Basri: GNPK RI Tagih Janji Jokowi, Terkait Permasalahan Pengadaan Lahan Proyek PLTU Batang

Basri: GNPK RI Tagih Janji Jokowi, Terkait Permasalahan Pengadaan Lahan Proyek PLTU Batang

MEDIAANDALAS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) tentang percepatan penyelesaian sengketa lahan. Dia mengaku masih sering mendapatkan laporan soal sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan.

Jokowi meminta kasus lahan dapat diselesaikan dengan cepat dan berpihak kepada rakyat yang berhak. Termasuk masyarakat yang telah lama tinggal di lahan konsesi.

Dikutip dari Channel Youtube TVOne Jokowi menyampaikan “Berikan kepada masyarakat kampung desa, kepastian hukum saya sampaikan. Kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya,” katanya di Kantor Presiden, dalam ratas.

Ketua Umum GNPK RI Basri Budi Utomo menagih janji Jokowi terkait pernyataan Jokowi dalam ratas tentang penyelesaian sengketa lahan yang ada dari mulai Aceh hingga Papua. Kamis (13/08/20).

Basri menyoal tentang pengaduan masyarakat tentang penyelesaian pengadaan tanah lahan Proyek PLTU 1.000 x 2 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Basri menambahkan bahwa “Jokowi menyebutkan, perusahaan BUMN atau swasta yang punya konsesi lahan, konsesi memberikan bagian bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun telah tinggal di sana. “Siapapun pemilik konsesi itu, berikan.”

Lebih lanjut, Basri menyampaikan substansi pengaduan masyarakat bahwa, Investor PT. Bhimasena Power Indonesia, terhitung dari tahun 2016 telah mengambil tanah hak milik kurang lebih 60 (enam puluh orang) warga dengan paksa secara sepihak seluas kurang lebih 12 Ha (Hektar) tanpa memberikan ganti untung kepada warga pemilik tanah di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, dan Desa Wonokerso Kabupaten Batang, yang hingga kini tanah milik warga dimaksud sudah dipergunakan sebagai lahan Proyek PLTU 1.000 x 2 MW di Kabupaten Batang.

Basri menambahkan “Bahwa Investor PT. Bhimasena Power Indomesia dinilai telah mengingkari janjinya atas penyertaan harga ganti rugi untung terhadap kurang lebih 670 orang warga di Desa Ujungnegoro, Desa Ponowareng, Desa Karanggeneng, Desa Wonokerso, dan Desa Kenconorejo Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pemilik tanah seluas kurang lebih 128 Ha (Hektar).

Di sisi lain, Basri menyampaikan PT. Bhimasena Power Indonesia dengan bantuan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Batang, BPN dan PT. PLN Persero dalam melakukan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan warga pemilik tanah yang terkena Proyek PLTU dinilai gagal.

Basri berharap Jokowi melakukan tindakan konkret untuk menciptakan rasa keadilan kepada rakyatnya, mengingat segala macam upaya telah dilakukan oleh warga pemilik tanah, namun pihak investor PT. Bhimasena Power Indonesia selalu beralasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi untung pengadaan tanah atas proyek tidak menyisakan permasalahan. [Tim GNPK RI].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.