikannya telah dilaksanakan secara khidmat pada hari ini,” kata Tjahjo.

Boytenjuri akan menjabat sebagai penjabat gubernur Lampung sampai dengan presiden melantik pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) yang menang dalam Pilkada 2018 lalu.

“Laksanakan tugas – tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Nawa Cita atau Sembilan Agenda Strategis Pemerintah Kabinet Kerja, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat,” pesan Tjahjo.

Penjabat Gubernur bukan pejabat politik, sehingga harus mampu mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara dan jajaran TNI/Polri pasca pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2018.

Bahkan, Penjabat Gubernur harus mampu berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal.

Di kesempatan itu, Tjahjo Kumolomengucapkan terima kasih atas dedikasi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampungselama kepemimpinannya, termasuk mengucapkan selamat kepada Boytenjuri atas pelantikannya sebagai Pj. Gubernur Lampung.

Untuk diketahui, Boytenjuri merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berpangkat Eselon 1 A, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri.

Dia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP.

Boytenjuri akan melaksanakan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Lampungterhitung mulai Senin (03/06/19).

Tjahjo Kumolo mengatakan pasangan gubernur-wakil gubernur Provinsi Lampung yang definitif akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (12/06/19).

“Iya, nanti yang akan melantik bapak presiden di Istana Negara setelah masa cuti selesai tanggal 12 Juni,” kata Tjahjo.

[Sumber : TRIBUNNEWS.COM].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.