Korupsi: Dalam Prespektif Pencegahan Atau Penindakan

Korupsi: Dalam Presfektif Pencegahan Atau Penindakan

Korupsi: Dalam Prespektif Pencegahan Atau Penindakan

Penulis : Kasno Hadiwan, SH

MEDIAANDALAS.COM, CIREBON KOTA – Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang Korupsi. Pembahasan yang meliputi tentang pengertian korupsi menurut para ahli, bentuk-bentuk korupsi, faktor yang menjadi penyebab korupsi, ciri-ciri korupsi, dampak dari korupsi dan cara mengatasi korupsi yang akan dibahas dengan lengkap dan mudah dipahami. Untuk lebih jelasnya simaklah ulasan dibawah ini.

Korupsi adalah kejahatan yang paling buruk dan paling berbahaya, paling merugikan dibandingkan dengan kejahatan lainnya dikarenakan akibat atas itu ialah bukan saja sekedar merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sistem pemerintahan diberbagai tingkatan, menjadi sumber ketidak adilan sosial, dan menjadi penyebab utama atas terpuruknya perekonomian suatu negara dan kemiskinan rakyat.

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas.

Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik, bagi banyak orang korupsi bukan sekedar merupakan suatu pelanggaran hukum biasa, melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan memperkaya diri dengan cara yang haram, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi.

Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi, kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat di pemerintahan, pegawai negeri dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini.

Dalam teori hukum positif yang dianut di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap telah mengetahui semua hukum / undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang / hukum yang berlaku tersebut.

Hal ini didasarkan pada teori fiksi (fiktif) yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum / undang-undang.

Ketidaktahuan seseorang akan hukum/undang-undang tidak dapat dijadikan alasan permaafaatan atau membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum.

Demikian juga dalam hukum Islam, seorang muslim wajib mengetahui apa, bagaimana dan dari mana sumber yang ia konsumsi dan ia pakai, apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram baik haram dari segi zat-Nya yang memang haram (haram-lidzatihi) maupun haram karena sebab lain yang mengharamkannya meskipun zat-Nya dalam bentuk yang halal (haram-lighairihi).

Adalah suatu kerugian yang sangat besar apabila selaku penyelenggara negara, pejabat pemerintah maupun pegawai negeri yang disebut dalam Undang-Undang merupakan subjek hukum tindak pidana korupsi, orang tersebut tidak memahami bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sehingga dikhawatirkan ia tidak menyadari bahwa langkah dan kebijakan yang diambil merupakan suatu perbuatan korupsi.

Begitupula sebagai seorang muslim yang tidak mau mengetahui tentang apa, bagaimana dan dari mana sumber yang ia konsumsi dan ia pakai maka akan berdampak pada menurunnya kondisi spiritualitas dalam kehidupannya terlebih pertanggungjawaban yang akan dihadapi di akhirat.

Dalam tulisan ini penulis mencoba mengulas secara singkat agar lebih mudah memahami tentang bentuk–bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan pandangan islam mengenai pemanfaatan harta hasil korupsi.

Kejahatan tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk dan cara adalah suatu penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan / pengaruh Penyelenggara Negara  yang didasarkan pada suatu keserakahan untuk memperkaya diri dan/ atau orang lain yang merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum.

Korupsi sudah barang tentu ada sejak berdirinya suatu Negara dan Korupsi juga ada di semua Negara, akan tetapi kejahatan korupsi yang sudah membudaya dan masif memiliki suatu akibat buruk yang sangat luar biasa sekalipun itu terjadi di suatu Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam jika korupsi sudah pada tingkat yang kronis maka Negara tersebut akan sakit-sakitan dan dililit banyak hutang, maka hampir dipastikan kekayaan Negara akan jatuh kepada segelintir orang-orang yang rakus, dan rakyat akan menderita secara berkepanjangan sehingga tujuan dari pada bernegara sulit untuk dapat terwujud.

