APERSI Aceh Butuh Komitmen Pemda Aceh Bagi MBR Dapatkan Rumah

APERSI Aceh Butuh Komitmen Pemda Aceh Bagi MBR Dapatkan Rumah

MEDIAANDALAS.COM BANDA ACEH – Dalam hal mendapatkan rumah yang layak untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10/PRT/M/2019 tentang kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan persyaratan kemudahan di undangkan pada tanggal 2 juli 2019 dalam berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 735 seperti pedagang kaki lima, juru parkir, pedagang kios dan pekerja lepas.

Afwal Winardy selaku ketua Dewan Pengurus Daerah Apersi Aceh mengatakan “Di Aceh saat ini masih banyak segmen pasar bagi masyarakat informal hanya saja kendala yang dialami oleh pengembang belum ada kesepakatan untuk masyarakat sektor ini karena pihak perbankkan masih melihat konsumen yang berpenghasilan dengan gaji tetap.”

Ketua Apersi Aceh lebih lanjut menuturkan bahwa “Pihak perbankkan lebih memilih konsumen yang gaji diatas rata – rata setelah di perhitungkan kebutuhan dan juga penghasilan permanen, tanpa melihat peraturan Menteri PUPR sebagai patokan dasar regulasi membantu MBR di Daerah.” tuturnya.

Apersi Aceh mengatakan kepada mediaandalas.com bahwa “Sebenarnya persoalan ini sudah berulang kali terjadi dan kami para pengusaha properti terus mengalami defisit keuangan karena Kondisi pemenuhan kouta belum selesai teratasi pemerintah pusat sudah ada permasaalah baru yaitu tidak telaksana akad bagi konsumen atau masyarakat sektor informal di Aceh.”

Afwal juga meminta dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh agar bisa mendorong perbankkan baik Bank Pemerintah Daerah atau Bank Nasional agar masyarakat agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah sesuai Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 mengatakan “Setiap warga berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.”

Disamping itu juga Undang – Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa “penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Afwal Winardy selaku ketua Dewan Pengurus Daerah Apersi Aceh sangat berharap agar permasaalahan ini bisa terlesaikan dan bisa menjadi alternative bagi masyarakat Aceh untuk memiliki rumah Program Pemerintah lebih dikenal rumah bersubsidi dengan dimulai 21 m2 sampai 36 m2 disemua Kabupeten/Kota di Aceh dan juga sektor ini membantu mendongkrak perekonomian didaerah yang oleh para pengusaha property seperti Apersi Aceh.

“Kalau program seperti yang telah dikeluarkan Permen oleh Kementerian Itu jalan sebagai mana mestinya angka kemiskinan di Aceh secara otomatis juga tertekan dengan sendirinya,” demikian ucap Afwal Winardy. [Mansurdin Idris].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.