Saling Klaim Tanah Ganti Rugi, Namun Satupun Tak Ada Yang Punya SKT

Saling Klaim Tanah Ganti Rugi, Namun Satupun Tak Ada Yang Punya SKT
Camat Girsang Sipangon Bolon  Eva Suryati Ulyarta Tambunan, Perwakilan PUPR EMI, Kanit Res Polsek Parapat IPDA J Manurung, Pangulu Nagori Sipangan Bolon Induk ,Sahan Sinaga
Camat Girsang Sipangon Bolon
Eva Suryati Ulyarta Tambunan, Perwakilan PUPR EMI, Kanit Res Polsek Parapat IPDA J Manurung, Pangulu Nagori Sipangan Bolon Induk ,Sahan Sinaga. [KSP Sitanggang].

Saling Klaim Tanah Ganti Rugi, Namun Satupun Tak Ada Yang Punya SKT

Masyarakat yang Saling Klaim ganti rugi
Masyarakat yang Saling Klaim ganti rugi. [KSP Sitanggang].

MEDIAANDALAS.COM, SIMLUNGUN – Meski telah beberapa kali dimediasi oleh pihak Uspika Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Girsip) akan tetapi pembebasan lahan di Jalan Alternatif Lingkar Luar Parapat Sipangan Bolon Induk, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih menuai protes antar warga yang saling klaim atas kepemilikan Lahan dan sampai saat ini masih masalah alis buntu.

Akibat dari persoalan Antar Warga yang saling Klaim punya hak atas lahan tersebut pelebaran jalan pun terkendala karena dua kubu marga Simajuntak yang sudah Lama bercocok Tanaman di ladang yang di maksup dan Sinaga juga klaim tanah yang akan di ganti rugi oleh Negara itu milik mereka juga.

Namun saat dilakukan rapat mediasi di kantor Pangulu Nagori Sipangan Bolon Induk, Kamis (12/12/19) sekira jam 11.00 WIB oleh pihak Uspika Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, ternyata kedua kubu Marga Simanjuntak dan marga Sinaga itu, yang saling klaim tidak memiliki dasar kepemilikan lahan atau Surat Keterang Tanah (SKT).

Sementara pihak Simajuntak menunjukan surat penguasaan lahan selama 20 , yang dikeluarkan dari dinas Kehutanan. Sedangkan marga Sinaga mengklaim tanah berdasarkan tanah wilayat tanpa kepemilikan SKT.

”Surat saya ada dari kehutan, tanah yang saya kelola selama 20 tahun ini milik Kehutanan (Negara) dan bukan tanah wilayat marga Sinaga, Jadi kalau Negara mau memberikan ganti rugi, silahkan diganti rugi tanaman kami, yang jelas tanah kami kelola bukan milik marga Sinaga,” tegas Simajuntak didampingi kuasa hukumnya disela-sela rapat.

Simanjutak juga Menuturkan bahwa sebelum ada proyek pelebaran jalan ini pihak marga Sinaga tidak pernah mempersoalkan penguasaan atas lahan yang sedang Kami usahai,”katanya

”Kenapa dari dulu marga Sinaga tidak pernah melarang kami mengelolah lahan itu, dan kenapa setelah ada proyek pelebaran jalan ini mengklaim bahwa itu tanah mereka, itu yang tidak masuk akal, apakah karena ada ganti rugi dari Pemerintah,’ ungkap Simajuntak dengan nada kesal,

Kemudian, pihak Sinaga menyampaikan, bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah milik nenek moyang mereka. Yang mana dulunya berbatasan dengan kehutanan.

”Dari dulu yang memiliki tanah disini adalah marga Sinaga, karena daerah ini kampung marga Sinaga, kalau ada marga yang lain disini mengaku memiliki tanah, pasti ada asal usul kepemilikan tanahnya,” ungkap perwakilan marga Sinaga.

Melihat ada ketegangan, akhirnya Pangulu Nagori Sipangan Bolon Induk ,Sahan Sinaga mencoba menenangkan situasi dan melakukan mediasi sambil berkata, supaya kedua belah pihak masyarakat yang saling klaim lahan dapat berdamai.

”Pertemuan ini untuk mengambil solusi dan mencari jalan keluar, demi membantu peningkatan pembagunan di Nagori Sipangan Bolon Induk ini. Jadi kita harus sekata membebaskan tanah itu untuk dibangun jalan, demi mewujudkan pembangunan,” pinta Sahan.

Syarat untuk mendapatkan ganti rugi, jelas Sahan, yang merasa pemilik lahan didasari memiki Surat Keterangan Tanah (SKT).

”Syarat yang akan kita usulkan mendapat ganti rugi lahan, masyarakat yang merasa itu tanahnya harus ada SKTnya, Jadi kami minta masyarakat mempersiapkan SKT tersebut,” saran Pangulu.

Kemudian dilanjutkan Camat Girsip, Eva Suryati Ulyarta Tambunan menjelaskan, terkait pelepasan lahan sebelumnya susah berulang kali dirapatkan. Namun akhir-akhir ini ada masalah saling klaim dari dua kubu masyarakat.

”Kita sudah mengadakan rapat sebelumnya, akan tetapi tidak ada masalah. Kenapa akhir-akhir ini timbul masalah lagi dari dua kubu masyarakat, Intinya, bagaimana masyarakat bisa menerima kebijakan Pemerintah untuk membagun jalan alternatif itu, karena Ini suatu anuhgrah.

Jadi masyarakat harusnya memberikan dukungan untuk pembagunan jalan di daerah ini. Jangan gara-gara ada masyarakat yang keberatan pembangunan jadi terkendala,” saran Camat.

Sedangkan arahan dari Kapolsek Parapat, AKP Irsol melalui Kanit reskrim , IPDA J Manurung mengatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah dan hasil rapat mediasi inibdi harapkan membuahkan hasil yang baik untuk keberlanjutan Pembangunan,” pinta IPDA J Manurung.

 

Sementara itu pihak PUPR, Emi  mengaku pembebasan jalan sepanjang 168 meter di Huta Sipangan Bolon Induk masih masalah. Akhirnya pengerjaan jalan Alternatif jadi terkendala.

”Kendalanya, sudah hampir enam bulan masalah pelepasan jalan ini belum tuntas, ada sekiatar 168 meter lahan warga belum mau dilepaskan, padahal pemerintah siap untuk memberikan ganti rugi, hanya saja masyarakat saling klaim selaku pemilik lahan, jadinya pembangunan jalan funsional pun jadi tergangu ,” ungkap Emi.

Perwakikan PUPR itu berharap, penyelesaian masalah lahan segera dituntaskan, sehinga pembagunan jalan segera dilakukan.

”Kalau pelepasan lahan tidak tuntas, maka pembagunan jalan tidak bakal dilanjutkan lagi, berarti yang rugi masyarakat itu sendiri, ya harapan kita, coba kedua belah pihak saling damai, karena pembangunan itu akan dinikmati anak -cucu mereka nantinya,” ungkap Emi.

Pantawan di lokasih Rapat meski pihak uspika Girsip trus mencoba melakukan mediasi kepada kedua kubu. Namun belum ada titik terang atau penyelesaian. Kedua kubu masih saling mempertahankan haknya , walau pun belum ada dasar keabsahan surat atau SKT dari Pemerintah setempat sebagai mana mestinya. [KSP Sitanggang].

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi