Dede Farhan Aulawi: Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

Dede Farhan Aulawi

Dede Farhan Aulawi: Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Masalah penyebaran virus Corona yang semakin meluas menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks.

Ini bukan soal kesehatan saja, tetapi menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap seluruh sendi kehidupan.

Oleh karena itu, ada beberapa Kepala Daerah yang berinisiatif untuk membuat kebijakan lokal dengan menerapkan lockdown di wilayahnya.

Terkait hal tersebut, Pemerhati Kebijakan Publik Dede Farhan Aulawi menyampaikan bahwa karantina wilayah atau lockdown daerah sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, sebaiknya tidak ada Pemerintah Daerah yang menetapkan lockdown masing  – masing. Meskipun tentu maksud dan tujuannya bisa dipahami.” Ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan gugus tugas percepatan penanganan virus corona, apabila mau melakukan ataupun mempertimbangkan lockdown.

“Pak Jokowi selaku Presiden RI telah mengingatkan bahwa untuk karantina kewilayahan, kepala daerah harus konsultasikan dengan pemerintah pusat,” kata Dede ketika menjawab pertanyaan media di Sekretariat RUMPPI Bandung, Minggu (29/03/20).

“Lockdown akan berdampak pada banyak sendi kehidupan, termasuk berkaitan dengan masalah moneter dan fiskal yang merupakan urusan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sekali lagi kata kuncinya adalah “Senantiasa Berkoordinasi” terlebih dahulu,” ungkap Dede.

Dede juga mencontohkan misalnya jika Jakarta di-lockdown, dimana 70% uang berputar di sana. Pasokan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Jakarta juga tentunya akan terhambat, karena selama ini Jakarta mengandalkan pasokan pangan dari daerah.

Jadi sebelum mengambil kebijakan lockdown, harus benar – benar dipertimbangkan dan dikoordinasikan agar tidak timbul masalah baru seperti banyak yang kelaparan karena tidak ada pasokan pangan.

Belum lagi pertimbangan ekonomi dan sosial bagi pekerja sektor informal. Lihat saja misalnya berapa banyak masyarakat kecil penjual makanan/minuman yang akan mengalami kehilangan pendapatan. Kalaupun harus dibantu pemerintah, ada tidak uangnya?

“Dan berapa lama kira – kira bisa bertahan. Ini salah satu contoh sederhana dilihat dari sisi ekonomi. Belum lagi jika dilihat dari sisi keamanan, dan sisi – sisi yang lainnya.” Pungkas Dede mengakhiri perbincangan.

Editor : Ekan Himawan

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.