Ketika upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mustinya menjadi Gerakan Nasional sebagai agenda utama yang paling prioritas itu tidak dapat berjalan dengan semestinya bahkan dalam korupsi masih juga terjadi suap-menyuap dan jual beli perkara maka sekuat apapun upaya Gerakan Masyarakat melalui para aktifis Ormas dan LSM Anti Korupsi akan kehilangan irama dan kekompakan bahkan tak jarang pula ada pihak-pihak yang justru membentengi / melindungi dan hal yang demikian tentu akan sangat melemahkan Pergerakan Anti Korupsi.

Belum lagi adanya pejabat yang semestinya bertindak tegas dalam pemberantasan korupsi malah menjadi bagian yang ikut korupsi atau melindungi koruptor. Inilah suatu tantangan dan sekaligus keprihatinan yang luar biasa mengapa korupsi sulit sekali dicegah atau diberantas.

Kita sering mendengar dan melihat adanya suatu berita/tayangan tentang adanya OTT atau  pemanggilan paksa terduga korupsi oleh KPK sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi, bahkan ketika semakin banyak yang tertangkap tangan (OTT) maupun karena adanya Laporan Masyarakat seolah-olah bahwa hal itu merupakan suatu prestasi benarkah demikian ?

Padahal semestinya baru   dapat dikatakan berhasil mana kala KORUPSI dapat dicegah / sekurang-kurangnya dapat diminimalisir oleh karena:

  1. Banyak uang Negara yang diselamatkan dari potensi korupsi.
  2. Fungsi pengawasan dan pencegahan oleh pejabat yang berwenang akan semakin baik dan efektif.
  3. Pejabat Penyelenggara Negara memiliki wibawa dan integritas moral yang baik sehingga membuat pihak swasta / masyarakat segan untuk berkonspirasi / permufakatan jahat untuk memperkaya diri sehingga cenderung taat aturan (hukum).
  4. Tidak perlu banyak keluar anggaran dari APBN untuk proses hukum para koruptor dan membiayai hidupnya selama dalam masa tahanan dan pemidanaan di lapas.
  5. Mengurangi potensi adannya suap-menyuap atau jual beli perkara dan pelanggaran hukum lainya.
  6. Tidak diperlukan adanya Ormas / LSM Anti Korupsi, oleh karena Penyelenggaraan Negara sudah baik dan penegakan hukum sudah benar sehingga LSM / Ormas dapat berkonsentrasi di bidang sosial, lingkungan hidup, pendidikan dst, atau menjadi pelaku pembangunan.
  7. Pertumbuhan ekonomi akan semakin maju, pengelolaan sumber daya alam semakin menguntungkan negara, dan Pembangunan di berbagai sektor akan semakin pesat sehingga Keuangan Negara (APBN) semakin sehat  untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara benar, adil dan beradab sehingga Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat akan benar-benar dapat terwujud.

Akan tetapi bilamana banyak koruptor yang ter-OTT atau di proses hukum yang sepertinya merupakan langkah besar dan sukses dalam PENINDAKAN bukankah sama artinya :

  1. Bahwa Korupsi nyata-nyata bertumbuh subur, semakin banyak dan hampir ada di semua tingkatan adalah bukti nyata dari pada kegagalan dalam Pencegahan Korupsi.
  2. Bertambahnya kerugian uang Negara yang sangat besar baik oleh karena kerugian korupsinya juga oleh karena besarnya biaya untuk pemberantasan / proses hukumnya sampai dengan para koruptor itu menjalani pemidanaan.
  3. Menimbulkan potensi suap-menyuap dan konspirasi akan semakin tinggi dengan segala daya upaya dalam penanganan perkara demi menghindari resiko hukuman.
  4. Keuangan Negara semakin tidak sehat karena kebocoran akibat korupsi yang tidak sebanding dengan pengembalian hasil korupsi yang dapat disita / diselamatkan.
  5. Dan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera akan sulit terwujud bahkan potensi kemiskinan yang akan semakin meningkat yang berakibat pada kesengsaraan rakyat.

Ini sekedar perenungan atas analisa berdasarkan realita yang kita rasakan bersama, bahwa KORUPSI adalah nyata, sangat berbahaya dan sangat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berujung pada kerugian Negara dan kesengsaraan bagi rakyat.

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi