Ketua PW GNPK RI Jabar Menilai Dewan Tutupi Penyimpangan Pembangunan Gedung DPRD KBB

Nana Supriatna Hadiwinata Ketua Pimpinan Wilayah GNPK RI Jawa Barat sekaligus Dewan Penasehat Media Andalas
Media Andalas
Follow me

Ketua PW GNPK RI Jabar Menilai Dewan Tutupi Penyimpangan Pembangunan Gedung DPRD KBB. [Red].

Audiensi antara GNPK-RI bersama DPRD KBB dan Pemkab KBB, Jumat (01/11/2019).
Audiensi antara GNPK-RI bersama DPRD KBB dan Pemkab KBB, Jumat (01/11/2019). [Dok. PD GNPK RI Kabuaten Bandung Barat].

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Nana Supriatna Hadiwinata selaku Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Provinsi Jawa Barat kepada mediaandalas.com menyampaikan “Saya ucapkan terima kasih kepada Pengurus Daerah GNPK RI KBB dan Pimpinan Dewan yang sudah bisa berdiskusi terkait Pembangunan Gedung DPRD KBB bersama Pimpinan DPRD KBB dan Dinas PUPR KBB.

Nana Supriatna Hadiwinata selaku Pimpinan Wilayah GNPK RI Jabar menilai terkait hasil audiensi PD GNPK RI Kabupaten Bandung Barat bahwa “Saya memandang pernyataan Anggota Dewan merupakan bahasa normatif untuk menutupi dugaan penyimpangan yang terjadi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kantor DPRD.”

Ketua DPRD KBB Rismanto saat menerima audiensi pengurus GNPK RI KBB, Jumat (01/11/19). [Dok. PD GNPK RI Kabupaten Bandung Barat].
Ketua DPRD KBB Rismanto saat menerima audiensi pengurus GNPK RI KBB, Jumat (01/11/19). [Dok. PD GNPK RI Kabupaten Bandung Barat].

Nana menambahkan “Anggaran Pembangunan Kantor DPRD menelan biaya cukup tinggi dan saya menegaskan bahwa PW GNPK RI Jabar akan tetap menelusuri tentang dugaan dugaan penyimpangan dari mulai status lahan, dan proses lelang yang sarat penuh dugaan penyimpangannya, antara lain dugaan persekongkolan, baik pengaturan pemenang lelang sampai pada harga penawaran.”

Menurut Nana, ganti kerugian adalah pemberian konpensasi yang sepadan, bahkan lebih maju agar bekas pemilik bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.

“Dibalik kewenangan pemerintah untuk mebebaskan areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terkandung kewajiban untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi bekas pemegang haknya,” tandasnya.

Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) mengadakan audensi dengan DPRD, Dinas PUPR dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di ruang rapat DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jumat (01/11/2019). [Dok PD GNPK RI Kabupaten Bandung Barat].
Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) mengadakan audensi dengan DPRD, Dinas PUPR dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di ruang rapat DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jumat (01/11/2019). [Dok PD GNPK RI Kabupaten Bandung Barat].

“Insya Allah kajiannya, dalam waktu dekat kami persiapkan sebagai bahan Investigasi dan Klarifikasi Timsus Tipikor GNPK RI Jabar, Surat Perintah Tugas buat Timsus sudah kami siapkan, tinggal Surat Pemberitahuan Klarifikasi segera kami sampaikan kepada ULP/LPSE dan Kadis PUPR KBB.” tegas Nana.

Nana menambahkan “Hal tersebut kami lakukan sebagai langkah mendapatkan informasi yang benar dari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya dugaan penyimpangan tersebut.”

“Siapapun itu nanti, bila ada pejabat yang terlibat dan melakukan perbuatan melawan hukum, kami PW GNPK RI JABAR segera melapdukannya kepada Penegak Hukum.” Pungkas Nana.

Pembangunan Gedung DPRD KBB Diduga Simpan Persoalan

Dilansir dari galamedianews.com, berjudul Pembangunan Gedung DPRD KBB Dipersoalkan”

Pada Jumat pagi tadi, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) mengadakan audensi dengan DPRD, Dinas PUPR dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di ruang rapat DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jumat (01/11/2019). Mereka mempertanyakan proyek pembangunan gedung DPRD dan lahan yang dipakainya diduga menyimpan persoalan.

Rombongan GNPK-RI Kabupaten Bandung Barat diterima Ketua DPRD Rismanto, lengkap dengan tiga orang wakil ketua yaitu, Ida Widaningsih, Pipih Supriati dan Ayi Sudrajat, serta Ketua Komisi III Iwan Ridwan dan beberapa anggota komisi tersebut.

Sementara dari Pemkab Bandung Barat hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Anugrah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabagbarjas) Anni Roslianti .

Ketua GNPK-RI Kabupaten Bandung Barat, Tateng Ramdhan mengatakan, audensi tersebut digelar untuk mempertanyakan perbedaan pandangan dari beberapa anggota DPRD terkait dengan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat. Disatu pihak ada yang minta ditangguhkan pembangunannya karena diduga ada persoalan, namun ada anggota dewan yang menilai tidak ada persoalan

“Di media sosial muncul pernyataan yang berbeda dari anggota DPRD terkait proyek pembangunan gedung wakil rakyat itu. Ada yang menolak, minta dihentikan tapi ada yang tetap ingin melanjutkan pembangunan. Ini membuat kami penasaran, makanya minta audensi ini digelar,” kata Tateng.

Ia meminta penjelasan baik kepada DPRD maupun Pemkab Bandung Barat terkait dengan lahan milik masyarakat yang terkena proyek padahal belum dibayar ganti ruginya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Iwan Ridwan menegaskan secara kelembagaan, DPRD tidak pernah menolak apalagi minta proyek yang sudah berjalan tersebut dihentikan. Pasalnya, tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikan proyek tersebut.

“Kalaupun yang ramai di media sosial itu hanya salah persepsi saja. Kami institusi dewan mendukung proyek pembangunan gedung tersebut,” tegas Iwan.

Ia mengaku bersama anggota Komisi III lainnya sudah melakukan sidak ke lapangan. Terkait tanah yang disebut dalam medsos, hasil sidak tidak ada masalah.

“Memang ada lahan bagian depan yang belum dibayar, tapi sudah ada kesepakatan antara pemilik tanah dan Pemkab Bandung Barat. Meski belum dibayar, pemilik tanah tidak keberatan jika lahannya terkena proyek, sebab ada kesepakatan dengan pemerintah untuk dibayar paling lambat 2020,” terang Iwan.

Begitupun dengan pembiayaan pembangunan yang dinilai tidak jelas, Iwan menerangkan sudah ada. DPRD menyetujui penganggaran pembangunan Gedung DPRD di APBD 2019 sebesar Rp 22,5 miliar.

“Begitupun dari segi regulasi sudah enggak ada masalah. Pembangunan gedung ini sudah direncanakan sejak 2013 dan ditetapkan dalam rapat paripurna, jadi dari sisi normatif tidak ada masalah,” tandasnya.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Anugrah. Menurutnya, untuk tanah seluas 4.000 meter persegi yang belum dibayarkan akan dibayar tahun ini.

“Sedangkan anggaran pembangunan menggunakan mekanisme tahun jamak. Tahun 2019 dan 2020 Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran Rp 22,5 miliar. Total kebutuhan anggaran Rp 150 milair dimana 70 persennya bantuan dari Pemprov Jabar,” kata Anugrah. [Red/Rls].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.