Ketum GNPK RI: Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Ke Kejaksaan Negeri Batang

Ketum GNPK RI: Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Ke Kejaksaan Negeri Batang
Media Andalas
Follow me
ilustrasi : Dugaan Korupsi Dana Desa
ilustrasi : Dugaan Korupsi Dana Desa

Ketum GNPK RI: Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Ke Kejaksaan Negeri Batang

MEDIAANDALAS.COM, PEKALONGAN – Dalam pernyataannya HM. Basri Budi Utomo selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) saat dihubungi melalui pesan WhatsApp kepada mediaandalas.com menyampaikan dalam hal ini telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batang perihal “LAPORAN ADANYA DUGAAN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA APBN TAHUN ANGGARAN 2018/2019 DESA KURIPAN KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG”.

Adapun materi pelaporan yang dilayangkan oleh GNPK RI pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2019 adalah “Laporan Adanya Dugaan Telah Terjadi Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa APBN Tahun Anggaran 2018/2019 pada Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Talud, Drainase dan Jalan di Desa Kuripan Kecamatan Subah Kabupaten Batang.”

GNPK RI melalui Ketua Umum HM. Basri Budi Utomo meminta kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Batang agar segera memproses laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam penuntasan kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Kuripan Kecamatan Subah Kabupaten Batang agar dapat dijadikan sebagai peringatan bagi desa-desa lainnya agar “TIDAK MELAKUKAN KORUPSI DIDESA YANG DIPIMPINNYA.”

Kajian Hukum GNPK RI dalam menganalisa dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa menilik dari modus operandi korupsi yang diduga kuat dilakukan oknum Desa Kuripan, sudah saatnya Kejaksaan Negeri Batang melakukan tindakan tegas terhadap oknum Kepala Desa nakal, dengan menindaklanjuti dan memprosesnya sampai mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan, agar dapat dijadikan percontohan bagi desa-desa lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dampaknya dapat menyumbat pertumbuhan ekonomi rakyat dan menghambat peningkatan pembangunan di desa yang dipimpinnya.

Perlu dipahami GNPK RI menilai dalam penggunaaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa.

Dengan tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, bukan untuk disalahgunakan dalam pemanfaatannya.

GNPK RI berpendapat bahwa dalam perkembangannya, Dana Desa (DD) yang berlimpah tersebut ternyata rawan dari praktik korupsi.

Berdasarkan hasil pemantauan GNPK RI sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar.

GNPK RI menilai penyebab korupsi Dana Desa terjadi karena beberapa faktor antara lain :
1. Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa;
2. Tidak adanya transparansi;
3. Kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat, dan desa;
4. Maraknya penggelembungan (mark up) harga;
5. Adanya intervensi atasan;
6. Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan;
7. Adanya kultur memberi barang/uang sebagai bentuk penghargaan/terima kasih;
8. Perencanaan sudah diatur sedemikian rupa (di-setting) oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
9. Pengelolaan Dana Desa (DD) dan ADD tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
10. Belanja tidak sesuai RAB;
11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, spesifikasi tidak sesuai;
12. Minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi SisKeuDes;
13. Nomenklatur kegiatan tidak/kurang sesuai dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan DD;
14. Standarisasi harga barang dan jasa bervariatif antar desa;
15. Minimnya kesejahteraan aparat desa.

HM Basri Budi Utomo selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) menyampaikan pesan dan ucapan Kepada Bapak Wahyudi, SH, MH,. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batang, “Selamat Datang di Kabupaten Batang, saya ucapkan Selamat Bekerja. Semoga Kejaksaan Negeri Batang dalam kepemimpinan Bapak senantiasa Amanah dalam mengemban tugas penegakkan hukum di Kabupaten Batang, amin… salam.”

Salam Anti Korupsi dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) “Mulailah Tidak Korupsi Dari Diri Sendiri” . [Eka].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.