GNPK RI Jabar: Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan Dalam Upaya Pemberantasannya

Foto : Ketua GNPK Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata. [Koleksi Foto GNPK RI. [Jabar].

MEDIAANDALAS.M.COM, JABAR – Secara sederhana, menurut Buku Pendidikan Anti Korupsi Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Ketua GNPK RI Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata menyebutkan bahwa faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Lanjut Nana, faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Kemudian Nana menyebutkan selain faktor internal ada pula pengaruh dari faktor eksternal, hal ini bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundangundangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Sabtu (19/09/20).

Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

1. Faktor Politik

Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.

Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembia-yaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang.

2. Faktor Hukum

Faktor hukum sebagai penyebab korupsi bisa lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan huku

Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).

Sanksi yang tidak equivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan kenyataan yang ada.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.

Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup.

Namum saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.

Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin, dan mereka tidak tergolong orang miskin.

Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

4. Faktor Organisasi

Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat.

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi.

Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi:

(a) kurang adanya teladan dari pimpinan,

(b) tidak adanya kultur organisasi yang benar,

(c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai,

(d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Menurut Nana, definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh karena itu, korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. [Gunawan].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.