Pandangan GNPK RI Jabar Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Pandangan GNPK RI Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

MEDIAANDALAS.COM, JABAR – Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya mendesain pencegahan korupsi disektor pengadaan barang dan jasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan di awasi oleh kita sebagai elemen masyarakat dalam berbagai tahap proses pengadaan publik, mulai dari perencanaan pengadaan sampai penyerahan barang.

Pengenalan terhadap pola dan gejala atau symptom: penyimpangan ini, diharapkan menjadi bekal para pelaksana, pemerhati maupun pemantau pengadaan publik, untuk dapat mengambil tindakan preventif, detektif, maupun kuratif.

Dalam hal perencanaan berbagai bentuk penyimpangan dalam tahap ini sering terjadi, di antaranya; Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan, Rencana pengadaan yang diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu, Pemaketan untuk memudahkan KKN, Rencana yang tidak realistis, Penggelembungan biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya sehingga terjadi indikasi gejala penggelembungan dapat terlihat dari unit-price yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah anggaran APBN/APBD.

GNPK RI Jabar menelaah tentang terjadi pemborosan dan/atau kebocoran pada anggaran kerap terjadi dalam tender, hal ini jamak dalam pemaketan yang kolutif. Kualitas pekerjaan rendah yang mengakibatkan durability hasil pekerjaan pendek Negara dirugikan dengan alokasi anggaran yang yang tidak realistis atau melebihi alokasi anggaran yang seharusnya.

GNPK RI mengkaji hal – hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha lain yakni perencana, panitia, pemimpin proyek, dan mitra bekerja secara kolutif. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu, spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan pengusaha tertentu

 

Pemaketan untuk mempermudah KKN

Nana Supriatna Hadiwinata selaku Ketua GNPK RI Jawa Barat berpendapat “Dalam kaitan dengan pemaketan tersebut, pengadaan di daerah-daerah dijadikan satu sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh perusahaan besar.”

Symptom: Hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bila ada kelompok lain yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu, mereka akan merugi.

Lanjut Nana “Rencana yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga mereka yang mampu melaksanakan pekerjaan hanyalah pengusaha yang telah mempersiapkan diri lebih dini.”

“Indikasi tersebut menurut GNPK RI Jabar dapat dilakukan dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat diperoleh lebih dulu daripada peserta lain. Pembelian barang dan jasa tanpa memperhatikan kebutuhan substantif.” Tandas Nana.

 

Dalam Hal Pembentukan Panitia

Pada tahap Pembentukan panitia lelang ini paling tidak ditemukan 4 jenis pola penyimpangan, Panitia bekerja secara tertutup dan .tidak adil

Panitia tidak jujur. Kelompok yang tidak jujur Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil.

Patologi ini muncul karena panitia tidak lagi memiliki sifat jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Prinsip good governance (transparency dan accountability) tidak dapat ditegakkan sebab pemegang kendali pada proses yang bias semacam ini adalah uang atau katabelece dari penguasa. Dalam melaksanakan tugas panitia tidak pernah melakukan diseminasi informasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Panitia juga tidak memberi layanan atau penilaian yang sama di antara peserta lelang karena sogokan atau tekanan dari atasan. Ketertutupan tersebut didorong oleh petunjuk atasan, KKN, atau karena adanya kendali dari kelompok tertentu.Panitia tidak jujur. Kelompok yang tidak jujur Mereka bekerja tanpa visi, tidak profesional, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab.

Keputusan yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan sogok/suap dari peserta.Panitia tidak pernah memberikan informasi yang benar kecuali bila mereka disuap. Mitra kerja bersikap yang sama sehingga panitia dan mitra kerja dapat menjadi kelompok yang kuat.Panitia memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

Panitia mengacu kepada kesepakatan tidak tertulis. Tidak ada formalitas, panitia sepenuhnya berpihak ke kelompok tertentu: mengabaikan kehendak kelompok lainnya. Diupayakan kelompok lain tidak lulus dalam proses. Panitia bekerja dengan mengacu pada kriteria yang tidak baku dan muncul kelompokkelompok yang memiliki kedekatan dengan pimpro sehingga kualitas produk pengadaan rendah dan timbul tender.

