Ketum GNPK RI: Instruksikan Kepada Seluruh Pengurus GNPK-RI Disemua Tingkatan Untuk Mensosialisasikan Aturan Pidana Mati Terhadap Koruptor

Ketum GNPK RI Intruksikan Kepada Seluruh Pengurus GNPK-RI Disemua Tingkatan Untuk Mensosialisasikan Aturan Pidana Mati Terhadap Koruptor
Ketum GNPK RI :Indonesia Tidak Akan Pernah Mengalami Multi Krisis Seperti Sekarang ini, Kalau Pidana Mati Koruptor sudah ditegakkan dari sejak berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999
Ketum GNPK RI :Indonesia Tidak Akan Pernah Mengalami Multi Krisis Seperti Sekarang ini, Kalau Pidana Mati Koruptor sudah ditegakkan dari sejak berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1999

MEDIAANDALAS.COM, JATENG – Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) HM. Basri Budi Utomo, S.IP, SH menyerukan kepada seluruh Pimpinan Wilayah GNPK-RI Propinsi se-Indonesia, sulueuh Pimpinan Daerah GNPK-RI Kabupaten se-Indonesia dan Pimpinan Daerah GNPK-RI Kota se-Indonesia, bahwa 22 tahun bangsa dan negeri ini belum juga terbebas dari multi krisis yang semakin akut dan memprihatinkan, sementara pemimpin bangsa ini merasa buntu dan kehilangan cara, dikarenakan sudah banyak cara dilakukan, termasuk bongkar pasang pejabat menteri agar dapat membantu keluar dari multi krisis, namun semua usaha dan ikhtiar sia-sia, akibatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi tertunda. Senin (04/01/21).

Sesungguhnya untuk membawa keluar bangsa dan negeri ini dari Multi Krisis, sangat mudah, karena solusinya sudah sejak awal reformasi ketika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan.

Kenapa para tokoh reformis, politisi, penegak hukum, praktisi, ekonom dlsb tidak menyadari dan lalai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirancang dan dibuatnya sendiri pada saat itu, jawabannya adalah mereka sedang kelaparan, sehingga ketika melihat hidangan makanan lezat didepan matanya, mereka dengan serta merta berebut mati-matian, sekalipun harus sikut-menyikut dan saling memukul demi untuk mendapatkan makanan yang menggairahkan itu.

 

GNPK RI Dukung UU 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (2) Menghukum Mati Koruptor

Tumbangnya rezim Orde baru, para tokoh reformis dan aktifis negeri ini, dengan jati diri masing-masing membangun komunitas poltik sesuai habitat dan warnanya, mereka sibuk menggalang dan menghimpun suara rakyat, agar kekuasaan yang ada didepan matanya dapat dikuasainya, mereka lupa bahwa bangsa dan negeri ini sejak tahun 1997 sedang sakit terkena virus Krisis Moneter, yang berakhir dengan tumbangnya Rezim Soeharto.

Namun setelah kekuasaan berhasil dikuasainya, tujuan reformasi yang sangat dinanti-nantikan rakyat negeri ini, adanya harapan perubahan nasib kehidupan lebih makmur dan sejahtera, namun para tokoh reformis bersama dengan tokoh gandeng rentengnya, dengan mudah melupakan harapan rakyat, mereka sedang terbuai gurihnya kekuasaan, sehingga perilaku politiknya selalu mengutamakan kepentingan kelompok dan partai kesayangannya.

Akibat pujian rakyat yang terus mengalir ke para tokoh reformis, mereka menjadi terlena, sehingga perkara korupsi Rezim Orde Baru yang seharusnya dituntaskan kepastian hukumnya, lenyap tertelan ephoria reformasi, para tokoh reformis berikut gerbong yang mengikutinya sibuk berebut kekuasaan dan saling menjatuhkan dengan menghalalkan segala cara, sekalipun cara-cara yang dilakukannya melanggar konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.

GNPK RI: Menantang Gurita Korupsi Berasal Dari Uang Yang Tanpa Makna
GNPK RI: Menantang Gurita Korupsi Berasal Dari Uang Yang Tanpa Makna

Rakyat sangat menaruh harapan adanya perubahan kehidupan di era reformasi, namun dalam perjalanan 22 tahun usia reformasi, para tokoh reformis dengan gerbong pengikutnya, telah menjadi pelacur politik, selama 22 tahun perjalanan reformasi, tidak ada perubahan yang dapat merubah nasib rakyat, semua hanya omong kosong, selama ini mereka lebih mementingkan golongan dan kelompoknya, ketimbang memikirkan kelangsungan hidup rakyat yang semakin sekarat, mereka bukan lagi sebagai tokoh panutan yang menjadi harapan bagi rakyatnya, mereka sudah menjadi pelacur politik, dan terbukti selama 22 tahun tidak mampu membawa bangsa dan negeri ini keluar dari Multi krisis.

