GNPK RI Jabar Minta BPK RI Perwakilan Jabar Audit Pelaksanaan Dana Bansos Covid-19 Di Wilayah Jawa Barat

GNPK RI Jabar Minta BPK RI Perwakilan Jabar Audit Pelaksanaan Dana Bansos Covid-19

MEDIAANDALAS.COM, JABAR –  Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pimpinan Wilayah Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat untuk mengaudit pengelolaan anggaran pelaksanaan dana bansos penanggulangan pandemi Covid-19 di Wilayah Jawa Barat.

Menurut GNPK RI Jabar, dengan anggaran yang digelontorkan Pemprov Jabar terkait penanganan pandemi Covid-19 harus diawasi agar tidak ada penyimpangan bahkan korupsi, “Anggaran sebesar kurang lebih Rp 4,6 triliun (di luar untuk distribusi) dari APBD untuk bansos tersebut berasal dari Pemda Provinsi Jabar.” Ungkap Ketua GNPK RI Jabar.

“Saya berharap BPK, maupun lembaga hukum lainnya agar secara aktif mengawasi dan mengaudit penggunaan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit,” kata Ketua GNPK RI Provinsi Jawa Barat, Nana Supriatna Hadiwinata dalam keterangan pers yang diterima di bandung, Jum’at (08/01/21).

Nana meminta BPK RI Perwakilan Jawa Barat melakukan pengawas khusus anggaran Covid-19 ini, sekaligus mengaudit dengan melibatkan elemen masyarakat dari beberapa unsur, baik tokoh masyarakat, agama, ormas maupun pemuda yang beintegritas.

Dengan melakukan audit penggunaan anggaran dana bansos Covid-19 dengan lembaga pengawas ini, Nana berharap dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran penangan Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa indikasi dan dugaan penyelewengan dana bansos Covid-19 dibeberapa daerah di Jawa Barat banyak ditemui, saat ini kasus penyelewengan dana bansos tersebut sedang dalam penanganan pihak Penegak Hukum,  dalan hal ini pihak Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pantauan GNPK RI Jawa Barat sebagai Ormas yang spesisifik fokus pada pencegahan korupsi, modus penyelewengan dana bansos Covid-19 dilakukan dengan cara pemotongan dana oleh oknum dengan dalih asas keadilan bagi yang tidak menerima bansos dan untuk uang lelah oknum, RT, RW dan Perangkat Desa lainnya.

“Modus dugaannya dengan mengganti isi dus, yang nilai penggantinya kualitas dan harganya lebih rendah, menggaanti bansos tunai menjadi paket sembako.” Terang Nana.

GNPK RI Jabar Menyoroti dugaan korupsi pada pembelian paket sembako Covid-19 bukan hanya pelaksanaannya saja yang terkesan dipaksakan, ada indikasi mark up harga pada bahan pangan yang cukup besar di tengah penderitaan warga, bansos sembako diduga malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi demi meraup keuntungan yang lebih besar.

GNPK RI Jabar menekankan selain BPK wajib mengaudit dana Bansos Covid-19, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi ihwal nilai Bansos penanganan pandemi Covid-19 yang sampai ke tangan warga di wilayah Jabodetabek hanya Rp200 ribu.

“Kalau informasi di luar sih, wah itu dari Rp300 ribu, paling yang sampai ke tangan masyarakat Rp200 (ribu, red),” kata Alexander Marwata saat dikonfirmasi di Jakarta, pada Senin, 14 Desember 2020, sebagaimana dikutip mediaandalas.com dari Pikiran-Rakyat.com.

Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK tersebut juga menyampaikan bahwa untuk proses penyidikan kasus dugaan korupsi Bansos penanganan pandemi Covid-19, penyidik juga tengah menelusuri perusahaan yang menjadi penyalur Bansos di wilayah Jabodetabek.

Di samping itu, Alexander Marwata juga menduga bahwa sejumlah perusahaan yang telah ditunjuk menyalurkan Bansos di wilayah Jabodetabek itu tidak layak.

Nana Supriatna Hadiwinata Ketua GNPK RI Jabar menegaskan bahwa “Adapun para pelaku persekongkolan penyelewengan dana bansos Covid-19, diduga dilakukan oleh oknum Kepala Daerah, Kadis Sosial bekerjasama dengan Penyedia, Kasi Kesra, Pejabat Bulog, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, RT dan RW.”

Penegasan inipun disampaikan Nana bahwa “Kami GNPK RI Jabar sangat prihatin dengan tingkat penyelewengan dana bansos yang sudah jelas untuk kebutuhan masyarakat, dan hal ini merupakan kejahatan luar biasa.”

Lebih lanjut Nana mengungkapkan bahwa “Untuk itu kami akan segera berkirim surat kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat, meminta pihak BPK melakukan audit/pemeriksaan secara khusus terhadap pelaksanaan program dan anggaran dana bansos Covid-19 disemua Pemerintahan Daerah Wilayah Jawa Barat.”

Ini sangat perlu agar pelaksanaan program dan anggaran bansos berikutnya dapat dilaksanakan lebih baik dan lagi dapat dipertanggung jawabkan. Itulah salah satu bentuk sosio kontrol yang dilakukan oleh GNPK RI terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya.

“Apabila nanti hasil audit BPK ditemui adanya penyelewengan yang berakibat pada perbuatan melawan hukum, maka kami meminta juga agar pihak BPK dapat melaporkannya kepada Penegak Hukum, siapapun itu nanti yang terlibat harus diproses hukum seauai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.” Tegas Nana.

“GNPK RI Jabar mendesak terhadap para terduga penyelewengan dana bansos Covid-19, pihak Penegak Hukum berani menerapkan Pasal (2) Ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 HUKUM MATI KORUPTOR.” Dan hal ini sejalan dengan amanah reformasi dan amanah konstitusi.” Pungkas Nana. [Gunawan].

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.