GNPK RI Aceh Dukung Penuh Langkah Ketum Tagih Janji Jokowi Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

GNPK RI Aceh Dukung Penuh Langkah Ketum Tagih Janji Jokowi Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

MEDIAANDALAS.COM, BANDA ACEH –
Dikutip dari liputan6.com sebelumnya ratusan warga Kabupaten Batang Jawa Tengah, bersama rombongan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) berencana mendatangi kantor KPK di Jakarta.

Mereka akan melaporkan dugaan kasus korupsi pengadaan tanah proyek PLTU Batang yang diduga mencapai Rp 2 triliun, Rabu 1 Februari 2017 lalu.

Adapun mereka berangkat dari Batang dengan menumpangi sembilan bus dan langsung bertolak ke kantor KPK. Sekitar 500 orang dalam rombongan itu berasal dari warga Desa Ujung Negoro, Ponowareng, Karanggeneng, Wonokerso dan Kenconorejo.

“Kita mau melaporkan dugaan kasus korupsi pengadaan tanah untuk proyek PLTU Batang. Ya lahannya sekitar 226 hektare nilainya sekitar hampir Rp 2 triliun,” ucap Ketua Umum GNPK-RI Basri Budi Utomo, Rabu 1 Februari 2017 dini hari saat rombongan beristirahat sejenak di alun-alun Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebelum melaporkan dugaan kasus korupsi ini, lanjut Basri, GNPK-RI telah melakukan investigasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah PLTU Batang.

Munadir A Hamid SH, selaku Ketua GNPK RI Aceh mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar Rapat Terbatas (Ratas) tentang percepatan penyelesaian sengketa lahan. Dia mengaku masih sering mendapatkan laporan soal sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan.

Jokowi meminta kasus lahan dapat diselesaikan dengan cepat dan berpihak kepada rakyat yang berhak. Termasuk masyarakat yang telah lama tinggal di lahan konsesi.

Baca juga : Basri: GNPK RI Tagih Janji Jokowi, Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

Kami selaku Pengurus GNPK RI Aceh mendukung penuh langkah Ketua Umum GNPK RI, Basri Budi Utomo menagih janji Jokowi terkait pernyataan Jokowi dalam ratas tentang penyelesaian sengketa lahan yang ada dari mulai Aceh hingga Papua. Jum’at (14/08/20).

Munadir menyebutkan langkah Ketum menyoal tentang pengaduan masyarakat tentang penyelesaian pengadaan tanah lahan Proyek PLTU 1.000 x 2 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah merupakan langkah konkret dalam menindak lanjuti pengaduan masyarakat.

Dalam ratas, Jokowi menyebutkan, perusahaan BUMN atau swasta yang punya konsesi lahan, konsesi memberikan bagian bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun telah tinggal di sana. “Siapapun pemilik konsesi itu, berikan.”

Lebih lanjut, Marzuki selaku Pembina GNPK RI Aceh mengutip dari pemberitaan mediaandalas.com sebelumnya menyampaikan substansi pengaduan masyarakat bahwa, Investor PT. Bhimasena Power Indonesia, terhitung dari tahun 2016 telah mengambil tanah hak milik kurang lebih 60 (enam puluh orang) warga dengan paksa secara sepihak seluas kurang lebih 12 Ha (Hektar) tanpa memberikan ganti untung kepada warga pemilik tanah di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, dan Desa Wonokerso Kabupaten Batang, yang hingga kini tanah milik warga dimaksud sudah dipergunakan sebagai lahan Proyek PLTU 1.000 x 2 MW di Kabupaten Batang merupakan bentuk kepekaan atas pengaduan masyarakat yang menuntut keadialan.

Basri: GNPK RI Tagih Janji Jokowi, Terkait Permasalahan Pengadan Lahan Proyek PLTU Batang

Dalam pemberitaan tersebut Ketum GNPK RI mengatakan “Bahwa Investor PT. Bhimasena Power Indomesia dinilai telah mengingkari janjinya atas penyertaan harga ganti rugi untung terhadap kurang lebih 670 orang warga di Desa Ujungnegoro, Desa Ponowareng, Desa Karanggeneng, Desa Wonokerso, dan Desa Kenconorejo Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pemilik tanah seluas kurang lebih 128 Ha (Hektar).”

Ketum GNPK RI lebih lanjut menyampaikan bahwa PT. Bhimasena Power Indonesia dengan bantuan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Batang, BPN dan PT. PLN Persero dalam melakukan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan warga pemilik tanah yang terkena Proyek PLTU dinilai gagal.

Basri berharap Jokowi melakukan tindakan konkret untuk menciptakan rasa keadilan kepada rakyatnya, mengingat segala macam upaya telah dilakukan oleh warga pemilik tanah, namun pihak investor PT. Bhimasena Power Indonesia selalu beralasan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi untung pengadaan tanah atas proyek tidak menyisakan permasalahan. [Tim GNPK RI].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.