GNPK RI Jabar Angkat Bicara Terkait Kebijakan RK Gubernur Jabar Atas Rencana Pemotongan Gaji PNS Empat Bulan Kedepan

Nana Supriatna Hadiwinata Ketua Pimpinan Wilayah GNPK RI Jawa Barat sekaligus Dewan Penasehat Media Andalas

GNPK RI Jabar Angkat Bicara Terkait Kebijakan RK Gubernur Jabar Atas Rencana Pemotongan Gaji PNS Empat Bulan Kedepan

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Terkait pencanangan gerakan menyumbang dengan memotong gaji PNS empat bulan kedepan GNPK RI Jabar melalui Ketua Pimpinan Wilayah NS Hadiwinata angkat bicara, Selasa (31/03/20).

Nana Supriatna Hadiwinata saat di hubungi mediaandalas.com melalui jaringan pesan WhatsApp terkait kebijakan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa “Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, Salam  Antikorupsi !!! Kami sangat  mengapresiasi gagasan Pemprov Jabar yang akan mencanangkan Gerakan Menyumbang  untuk penanganan wabah Virus Corona (COVID-19) sebagai bentuk respon dari kebijakan Pemerintah Pusat, yang dalam hal  ini Bapak selaku Gubernur Jawa Barat akan  mencanangkan melakukan Pemotongan Gaji  PNS selama empat  bulan kedepan.”

Ketua GNPK RI Jawa Barat menilai bahwa dalam pencanangan tersebut Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat seyogyanya menelaah serta mengkaji terlebih dahulu secara mendalam terkait program pencanangan melakukan pemotongan gaji PNS selama empat bulan kedepan.

Nana menambahkan “Namun demikian apakah kebijakan tersebut sudah dilakukan kajian  secara  mendalam, mengingat, kami selaku Ormas GNPK RI Pimpinan Wilayah Jawa Barat menyampaikan beberapa point atas rencana tersebut.”

Dalam point tersebut GNPK RI Jawa Barat menyapaikan sebagai berikut:

Pertama: Gaji/Upah  adalah merupakan Hak  seorang  Pegawai yang  harus diterima  sebagai  bentuk pengabdian kepada  Pemerintah.

Kedua: Menyumbang  itu adalah baik,  tetapi  tidak dengan cara memangkas Hak seorang  pegawai, apalagi bagi pegawai yang  kepangkatannya golongan rendah.

Ketiga: Saat  ini  kehidupan ekonomi  masyarakat sangat memprihatinkan, sangat  tidak adil  apabila gajinya dipotong sementara  pegawai tersebut masih berfikir bagaimana  untuk  bisa  bertahan hidup.

“Kami berharap  Pemprov Jabar dan Legislatif  seharusnya melakukan kajian yang  mendalam, jangan gegabah atau ceroboh.” Tandas Nana.

“Ada beberapa hal  yang  akan kami usulkan sebagai dasar pertimbangan dalam  mengambil keputusan solusi, yakni  dengan  cara melakukan pergeseran anggaran atau  program pada pos anggaran tertentu yang  diangggap kurang efektif dalam pencapaian  daya serap anggaran Pemerintahan, antara  lain dengan memangkas pos anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar 50%, memangkas anggaran Program PBJ yang  tidak  mungkin dapat diselesaikan dalam akhir tahun anggaran 2020  ini.” Tegas Nana.

GNPK RI menilai masih banyak program dan pos anggaran lainnya yang dapat digali untuk  solusi penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) saat ini yang dalam perkembangannya sudah menjadi kondisi darurat.

Dalam hal ini GNPK RI Jawa Barat menyampaikan kepada yang terhormat Bapak  Gubernur dapat memberlakukan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Kami GNPK RI Pimpinan Wilayah Jawa Barat mengingatkan bahwa “PEMERINTAHAN JAWA BARAT HARUS MAMPU MENCARIKAN SOLUSI DENGAN TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT LAINNYA.”

“Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai  usul dan saran serta pendapat dari kami Ormas GNPK RI Jawa Barat, namun demikian keputusan selanjutnya  kami serahkan kepada  Bapak Guberur Jawa Barat, “JAWA BARAT HARUS BISA, BANDUNG  JUARA ” Atas  perhatiannya  kami  ucapkan terima kasih, Salam Anti Korupsi.” Pungkas Nana. [Red].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.