GNPK RI: Laksanakan Amanah Konstritusi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999, Untuk Menghukum Mati Koruptor

GNPK RI Laksanakan Amanah Konstritusi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999, Untuk Menghukum Mati Koruptor

NS Hadiwinata: GNPK RI Dukung UU 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (2) Menghukum Mati Koruptor

MEDIAANDALAS.COM, JATENG – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) mengingatkan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin besar menerima jatahnya. Namun jangan lupa, pengeluaran juga semakin besar.

Basri Budi Utomo, S.IP, SH,. Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) menyebut, indikator korupsi yang sering terjadi dari jatah preman yang harus diberikan pada oknum anggota dewan sebagai tanda terima kasih atas diberikannya proyek ke instansi yang dipimpinnya,

GNPK RI mengurai motif indikator korupsi yang sering muncul dalam pengajuan program dan anggaran melalui Badan Anggaran DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten sering terjadi persekongkolan yang sudah mendarah daging, dari semua yang berkepentingan, pembuktiannya adalah sudah banyak Kepala Daerah yang tertangkap KPK dan OTT atas dugaan suap proyek.

Korupsi ibarat sebuah lingkaran setan yang tiada ujung pangkalnya. Ibarat ayam dan telor, sulit sekali menebak siapa yang memulai karena semua berlangsung secara sistemik. Hampir semua pihak terlibat di dalamnya dan uangpun berputar tiada henti. Sebagai ilustrasi, korupsi dimulai dari pengurusan surat atau pelanggaran yang berujung pada biaya lebih yang diberikan pada oknum aparat yang mengurusnya.

Basri menyebut, “Praktik korupsi yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak Indonesia merdeka sudah sangat meresahkan banyak pihak.”

Pemerintah sendiri telah berupaya keras memberantas korupsi, mulai dari pembentukan BPK RI, KPK, dan PPATK, pengurangan transaksi secara offline, proses pengadaan barang dan jasa secara online, pengurusan perizinan terpadu satu pintu, dan lain sebagainya.

Basri, Songsong HUT RI ke 75 GNPK-RI Kumpulan Aktifis Anti-Korupsi Rapatkan Barisan Pertahankan NKRI Hingga Tetes Darah Penghabisan
Basri, Songsong HUT RI ke 75 GNPK-RI Kumpulan Aktifis Anti-Korupsi Rapatkan Barisan Pertahankan NKRI Hingga Tetes Darah Penghabisan

Namun tetap saja korupsi masih menjadi momok yang sulit diberantas, mengapa?

GNPK RI mengupas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).’

Sedangkan, di dalam ayat (2) disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’.

Di dalam aturan penjelasan ayat (1) diterangkan yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ di dalam pasal ini mencakup melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Artinya, meski perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adnaya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sedangkan di dalam ayat (2) dijelaskan yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

GNPK RI: Menantang Gurita Korupsi Berasal Dari Uang Yang Tanpa Makna
GNPK RI: Menantang Gurita Korupsi Berasal Dari Uang Yang Tanpa Makna

GNPK RI meminta Pemerintah sewajibnya menjalanlan Amanah Konstsitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 ayat ayat (2) yang disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’. Hukuman tersebut diberikan sebagai bentuk pemberatan kepada pelaku.

Logikanya sudah Dana Bencana Alam kok dikorupsi? Jadi misalnya satu tempat disalurkan dana, dana itu dikorup itu penerapan Hukuman Mati sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal (2) ayat (2) disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’.

Selain Korupsi Dana Bencana, hukuman mati juga bisa diterapkan kepada mereka yang melakukan perbuatan berulang atau korupsi pada saat negara terjadi krisis moneter.

Pertentangan Undang-Undang secara hierarki, dualisme produk hukum setingkat undang-undang, ambiguitas sikap pemerintah memandang hukuman mati, kewajiban moral internasional Pemerintah Indonesia terhadap sejumlah ketentuan Internasional adalah sederetan persoalan yang harus dijawab dan dijelaskan kepada masyarakat, untuk mengakhiri pro kontra tersebut.

Rasanya kita perlu menguraikan awal mula perdebatan penting ini, minimal kita dapat mengerti letak persoalannya untuk selanjutnya menentukan sikap.

GNPK RI Dukung Wacana Hukuman Mati Oleh Presiden Jokowi
GNPK RI Dukung Wacana Hukuman Mati Oleh Presiden Jokowi

Kalangan ornop HAM menilai hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 I butir 1 UUD 45 (Amandemen Kedua) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Akan tetapi ketika Korupsi dibiarkan apakah kondisi tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM? Bayangkan secara kolosal pelaku korupsi melakukan perbuatan nista tersebut tanpa pernah memikirkan dampak sistemik terhadap rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Tertinggi.

