GNPK RI Jabar Soroti Dugaan Korupsi dalam Proses Lelang ULP/Pokja Pemkot Banjar

GNPK RI Jabar Soroti Dugaan Korupsi dalam Proses Lelang ULP/Pokja Pemkot Banjar
Foto : Ketua GNPK Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata. [Koleksi Foto GNPK RI. [Jabar].
Foto : Ketua GNPK Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata. [Koleksi Foto GNPK RI. [Jabar].

GNPK RI Jabar Soroti Dugaan Korupsi dalam Proses Lelang ULP/Pokja Pemkot Banjar

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Terkait dengan pemanggilan aktifis FRDB Ajat Doglo oleh KPK, GNPK RI Jabar sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan (AD), walau memang pemanggilan tersebut hanya sebatas dimintai keterangan terutama pada saat yang bersangkutan menjabat salah satu anggota dewan. GNPK-RI Jabar berharap AD, jujur memberikan penjelasan/keterangan kepada pihak KPK.

GNPK RI Jabar menilai langkah tersebut merupakan salah satu faktor pendukung terhadap pengungkapan laporan pihak GNPK RI Jabar atas kasus-kasus dugaan Korupsi di Kota Banjar yang selama ini sedang dalam proses di KPK sejak bulan Nopember 2017 silam.

Sorotan GNPK RI Jabar  terkait dugaan korupsi salah satunya yang terindikasi terjadi di Kota  Banjar adalah, adanya dugaan persekongkolan dalam pengkondisian proses lelang proyek proyek yg dilakukan oleh ULP/POKJA, OPD, PELAKU USAHA dan bahkan tidak menutup kemungkinan berimbas kepada Mantan Walikota dan Walikota terpilih saat ini.

GNPK RI Jabar telah 2 (dua) tahun berkoordinasi dengan pihak KPK agar semua temuan dugaan kasus-kasus penyimpangan keuangan negara terus terproses sampai pada ketetapan hukumnya.

Modus yang di lakukan dalam proses lelang sangat beraneka ragam, salah satu contoh, adanya indikasi dugaan pejabat bermain, bertindak sebagai operator yang mengatur rencana penempatan bagi calon-calon pemenang lelang, bermufakat dalam persekongkolan dengan Pokja/ULP hingga dugaan Comitmen Fee.

Dalam hal ini, indikasi dugaan keterlibatan anggota dewan terkesan nampak dalam tiap proses dugaan pemufakatan dengan pihak Pokja/ULP hingga dugaan bagi-bagi fee.

Dugaan modus pengaturan lelang lainnya adalah Pokja/ULP Kota Banjar, mensiasati persyaratan lelang yang melanggar aturan sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen lelang, dalam hal ini dirubah dan dipermudah, agar calon peserta lelang tertentu bisa menjadi pemenang, dan peserta lain dugaan persyaratannya dimentahkan oleh Pokja.

Modus lainnya adalah dugaan CV atau Pelaku Usaha yg dimenangkan adalah silih berganti dan bertukar perusahaan tersebut dimiliki atau dikelola oleh orang yang sama.

Beberapa fakta lain yang berhasil dikumpulkan GNPK RI Jabar nampak dari Nilai Kontrak dengan HPS yang penurunannya tidak layak, berkisar 1% sd 4% dan ini patut dicurigai terjadinya pengkondisian.

NS Hadiwinata selaku Ketua PW GNPK RI Jabar menyampaikan “Semua ini saya berkeyakinan bahwa sdr (AD) akan membuka tabir yang terjadi dalam dugaab penyimpangan anggaran di Kota Banjar.”

“Semoga KPK mendapat keterangan yang diinginkan dari pegiat/aktifis Kota Banjar sdr. (AD) sebagai kelengkapan data pendukung lainnya.” Tegas Nana.

“Kami mengajak seluruh aktifis pegiat antikorupsi Kota Banjar agar terus bersinergi membenahi tata kelola Pemerintahan Kota Banjar kedepan lebih baik.” pungkas nana saat diwawancarai Media Andalas via sambungan seluler. [Red].

Salam Anti Korupsi!!!

Kontributor : Ketua GNPK Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata.

Editor : Zuli.

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.