Terjadi kelompok interinstitusi yang menjadikan dana proyek sebagai konspirasi untuk dihamburkan tanpa memikirkan outcome dari proyek itu. Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu.Dalam rangka mengatur pelaksanaan Pengadaan agar mengikuti atau terpakai, kelompok tertentu mengendalikan panitia melalui sogok/suap, sehingga keinginan kelompok tersebut tercapai. Biasanya kelompok tersebut mengarah pada “tender.”

Dalam melaksanakan tugas, panitia bekerja secara tidak accountable, profesional, dan lamban karena mereka selalu menunggu perintah dari atasan. Panitia ibarat mesin operator tanpa memiliki daya analisis, kemudi diambil alih oleh atasan atau pendana “operasi tender sesuai”.

Perang melawan korupsi harus didukung oleh rasa keadilan tentu tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara yang hanya bersifat normatif. Namun, perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa karena kejahatan korupsi sudah masuk dalam kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime). Pertanyaannya adalah, apakah cara-cara luar biasa itu mengenal batas atau tidak? Yang pasti korupsi adalah musuh bersama rakyat Indonesia.

Oleh karena itu GNPK RI memberikan gambaran secara konkret dengan mendesain organisasi pengadaan yang berstruktur lebih horizontal, sehingga sesama petugas bisa saling kontrol satu sama lain.

Mendesain pengadaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya electronic purchasing yang memungkinkan pembelian barang dengan cara efektif dan mengurangi potensi manipulasi dalam proses tender.

Namun kami GNPK RI melihat dari kedua desain tersebut diatas terdapat berbagai hal yang maaih harus dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan korupsi disektor pengadaan barang dan jasa, seperti dengan memperluas cakupan mekanisme sanggah lelang di Indonesia, yakni dengan mempertimbangkan mengadopsi regulasi yang diterapkan di Negara Belanda.

Di Indonesia mekanisme sanggah hanya efektif melindungi peserta tender yang merasa dirugikan, dengan memberikan kesempatan untuk menyanggah Keputusan pemenang lelang, mekanisme ini justru tidak melindungi kepada calon peserta tender yang merasa dirugikan akibat dokumen pengadaan.

Dengan demikian kasus korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa merupakan kasus terbanyak selain kasus penyuapan/gratifikasi. Korupsi yang terjadi secara masif di Indonesia disikapi dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada penindakan.

Namun disisi lain GNPK RI Jabar menilai hal ini justru membuat penegakan hukum menjadi kontra produktif, karena energi lebih difokuskan kepada penindakan dan bukan kepada pencegahan yang terdapat didalam sistem.

Selama kurun waktu 5 tahun GNPK RI memandang bahwa semakin maraknya Korupsi ketingkat paling bawah, adalah karena masih lemahnya bidang pencegahan korupsi yang ada pada Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK).

Seyogyanyalah para Penegak Hukum lebih memfokuskan kepada Pencegahan Korupsi dengan melakukan Sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepdulian tinggi terhadap Pro Antikorupsi.

Salah satunya adalah Ormas GNPK RI yang fokus pada pencegahan korupsi. “Kami GNPK RI siap bermitra dengan Penegak Hukum dan Birokrat dalam upaya sinergitas pencegahan korupsi yg dilakukan sedini mungkin.” Tegas Nana.

“Kami tidak pernah gentar dan tidak akan pernah mundur untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di NKRI sampai titik darah penghabisan.” Pungkasnya.

Hanya ada satu solusi Indonesia bebas korupsi, yakni HUKUM MATI KORUPTOR. [Tim GNPK RI Jabar].

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi