Pernyataan Sikap GNPK-RI Jawa Barat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Negara Anti Rasuah yang dulu sangat dipercaya dan dapat diandalkan serta dihormati oleh Rakyat Indonesia, saat ini kami menilai semakin lemah dalam berbagai sisi.

Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi – Republik Indonesia (GNPK-RI) Jawa Barat yang sejak awal hingga saat ini terus mengawasi kinerja KPK, dengan memperhatikan:

Pertama Diawali dengan Teguran Dewan Pengawas terhadap Pimpinan KPK,

Kedua Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK yang pernah bertatap muka dengan Tersangka kasus Korupsi,

Ketiga Tindakan Pemerasan Oknum Pegawai KPK terhadap Tersangka Korupsi,

Keempat Perubahan Status Pegawai KPK yang semula Independen menjadi ASN,

Kelima Tuntutan hukum yang ringan oleh Jaksa Penuntut KPK terhadap Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial di Kementerian Sosial

Keenam Penolakan Gugatan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Hasil Assesment Test Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh Badan Kepegawaian Negara yang berimplikasi pada Tidak Lolosnya 75 orang Pegawai dan Penyidik Senior KPK yang dinilai telah teruji kemampuan, Independensi dan integritasnya oleh Masyarakat luas

Ketujuh Diterbitkannya SP3 khususnya dalam Kasus Mega Korupsi BLBI, dan *Kedelapan* banyaknya friksi internal di KPK sejak proses awal pergantian Pimpinan KPK.

Dengan ini GNPK-RI Jawa Barat sebagai bagian dari Representasi Rakyat Indonesia yang menginginkan Negara ini bersih dari Kejahatan Korupsi, dan konsisten dengan Peran Serta Masyarakat dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Tanpa Pamrih dan tidak meminta atau menerima gaji dari Pemerintah, dengan ini Menyatakan Sikap sebagai berikut :

Yang Pertama “Mengutuk keras tindakan-tindakan yang jelas-jelas telah melemahkan KPK.

Kedua Meminta kepada Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara untuk mengembalikan Independensi KPK.

Ketiga Mengajak kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan JANGAN DIAM jika mendengar ada KORUPSI dimanapun berada, dan JANGAN DIAM melihat KPK dilemahkan secara Sistematis.

GNPK-RI menuturkan bahwa Rakyat Indonesia JANGAN TERLENA oleh Aplikasi-aplikasi Hiburan, Permainan, dan Kondisi Ciptaan Buzzer, dan lain-lain di Media Sosial. Juga JANGAN TERLENA oleh berbagai jenis Bantuan Pemerintah yang seakan menina bobokan Rakyat dengan uang kecil, karena Bantuan-bantuan itu bersumber dari UANG KITA, UANG RAKYAT INDONESIA.

RAKYAT HARUS PEKA agar semua bisa melihat KORUPSI semakin merajalela dan KORUPTOR tersenyum melihat RAKYAT DIAM.

RAKYAT YANG BERDAULAT PENUH, RAKYAT YANG MEMILIKI HAK SEGALANYA ATAS KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN MEMPEROLEH KEADILAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, DAN KEAMANAN HIDUP DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

“Wahai Para Pemimpin Bangsa Indonesia, harap diingat kembali bahwa kalian bukan pemegang kedaulatan Negara, tetapi Rakyat Indonesia yang Berdaulat atas Negeri ini.” Pesan Ketua GNPK-RI Jawa Barat.

“Aparatur Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, bahkan Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia adalah PENERIMA MANDAT KEDAULATAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN INDONESIA, gaji, segala fasilitas, dan tunjangan penghasilan kalian berasal dari Darah dan Keringat Rakyat Indonesia yang berdaulat.” Pungkas Ketua GNPK-RI (N S HADIWINATA).

[Amir M].

Author: Amir Mahmud