Sinergifitas Antara Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar Dan Kanwil DPJ Jabar I dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Sinergifitas Antara Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar Dan Kanwil DPJ Jabar I dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Kabid Humas Polda Jabar: Sinergifitas Antara Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar Dan Kanwil DPJ Jabar I dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa Dit Reskrimsus Polda Jabar menggelar press release di hadapan Media TV, Cetak dan Online bertempat di Kantor Dit Reskrimsus Polda Jabar terkait “Sinergi Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Antara Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar Dan Kanwil DPJ Jabar I”

Sinergifitas Antara Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar Dan Kanwil DPJ Jabar I dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Sinergifitas Antara Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar Dan Kanwil DPJ Jabar I dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan. [Fanny].

Press Release di gelar pada hari Senin, Tanggal 18 November 2019, Pukul 08.30 WIB bertempat di Kantor Dit Reskrimsus Polda Jabar 

Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K,. bahwa dalam proses ini Dit Reskrimsus Polda Jabar melaksanakan Penyerahan Tahap 2 (Tersangka Dan Barang Bukti) Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan sebagai berikut;

  1. Penyidik Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar bersama Penyidik dari Kanwil DJP Jawa Barat  I  melaksanakan penyerahan tahap  dua  terkait  proses  penyidikan  tindak pidana di bidang perpajakan dengan 4 (empat) orang tersangka atas nama: (1) AAP alias A, (2) AS alias DAS, (3) AP dan (4) R, yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang   perpajakan  yaitu   dengan   sengaja   menerbitkan   dan/atau  mengedarkan dan/atau menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan jumlah menimbulkan kerugian pada  pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp  98,059,726,832.- (Sembilan puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua )
  2. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan PERKAP N 6 Tahun 2010, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar berperan dalam melakukan pendampingan dan pemberian bantuan teknis di antaranya atas kewenangan upaya paksa berupa membawa saksi, penangkapan dan penahanan tersangka, penyitaan, penggeledahan atau bantuan teknis lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Berdasarkan permohonan penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jabar telah melakukan penahanan tersangka tersebut di atas sejak tanggal 19 September 2019 dan penahanan telah diperpanjang sesuai surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa
  4. Proses koordinasi  dan  kerjasama  antara  Korwas  PPNS  Ditreskrimsus  Polda  Jabar bersama Kanwil DJP Jawa Barat I yang telah berjalan selama ini merupakan wujud sinergitas pelaksanaan penyidikan antara  PPNS  Ditjen  Pajak  dengan  Penyidik  Polri, sebagaimana   telah   diamanahkan   dalam   PERKAP   N   6   Tahun   2010   dengan berlandaskan pada asas kebersamaan, akuntabilitas, professional serta efektif dan efisien.
  5. Sebagaimana telah  dimaklumi,  penerimaan  perpajakan  memegang  kontribusi  utama dalam APBN kita, sehingga Polri berkomitmen untuk mendukung upaya yang dilakukan Ditjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di antaranya melalui   upaya penegakan hukum berupa penyidikan yang dilakukan dengan bersinergi bersama unsur kepolisian dan kejaks

Demikian disampaikan dan terima kasih, Bid Humas Polda Jabar.

Reporter Media Andalas Polda Jabar : Fanny

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.