Ketua GNPK RI Jabar: Hambatan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

GNPK RI Jabar menyoal tentang Operasi tangkap tangan (OTT) sudah sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. 

Nana Suptiatna Hadiwinata selaku Ketua GNPK RI Jabar menjelaskan bahwa hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hambatan Struktural

Yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Hambatan Kultural

Yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat.

c. Hambatan Instrumental

Yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundangundangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

d. Hambatan Manajemen

Yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara sederhana, menurut Buku Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundangundangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Salam Anti korupsi,” pungkas Nana [Gunawan].

[Gunawan].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.