Sekilas sejarah Nusantara ini, yang didalamnya pernah ada kehidupan dan kejayaan 186 kerajaan dan kesultanan, namun kejayaannya berakhir punah dan tinggal sejarah, akibat tatanan kehidupan beradab pada saat itu, dirusak oleh para penguasa dan pemodal yang merusak tatanan ketertiban dan hukum pada saat itu, para penguasa kerajaan melakukan korupsi dengan memalak pajak tanpa perikemanusiaan, meminta dan menerima suap dari para pemodal yang menjalankan usaha diwilayahnya, akibatnya tindakan penguasa menjadi sewenang-wenang dan sudah tidak ada lagi keadilan, keamanan dan kedamaian yang dirasakan rakyat pada saat itu, maka kejayaannya menjadi rusak dan berakhir punah.

Sesungguhnya Rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto pernah berkuasa dan berjaya selama 32 tahun, namun pada tahun 1998 kejayaan dan kekuasaan SOEHARTO akhirnya menjadi tumbang, dikarenakan apa ? Akibat korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya.

Baca Juga : GNPK RI: Laksanakan Amanah Konstritusi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999, Untuk Menghukum Mati Koruptor

Kenapa para tokoh reformis dan gerbongnya yang sudah menduduki kekuasaan di negeri ini, tidak berani mengamputasi akar masalah Multi Krisis yang sedang melilit bangsa dan negerinya, karena biang keladi akar masalah yang merusak dan mencabik-cabik tatanan kehidupan bangsa beradab dalam bernegara, adalah para pemimpin bangsa yang lahir dari rahim pelacur politik bermental maling, dalam operasinya selalu bekerjasama dengan pelaku usaha kapitalis, yang tidak segan-segan menghisap darah rakyat sampai ketulang sum-sum.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalamnya sejak awal sudah tertuang pasal PIDANA MATI terhadap KORUPTOR, yang penempatan pasalnya paling awal setelah Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 2 Ayat (2) berikut penjelasan.

Andaikan para tokoh reformis konsisten dengan komitmennya pada saat itu (Tahun 1999 atau 22 tahun yang lalu), dan HUKUMAN MATI terhadap KORUPTOR pada saat itu langsung ditegakan oleh penegak hukum, maka diyakini MULTI KRISIS dan segala macam tetek bengek yang merusak tanananm kehidupan bangsa ini, dipastikan turut sirna, dijamin para pemimpin bangsa ini tidak berani mengambil resiko dipidana mati akibat dirinya melakukan korupsi, dan diyakini para pemimpin dan pelaku usaha negeri ini menjadi jera dan tidak berani melakukan korupsi, sehingga hari ini tahun 2021, harusnya kita semua sedang menikmati kemakmuran dan kesejahteraan.

Ketum GNPK RI: Intruksi Kegiatan Sambut HUT GNPK RI ke 5 dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
Hukuman Mati terhadap Koruptor sebagaimana amanah Pasal 2 Ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karenanya, untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan rakyat, Hanya Ada Satu Solusi, yaitu dengan melaksanakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk Menghukum Mati Para Koruptor.

“Saya menginstruksikan, kepada seluruh pengurus GNPK RI disemua tingkatan, mulailah kita melakukan sosialisasi tentang aturan pidana mati terhadap koruptor dimaksud, termasuk sosialisasi kebangsaan yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara, yang sosialisasinya disalurkan melalui media sosial dan berbagai media lainnya.” Tegas HM. Basri Budi Utomo, S.IP, SH,. Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI).

Diakhir seruannya Basri menekankan bahwa 22 tahun bangsa dan negeri ini belum juga terbebas dari multi krisis yang semakin akut dan memprihatinkan “Dengan demikian satu-satunya solusi untuk membebaskan bangsa dan negeri ini dari MULTI KRISIS disampaikan dengan jelas dan mudah untuk dilaksanakan, tergantung dari niat dan integritas penguasa negeri ini, semoga sumbangsih dan konstribusi yang kita berikan untuk bangsa dan negeri ini dapat memberikan manfaat bagi sesama, Amin Ya Robbal Alamin.” Pungkas Basri. [Eka].

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.