Money Politik Harus Di Cegah, Berbahaya Bagi Kelangsungan Demomrasi

Billy Maulana Cahya, SH

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum – Advokasi Peduli Indonesia (LBH-API), Billy Maulana Cahya, SH meminta Pemkab Bandung agar bisa mengawasi praktek politik uang secara masif. [Agus/Red].

Money Politik Harus Di Cegah, Berbahaya Bagi Kelangsungan Demomrasi

MEDIAANDALAS.COM, KAB. BANDUNG – Sebanyak 199 Desa di Kabupaten Bandung akan menggelar Pilkades secara serentak. Sebentar lagi perhelatannya akan memasuki masa tenang. Meskipun begitu, praktek demokrasi diakar rumput ini, tidak luput kerap terjadi dari praktek money politik.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum – Advokasi Peduli Indonesia (LBH-API), Billy Maulana Cahya, SH meminta Pemkab Bandung agar bisa mengawasi praktek politik uang secara masif.

“Dalam demokrasi, idealnya politik uang itu tidak usah diamini, sebab dari money politik itulah, praktek korupsi para pemimpin akan tumbuh, sehingga kedepannya banyak tuh, kades-kades terpilih masuk bui karna menjadikan dana desa sebagai makanan,

ini terjadi karena menggunakan money politik saat Pilkades,” kalo orang sunda bilang yang awal niatnya pada mau “ngabakti” jadi “ngabati”, Singgung Billy yang akrab disapa Bangbil, kepada media.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, sambung Bangbil, pemerintah harus berpartisipasi aktif, mengawasi, mengawal dan mengontrol dengan baik, pesta demokrasi ditingkat desa tersebut.

Mengingat juga maraknya perjudian di ajang pilkades ini. kemaren Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan saya liat di berita sampei mau bikin Satgas Judi Pilkades. Satgas judi itu dibentuk untuk memberantas perjudian yang kerap marak dalam Pemilihan kepala desa.

Bangbil juga menambahkan, selain perlunya peran pemerintah, dalam Pilkades ini, panitia penyelenggara juga harus bisa memberikan punishment/Hukuman kepada siapa saja calon kades yang melakukan money politik, tentu warga juga harus mendukung.

“Dalam mengantisipasi money politik, penyelenggara Pilkades harus bisa membantu menekan biaya kosh politik para calon, misalnya penyelenggara harus melakukan upaya penyuluhan, kepada masyarakat sebelum pemilihan itu digelar, kemudian membuat seruan dimuka umum baik itu berbetuk banner di tiap RW atau bahkan selembar kertas prihal : azas mudharat money politik berdasarkan persfektip agama dan negara, yang jelas bahaya tentang money politik.” dan saya yakin selembaran ini jadi bahan edukasi juga.

Kemudian,  jika ada calon kades yang melakukan money politik, penyelenggara harus tegas juga memberikan sanksi, dengan cara mendiskualitfikasi (gugur) calon kades tersebut.

“Salah satu langkah yang saat ini penting dilakukan oleh penyelenggara adalah, ya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.”

Mengingat tidak ada uu atau perbup yang megatur secara tegas untuk money politik didalam pilkades serentak ini.

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

Melihat Praktek politik uang dalam Pilkades, di dua aturan hukum tersebut tidak ada yang mengatur terkait sanksi pidana nya.

Tapi Meski demikian, Lawyer muda ini menegaskan, praktek money politik dalam Pilkades bisa dilaporkan kepada polisi selama ada laporan dari warga. Polisi pasti akan menampung laporan dari warga, dan pasti akan ditindak lanjuti, berdasarkan UU KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara ayat (2) berbunyi, ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

“Kalo ada money politik dan penyuapan polisi bisa gunakan KUHP,” paparnya.Yopi Hsp. [Agus/Red].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.