GNPK RI Jabar Berencana Layangkan Lapdu Ke Bareskrim Terkait Informasi Dugaan Mark Up Data Laporan Akhir Peningkatan Struktur Jalan Waropen – Botowa – Wapoga

GNPK RI Jabar Berencana Layangkan Lapdu Ke Bareskrim Terkait Informasi Dugaan Mark Up Data Laporan Akhir Peningkatan Struktur Jalan Waropen – Botowa – Wapoga
GNPK RI Jabar Berencana Layangkan Lapdu Ke Bareskrim Terkait Informasi Dugaan Mark Up Data Laporan Akhir Peningkatan Struktur Jalan Waropen – Botowa – Wapoga

MEDIAANDALAS.COM, JABAR – Menindak lanjuti surat konfirmasi tentang Informasi Dugaan Mark Up Data Laporan Akhir Peningkatan Struktur Jalan Waropen – Botowa – Wapoga ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Ketua GNPK-RI Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata berencana akan melayangkan laporan pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri.

Ketua PW GNPK RI K Jabar, Nana Supriatna Hadiwinata saat dikonfirmasi di Kantor Sekretariat Pimpinan Wilayah GNPK RI Jawa Barat menyampaikan kepada mediaandalas.com akan menyampaikan serta melimpahkan berkas lapdu terkait adanya dugaan penyimpangan dengan bentuk persekongkolan tentang informasi dugaan markup data laporan akhir peningkatan struktur jalan Waropen – Botowa – Wapoga, Tahun Anggaran 2016 Pada Satuan Kerja PJN Wilayah VII Papua (Nabire) dengan nilai Rp. 47.560.528.000.

Baca Juga : GNPK-RI Jabar Layangkan Surat Konfirmasi Informasi Dugaan Mark Up Data Laporan Akhir Peningkatan Struktur Jalan Waropen – Botowa – Wapoga ke Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR

Abah Nana, sapaan akrab Ketua GNPK-RI Jabar menjelaskan, “Dalam lapdu tersebut setelah kami bahas bersama, berdasarkan dokumen yang berhasil dihimpun GNPK RI Jabar, banyak hal dugaan penyimpangan mulai dari rekayasa dokumen laporan akhir yang sangat nampak adanya dugaan markup data, pasalnya laporan akhir tersebut terindikasi tidak sesuai dengan hasil laporan kajian teknis BPK.” Ujarnya di Sekretariat PW GNPK RI Jabar, Komplek Pasir Pogor, Jalan Banyubiru raya, Blok CC 18A. Kel. Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung.        

Lebih lanjut, Nana mengatakan, “Dalam hal ini GNPK RI Jabar telah berkirim surat kepada beberapa Instansi terkait antara lain Dirjen Bina Marga PUPR dan Satker PJN VII Wilayah Papua (Nabire) untuk melakukan klarifikasi atas adanya dugaan persekongkolan tersebut, sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya dugaan tersebut.

Baca Juga : GNPK RI Jabar Minta BPK RI Perwakilan Jabar Audit Pelaksanaan Dana Bansos Covid-19 Di Wilayah Jawa Barat 

Masih di tempat yang sama, Nana Supriatna Hadiwinata selaku Ketua PW GNPK RI Jabar menjelaskan, “Namun Pihak Satker PJN VII Wilayah Papua (Nabire) sampai saat ini belum memberikan jawaban bahkan terkesan tidak merespon terkait klarifikasi tersebut.”

“Kami sangat menyayangkan bahwa Satker PJN VII Wilayah Papua (Nabire), PPK dan Perusahaan Pelaksana tidak merespon itikad baik GNPK RI Jabar yang telah berkontribusi kepada Pemerintah melalui Dirjen Bina Marga PUPR dengan melakukan sosial kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan peundang undangan yang berlaku dalam hal pengawasan masyarakat,” jelas Nana.

“Lapdu yang akan kami layangkan ke Bareskrim Mabes Polri tentang informasi dugaan mark up data laporan akhir peningkatan struktur jalan Waropen – Botowa – Wapoga, Tahun Anggaran 2016 Pada Satuan Kerja PJN Wilayah VII Papua (Nabire) dengan nilai Rp. 47.560.528.000 guna mendapatkan kejelasan benar atau tidaknya informasi tersebut,“ ucap Nana. Kamis (15/04/21).

Baca Juga : Selain Lapor KPK, GNPK RI Jabar Bahas Modus Korupsi Bansos di Jabar Bersama Dit Tipidkor Bareskrim Polri Sekaligus Koordinasi Terkait LHP BPK RI Jabar 

Nana juga menerangkan, “Berdasarkan dokumen yang akan disampaikan dalam Lapdu tersebut, saat ini kami PW GNPK RI Jawa Barat sedang melakukan kajian hukum untuk mendapatkan kepastian dugaan penyimpangan tersebut akan mengakibatkan Keuangan Negara dirugikan, sehingga memenuhi unsur unsur Tindak Pidana Korupsi.”

“Bila kajian hukum sudah selesai kami persiapkan, sebelum kami lapdukan kepada penegak hukum, kami akan koordinasikan terlebih dahulu kepada Tipikor Bareskrim Polri atau Kejaksaan Agung maupun KPK yang telah menjadi mitra kerja GNPK RI selama ini, sehingga secara resmi Lapdu yang kami sampaikan nanti sudah dianggap memenuhi unsur dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi, “Tegasnya.

“Kami GNPK RI Jawa Barat, berharap agar penegak hukum dapat memproses lebih lanjut sampai pada ketetapan hukumnya. Siapapun itu yang diduga terlibat nantinya, agar bersiap siap saja berhadapan dengan meja hijau untuk berpindah tidur. Salam Antikorupsi !!!.” Pungkas Nana. [Amir].

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.