45 Orang Anggota PPK Dan 228 Orang PPS se-Kabupaten Tubaba Keluhkan Belum Terima Gaji

Ilustrasi Gaji Pegawai

Ilustrasi

45 Orang Anggota PPK Dan 228 Orang PPS se-Kabupaten Tubaba Keluhkan Belum Terima Gaji

MEDIAANDALAS.COM, TUBABA – Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang lalu pesta demokrasi telah usai di selengarakan dengan aman dan damai.

Akan tetapi, meskipun Pemilu telah usai, amat disesalkan sejumlah 45 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 228 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), se-Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). sebab hingga saat ini belum juga menerima insentif selama 3 (tiga) bulan.

Keterangan tersebut diperoleh dari Anggota PPS memang benar bahwa mereka saat ini belum juga menerima isentif/gaji selama 3 bulan.

“Ya selama ini untuk gaji PPS kami selama 3 bulan belum juga di bayarkan, dengan alasan mereka (KPU) karena SPJ dari beberapa kecamatan belum selesai  jadi terkendala semua se-Kabupaten.” ucap salah satu Anggota PPS di salah satu tiyuh di Kecamatan Tulangbawang Tengah.

“Tolong mas bagaimana caranya supaya gaji kami bisa keluar, karena kami sudah lama nunggu-nunggu gaji itu,” tambahnya.

Mereka mengaku sangat membutuhkan gaji tersebut lantaran itu merupakan upah dari jerih mereka menjadi PPS maupun PPK.

“Gaji itu sangat kami butuhkan, itu sudah termasuk kami yang di Kecamatan 4 hari 4 malam bekerja waktu Pleno Kecamatan, jumlahnya lumayan Rp700 ribu kali 3 bulan dan gaji kami itu bervariasi, ketua 800 ribu kalau kami anggota itu ya 700 ribu,” jelasnya

Hal ini diutarakan oleh Markurius, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Kabupaten Tubaba. Menurut dia, jumlah PPK dan PPS sebanyak itu bertugas di 9 kecamatan dan 96 tiyuh se Kabupaten Tubaba.

“Mereka di gaji sampai bulan Juni kemarin. Sementara Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memang hanya satu bulan saja,” ungkapnya melalui ponsel, Kamis (04/07/19).

Markurius mengakui jika seluruh PPK maupun PPS memang belum digaji.

“Iya memang benar (belum digaji). Terakhir dibayar sampai bulan Maret, jadi sampai Juni yaitu selama 3 bulan memang belum dibayarkan.” ujarnya.

Pembayaran gaji mereka (PPK dan PPS) dilakukan secara langsung ke masing-masing rekeningan karena kita (KPU) lembaga vertikal jadi gajinya langsung dari pusat,” tambahnya.

Dijelaskannya bahwa, keterlambatan gaji tersebut lantaran belum ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing PPK dan PPS.

“SPJ PPK dan PPS itukan tidak bisa satu persatu atau satu kecamatan terlebih dahulu, melainkan harus satu kesatuan seluruh Kabupaten Tubaba ini. Kami berharap secepatnya bisa diselesaikan SPJ ini, agar kami proses.” pungkasnya. [Basuni].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.