GNPK-RI Laporkan Dugaan Korupsi Disnakerperin Kota Tegal ke Kejari

TTD Lapdu GNPK-RI Kajari Kota Tegal
Tanda Terima Tim GNPK-RI saat menyerahkan Laporan dan Pengaduan Tipikor di Kejari Kota Tegal/ Foto:Doc. GNPK-RI

MEDIAANDALAS.COM, TEGAL – GNPK-RI kembali melayangkan Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), melalui Pimpinan Daerah GNPK-RI Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang menyerahkan Laporan dan Pengaduan (Lapdu) dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Selasa (31/08/21).

Lapdu yang dilayangkan ke Kejari Kota Tegal bernomor: 127/Lapdu-Tipokor/GNPK-RI Pusat/VIII/2021, tertanggal 30 Agustus 2021 tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pelatihan Setir Mobil pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Tegal tahun anggaran 2020 yang diterima Kepala Seksi Intel Kejari Tegal, Ali Mukhtar SH.

Ketua Umum GNPK-RI Pusat HM Basri Budi Utomo, AS S.IP, SH menjelaskan sebesar apapun itu yang namanya korupsi wajib diproses secara hukum dan dalam satu tahun belakangan ini dirinya sudah mengendus maraknya korupsi yang terjadi dibanyak daerah di Pulau Jawa termasuk Kota Tegal.

“Substansinya bahwa segala macam bentuk korupsi harus diberantas dan pelakunya wajib dipenjarakan. Baik itu korupsi yang kecil maupun yang besar, agar mereka para koruptor menjadi jera. Maka sudah selayaknya para koruptor dihukum seberat-beratnya. Untuk itu Kota Tegal sengaja saya jadikan proyek percontohan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dikarenakan saya dalam setahun ini sudah mengendus dugaan korupsi yang terjadi di Kota Tegal,” kata Basri.

Lanjutnya, ini terjadi bukan hanya di pemerintahan daerahnya saja, namun institusi vertikal pun banyak terjadi modus dugaan korupsi yang sampai saat ini tidak ada yang berani menyentuh.

“Makanya dimulai dari Kota Tegal saya sentuh dugaan korupsi yang terjadi di institusi vertikal sekalipun pada instansi vertikal penegak hukum maupun TNI.” Ungkap Basri Budi Utomo.

Lanjut Basri, “Karena semua warga negara tanpa kecuali harus diperlakukan sama di mata hukum dan itu dijamin dan dilindungi UUD 1945,” tegasnya.

“Sekalipun mereka para oknum koruptor melawan dan memenjarakan saya dengan dalih pencemaran nama baik. Namun pada akhirnya saya pastikan para koruptor tersebut bakalan terjungkal satu persatu, lihat saja nanti.” Tandas Basri.

“Oleh karenanya untuk membuktikan kebenarannya harus diperjuangkan dan membutuhkan waktu. Yang pasti para koruptor akan saya kejar sekalipun sampai ke liang lahat,” pungkas Basri bersemangat. [Tim Media GNPK-RI].

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi