Carut Marut Nya PPDB Dalam Sistem Zonasi KPKAD Lampung Dan Teras Hijau Foundation Angkat Bicara

KPAD Tubaba

Carut Marut Nya PPDB Dalam Sistem Zonasi KPKAD Lampung Dan Teras Hijau Foundation Angkat Bicara

MEDIAANDALAS.COM, BANDAR LAMPUNG – Guna serap aspirasi atas Keberatan masyarakat terhadap Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Zonasi atau jarak tempuh sekolah, Koordinator Presidium Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung bersama Teras Hijau Foundation angkat bicara. Kamis, (20/6/19).

Didalam Pasal 16 Ayat (1) huruf Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB dijelakan bahwa salah satu sistem yang digunakan dalam PPDB adalah melalui PPDB yang dilaksanakan melalui jalur diantaranya dengan sistem zonasi.

Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat, bahwa kebijakan sistem zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,

Menurut Gindha Ansori Wayka (KPKAD) Lampung, bahwa sistem yang digelontorkan oleh Kemendikbud tentunya telah melalui kajian, akan tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat banyak yang dikeluhkan oleh orang tua siswa/i atau wali murid.

Sistem ini memprioritaskan jarak domisli dengan sekolah calon peserta didik, sehingga ada banyak anggapan masyarakat kalau mau menyekolahkan anak ke Sekolah Favorite dan kesukaannya, yang bersangkutan harus pindah terlebih dahulu domisilinya setahun sebelum mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju, hal ini sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 18 Ayat (3) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB,” ucap Gindha Ansori.

Akibat nya penerapan sistem zonasi ini dengan sendirinya telah menciptakan dugaan rekayasa baru dalam hal sistem kependudukan dan akan membuat sistem kependudukan yang telah ada menjadi acak-acakan hanya karena strategi untuk mendekati calon sekolah yang kelak akan dituju (mobilisasi) anak usia sekolah,” ungkapnya.

Berdasarkan sistem zonasi ini, daya tampungnya dalam PPDB mencapai 90 % dan jumlah ini luar biasa tingginya dan kendala pemenuhan kuotanya akan sangat banyak serta mengalami kesimpangsiuran termasuk memalsukan data domisili untuk mengejar sekolah yang jadi tujuan,” paparnya.

Sejak diterbitkan terkait PPDB oleh Kemendikbud, sehingga proses pendaftaran ini menjadi sangat carut marut dan membuat publik gerah serta bergerak ke jalanan untuk menolak sistem ini atau hanya untuk membentang spanduk tuntutan agar Mendikbudnya mundur atau dipecat.

Dengan terjadi kondisi ini, artinya regulasi yang dibuat oleh Kemendikbud adalah tidak memberikan adanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, karena sebetulnya aturan itu dibuat untuk diterapkan guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat serta kemanfaatan. Akan tetapi ini tidak terjadi dalam “ruh” perundangan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 oleh Menteri Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung bersama Teras Hijau Foundation dibawah pimpinan Iman Untung Selamat menyerap aspirasi masyarakat atas Keberatan dengan adanya Sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Zonasi sebagai alat ukur dan alat takar apakah kegaduhan PPDB secara nasional ini berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut layak untuk dibatalkan.” pungkasnya. [Basuni].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.