NS Hadiwinata: GNPK-RI Tolak Revisi UU KPK

Nana Supriatna Hadiwinata
Foto Dok GNPK RI PW Jabar : NS Hadiwinata Ketua GNPK-RI PW Jabar Bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Dede Farhan Aulawi dan Sekjen GNPK-RI Afrizon di Gedung Merah Putih.
Foto Dok GNPK RI PW Jabar : NS Hadiwinata Ketua GNPK-RI PW Jabar Bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Dede Farhan Aulawi dan Sekjen GNPK-RI Afrizon di Gedung Merah Putih.

NS Hadiwinata: GNPK-RI Tolak Revisi UU KPK

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Ketua GNPK-RI PW Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata tegas menolak revisi UU KPK yang akan dilakukan DPR RI. Nana menilai revisi itu ada implikasi negatif terhadap kinerja KPK.

“Terkait dengan Revisi UU KPK yang digulirkan dan segera disahkan oleh DPR RI, kami GNPK-RI PW Jawa Barat, menolak tegas revisi UU KPK tersebut, kami menganggap revis UU KPK merupakan bentuk pelemahan KPK.” Tegas Nana saat Media Andalas menghubungi via sambungan seluler.

Baca Juga : GNPK-RI Jabar Soroti Dugaan Korupsi dalam Proses Lelang ULP/Pokja Pemkot Banjar

Nana menambahkan “Kami heran, kenapa DPR RI dari dulu ngotot untuk melakukan revisi UU KPK, apa karena kepentingan DPR RI terganggu?”

“Sementara Dewan Yang Terhormat adalah merupakan Mitra Kerja Pemerintah, yang seharusnya revisi UU KPK itu bukan melemahkan tapi harus menguatkan.” Tandasnya.

“Kami menilai revisi UU KPK yang digulirkan DPR RI terkesan membiarkan dan memelihara Para Pejabat Untuk Berprilaku Koruptif.” Ungkap Nana.

“Kami katakan sekali lagi, GNPK-RI Jawa Barat Menolak Dengan Tegas Revisi UU KPK dan Mendukung Penuh Kinerja Positif KPK Dalam Pemberantasan Korupsi !!! Salam Antikorupsi !!!”. Ujar Nana.

Save KPK
Save KPK

Hal senada terkait penolakan revisi UU KPK pun disampaikan oleh Saut Situmorang dan Febri Diansyah.

Dikutip dari detik.com, “Intinya KPK masih tetap berpandangan pada ketika konsep awal 4 perubahan itu akan dibuat, yaitu menolaknya karena ada implikasi negatif pada kinerja KPK. Kalau perihal sadap, SP3, badan pengawas, status ASN pada pegawai KPK ujung keraguan itu pada ke-independenan KPK yang didebat banyak orang. Tapi sebagai law maker punya kerja itu wilayah legislatif, namun berdebat di naskah akademiknya akan lebih elegan membahas 4 hal perubahan itu,” kata Saut saat dihubungi detikcom, Kamis (05/09/19).

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, sebelumnya juga menyatakan revisi itu saat ini belum dibutuhkan. Dia menduga revisi ini salah satu upaya melemahkan KPK.

Febri menilai revisi UU KPK butuh kesepakatan bersama antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan DPR. Menurutnya, UU adalah produk bersama DPR dan Presiden.

“KPK belum mengetahui dan juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut. Apalagi, sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi,” ucap Febri.

GNPK-RI menilai ada 9 persoalan Revisi UU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK :

1. Independensi KPK terancam,
2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi,
3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR,
4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi,
5. Penuntutan Perkara Korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung,
6. Perkara korupsi yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria,
7. Kewenangan pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas,
8. Kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan, dan
9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

“Pemberantasan Korupsi di Indonesia butuh dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu Kami GNPK-RI PW Jabar menolak tegas revisi UU KPK.” Pungkas Nana.

Perlu diketahui, kemarin, Kamis (06/09/19). DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas revisi undang-undang yaitu UU KPK dan UU MD3.

Salah satu poin revisi UU KPK yakni soal wacana pemberian kewenangan menerbitkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Kontributor GNPK-RI Jawa Barat : NS Hadiwinata.

Editor : Zuli. AG.

Kanal Radio KPK

 

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.