Pada pijakan ini, Presiden dianggap memiliki alasan yang cukup untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut. Basri menegaskan sejauh tidak bertentangan dengan Asas Konstitusionalitas, GNPK RI berpendapat hukuman mati wajib diterapkan untuk kejahatan tertentu, khususnya korupsi.

Talkshow GNPK RI Jabar Bersama Prof. Makhmud: Korupsi Dalam Prespektif Islam

GNPK RI menegaskan menyatakan sepanjang hukuman mati masih dicantumkan di Undang-Undang seperti KUHP, maka penerapan hukuman mati tentu harus dilakukan, tidak bisa dihindari. Ketentuan UUD 45 Pasal 28 J yang menyebut adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan dalam pasal yang sama, yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang.”

Dari segi legalistik, apakah adanya undang-undang seperti KUHP yang mengandung ancaman pidana mati, sertamerta menjustifikasi eksekusi hukuman mati? Bagaimana dengan undang-undang yang lain? Sebut saja misalnya, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menjamin hak-hak seperti yang tertera di dalam UUD 1945. Di situ jelas dan tegas dikatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan seterusnya, adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Ketum GNPK RI: Intruksi Kegiatan Sambut HUT GNPK RI ke 5 dan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
Hukuman Mati terhadap Koruptor sebagaimana amanah Pasal 2 Ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi sekali lagi Basri selaku Ketua Umum GNPK RI menegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi termasuk Pelanggaran HAM. bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan seterusnya, adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.” Tentunya hal ini harus berlaku juga bagi rakyat yang menjadi korban utama prilaku koruptif.

Kalau demikian halnya, apakah dualisme hukum seperti ini yang merupakan sumber masalah, para pembuat undang-undang, atau justru masalahnya ada pada itikad baik pemerintah, terutama presiden. Tentu tidak sulit sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, seandainya saja kita mau jujur jika korupsi ingin diberantas secara masif.

Penegakan hukum kepada koruptor salah satunya dengan OTT yang dilakukan berulang-ulang juga tak memberikan efek jera yang signifikan. Semua sudah berjalan sistematik dan membentuk sebuah rantai makanan yang yang sewajibnya untuk diputuskan.

Tuntutan hukuman mati kepada koruptor sesuai amanah konstsitusi dalam rangka pemberantasan korupsi hingga saat ini masih sebatas jargon di atas kertas yang dipajang di hampir setiap instansi pemerintah.

Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi Utomo (Kiri), H. Surjono, SH, MH,. Pimpinan Advokat Surjo & Parters selaku Ketua GNPK RI Provinsi Jatim sekaligus Konsuktan Hukum Media Andalas. [Eka]
Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi Utomo (Kiri), H. Surjono, SH, MH,. Pimpinan Advokat Surjo & Parters selaku Ketua GNPK RI Provinsi Jatim sekaligus Konsuktan Hukum Media Andalas. [Eka]

Tanpa adanya kesadaran kolektif bersama antara pemerintah, anggota dewan, dan masyarakat, bahwa korupsi adalah penyakit kanker yang dapat merusak sendi kehidupan bangsa, pemberantasan korupsi hanya akan memakan korban yang ketiban sial tertangkap basah saja.

Tentunya Hak Asasi Manusia terutama rakyat Indonesia sebagai korban utama tindakan korupsi harus memikul beban ini apabila tidak ada ketegasan dalam memberikan efek jera dengan penerapan hukuman mati kepada koruptor.

Sehingga para koruptor berlenggang elok didepan podium hukum akan berjalan seperti biasa laiknya tak ada angin dan hujan badai karena sangsi hukuman tidak memberikan efek jera bagi mereka para koruptor.

Bahkan ironisnya pemahaman probabilitas tertangkap KPK dengan tindakan korupsi di Republik ini masih sangat jauh berbeda, sehingga peluang untuk berprilaku koruptip pejabat guna memperkaya diri selalu menjadi potret suram dan menjijikan pasca reformasi.

Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan: Hakordia 2020, Pake Gawe Kerta Bener

Penulis : Tim Invesigasi GNPK RI

Editor : Eka Himawan

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

1 thought on “GNPK RI: Laksanakan Amanah Konstritusi Pasal 2 Ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999, Untuk Menghukum Mati Koruptor

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.