Ketum GNPK RI Desak Kejati Lampung dan Kejari Tulang Bawang Percepat Proses Hukum Laporan Tujuh Desa di Tubaba

HM Basri Budi Utomo Ketua Umum GNPK RI

Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi Utomo, SH, MH, S.IP,. (tengah) bersama Sekjen GNPK RI Afrizon Aroes, SH. (kiri) [Dok. GNPK RI].

Ketum GNPK RI Desak Kejati Lampung dan Kejari Tulang Bawang Percepat Proses Hukum Laporan Tujuh Desa di Tubaba

Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi Utomo (Kiri), H. Surjono, SH, MH,. Pimpinan Advokat Surjo & Partners selaku Ketua GNPK RI Provinsi Jatim sekaligus Konsultan Hukum Media Andalas. [Dok GNPK RI]
Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi Utomo (Kiri), H. Surjono, SH, MH,. Pimpinan Advokat Surjo & Partners selaku Ketua GNPK RI Provinsi Jatim sekaligus Konsultan Hukum Media Andalas. [Dok GNPK RI].

MEDIAANDALAS.COM, TUBABA – HM. Basri Budi Utomo selaku Ketua Umum saat dihubungi melalui pesan WhatsApp kepada wartawan menyampaikan dalam hal ini, GNPK-RI telah mendapatkan tembusan laporan dari Forum Wartawan Media Harian Tubaba Bersatu (FW-MTB). “Surat tembusan dari rekan-rekan sudah kami terima, kami siap kawal di pusat termasuk ke Kejaksaan Agung (Kejagung),” ungkapnya. Jum’at (25/10/19).

Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) HM. Basri Budi Utomo mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang untuk mempercepat proses hukum terkait 7 (Tujuh) Tiyuh/Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang dilaporkan atas dugaan tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dana Desa.

Nana Supriatna Hadiwinata Ketua GNPK RI Jawa Barat sekaligus Dewan Penasehat Media Andalas
Nana Supriatna Hadiwinata Ketua GNPK RI Jawa Barat sekaligus Dewan Penasehat Media Andalas. [Eka].

Ditempat terpisah Nana Supriatna Hadiwinata Ketua Pimpinan Wilayah GNPK RI Jawa Barat sekaligus Dewan Penasehat Media Andalas saat dikonfirmasi mediaandalas.com terkait laporan tersebut menyampaikan bahwa “Benar, GNPK RI telah menerima tembusan terkait laporan pengaduan dugaan Tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dana Desa di 7 Tiyuh (Desa) di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.” ucapnya melalui pesan WhatsApp.

Baca Juga : Ketum GNPK RI: Terkait Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Ke Kejaksaan Negeri Batang

Abah Nana sapaan akrabnya menjelaskan bahwa GNPK RI selalu berkomunikasi dengan pihak KPK terkait laporan pengaduan masyarakat yang masuk.

Abah Nana menyampaikan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus Korupsi Dana Desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salahsatu penyebab suburnya Korupsi Dana Desa.” ungkap Nana kepada mediaandalas.com

GNPK RI menegaskan agar Kejari Tulang Bawang dan Kejati Lampung serius menyikapi persoalan ini, lantaran menilik informasi dari Surat Laporan Pengaduan yang dilayangkan FW-MTB ke Kejaksaan Tinggi Lampung beberapa waktu yang lalu telah terjadi dugaan KKN pada Dana Desa. “Kalau menelaah dari surat laporan kawan-kawan disana, tentunya indikasi KKN Dana Desa sudah jelas terjadi. Ada poin-poin penggunaan Dana Desa yang menyimpang sehingga Penegak Hukum disana (Lampung) harus serius dan bertindak tegas,” cetus HM. Basri Budi Utomo.

Informasi yang berhasil dihimpun mediaansalas.com, Husni Mubaroq, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tulang Bawang belum lama ini mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut tuntas laporan indikasi KKN Dana Desa pada tujuh Tiyuh di Kabupaten Tubaba itu. Hanya saja, dirinya saat ini sedang fokus dengan perkara yang sama yang mana salah satu oknum Kepala Desa di Kabupaten Tulang Bawang telah di tahan.

“Nanti berkasnya (Laporan FW-MTB) naik ke saya, pelimpahan dari Kejati Lampung sudah masuk ke Kasi Intelijen Kejari Tulang Bawang. Kalau sekarang saya masih pemberkasan perkara Oknum Kepala Desa di Tulang Bawang yang sudah kita tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Yang jelas, laporan kawan-kawan pasti ditindaklanjuti,” kata Husni belum lama ini.

Senada dengan Akmal, Kasi Intelijen Kejari Tulang Bawang saat dihubungi pekan lalu juga membenarkan jika pihaknya telah menerima berkas laporan Dana Desa tujuh tiyuh di Kabupaten Tubaba itu dari Kejati Lampung.” Oo, yang tujuh Tiyuh itu. Nanti kita koordinasi, kita lihat waktu yang luang ya,” singkatnya.

Sekedar mengingatkan, terdapat 7 Tiyuh yang dilaporkan oleh FW-MTB ke Kejati Lampung terkait indikasi KKN Dana Desa dan Sertifikat Prona yang dipungut biaya. Ke-7 tiyuh tersebut yaitu, Kibang Budijaya, Penumangan, Tirta Kencana, Gunung Menanti, Sumber Rejo Tumijajar, Toto Wonodadi, dan Margodadi Batu Putih. [Red].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.