GNPK RI Jatim Dukung Penuh Langkah Ketum Tagih Janji Jokowi Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

Ketua Umum GNPK RI HM Basri Budi Utomo (Kiri), H. Surjono, SH, MH,. Pimpinan Advokat Surjo & Parters selaku Ketua GNPK RI Provinsi Jatim sekaligus Konsuktan Hukum Media Andalas. [Eka]
H. Surjono, SH, MH: GNPK RI Jatim Dukung Penuh Langkah Ketum Tagih Janji Jokowi Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang
H. Surjono, SH, MH: GNPK RI Jatim Dukung Penuh Langkah Ketum Tagih Janji Jokowi Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

MEDIAANDALAS.COM, JATIM – Ketua GNPK RI Jatim H. Surjono, SH, MH yang juga seorang Advokat mengapresiasi langkah Ketum H.M Basri Budi Utomo yang melaporkan dugaan kasus korupsi pengadaan tanah proyek PLTU Batang yang diduga mencapai Rp 2 triliun, Rabu 1 Februari 2017 lalu.

Adapun mereka berangkat dari Batang dengan menumpangi sembilan bus dan langsung bertolak ke kantor KPK. Sekitar 500 orang dalam rombongan itu berasal dari warga Desa Ujung Negoro, Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso dan Kenconorejo.

“Kita tau bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk proyek PLTU Batang. Sebelum melaporkan dugaan kasus korupsi ini Ketum GNPK RI telah melakukan investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah PLTU Batang.” Ujar H. Surdjono.

H. Surjono, SH, MH selaku Ketua GNPK RI Jatim mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar Rapat Terbatas (Ratas) tentang percepatan penyelesaian sengketa lahan. Dia mengaku masih sering mendapatkan laporan soal sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan.

Jokowi meminta kasus lahan dapat diselesaikan dengan cepat dan berpihak kepada rakyat yang berhak. Termasuk masyarakat yang telah lama tinggal di lahan konsesi.

Kami selaku Pengurus GNPK RI Jatim mendukung penuh langkah Ketua Umum GNPK RI, Basri Budi Utomo menagih janji Jokowi terkait pernyataan Jokowi dalam ratas tentang penyelesaian sengketa lahan yang ada dari mulai Aceh hingga Papua. Jum’at (14/08/20).

H. Surjono menyebutkan langkah Ketum menyoal tentang pengaduan masyarakat tentang penyelesaian pengadaan tanah lahan Proyek PLTU 1.000 x 2 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah merupakan langkah konkret dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat.

Basri: GNPK RI Tagih Janji Jokowi, Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

Dalam ratas, Jokowi menyebutkan, perusahaan BUMN atau swasta yang punya konsesi lahan, konsesi memberikan bagian bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun telah tinggal di sana. “Siapapun pemilik konsesi itu, berikan.”

Lebih lanjut, Ketua GNPK RI Jatim menilai bahwa substansi pengaduan masyarakat bahwa, Investor PT. Bhimasena Power Indonesia, terhitung dari tahun 2016 telah mengambil tanah hak milik kurang lebih 60 (enam puluh orang) warga dengan paksa secara sepihak seluas kurang lebih 12 Ha (Hektar) tanpa memberikan ganti untung kepada warga pemilik tanah di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, dan Desa Wonokerso Kabupaten Batang, yang hingga kini tanah milik warga dimaksud sudah dipergunakan sebagai lahan Proyek PLTU 1.000 x 2 MW di Kabupaten Batang merupakan bentuk kepekaan GNPK RI atas pengaduan masyarakat yang menuntut keadialan.

H. Surjono menilai dari “Aspek ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan aset (industri, pertanian komersial). Dari aspek politik, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam keputusan bagi masyarakat. Adapun dari aspek sosial budaya, tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Terakhir, dari sisi hukum, tanah merupakan dasar kekuatan untuk yurisdiksi.”

Meski berbagai aspek penting tanah ini sering kali menimbulkan konflik di masyarakat, yang ditandai dengan terjadinya konflik agraria, yaitu perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga, yang berdampak luas secara sosiopolitik.

Perselisihan pertanahan penyelesaiannya dilaksanakan lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 jo Peraturan Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan). Konflik agraria pun kerap menimbulkan tindak kekerasan.

Basri: GNPK RI Tagih Janji Jokowi, Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

Lanjut H. Surjono, SH, MH, “Konflik agraria timbul akibat adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan sumber-sumber agraria (ketimpangan struktur agraria). Konflik ini bersifat kronis, masif, meluas, dan berdimensi hukum, sosial, politik, serta ekonomi.”

Konflik juga bersifat struktural. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan kegunaan tanah serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang disebabkan adanya benturan-benturan antara pihak yang hendak mengusai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah. Selain itu juga dipengaruhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang tumpang-tindih.

“Dalam konflik juga terjadi penyalahgunaan wewenang memberikan izin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA dengan tidak menghormati keberagaman hukum hak tenurial masyarakat. Terakhir, dalam konflik biasanya terjadi pelanggaran HAM dan Negara harus hadir.” Pungkasnya.

Dalam pemberitaan tersebut Ketum GNPK RI mengatakan “Bahwa Investor PT. Bhimasena Power Indomesia dinilai telah mengingkari janjinya atas penyertaan harga ganti rugi untung terhadap kurang lebih 670 orang warga di Desa Ujungnegoro, Desa Ponowareng, Desa Karanggeneng, Desa Wonokerso, dan Desa Kenconorejo Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pemilik tanah seluas kurang lebih 128 Ha (Hektar).”

Ketum GNPK RI lebih lanjut menyampaikan bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia dengan bantuan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Batang, BPN dan PT. PLN Persero dalam melakukan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan warga pemilik tanah yang terkena Proyek PLTU dinilai gagal.

Basri berharap Jokowi melakukan tindakan konkret untuk menciptakan rasa keadilan kepada rakyatnya, mengingat segala macam upaya telah dilakukan oleh warga pemilik tanah, namun pihak investor PT. Bhimasena Power Indonesia selalu beralasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi untung pengadaan tanah atas proyek tidak menyisakan permasalahan. [Tim GNPK RI].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.