Ketum GNPK RI: Basri Budi Utomo Laporkan Oknum Aparat Ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas

Ketum GNPK RI: Basri Budi Utomo Laporkan Oknum Aparat Ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas

Ketum GNPK RI: Basri Budi Utomo Laporkan Oknum Aparat Ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas

MEDIAANDALAS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia GNPK RI, HM. Muhammad Basri AS, SIP, SH, melapor kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri, terkait penghentian usaha pertambangan di Desa Plantaran Kecamatan Kaluwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (02/03/20).

Penghentian diduga dilakukan oleh oknum anggota Reskrim Polres Kendal, dengan memaksa excavator mundur menjauh dari lokasi koordinat.

Basri menilai kegiatan usaha pertambangan batuan (tanah urug) di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang dilakukan Mukhayat sejak 09 Nopember 2019 s/d 19 Nopember 2019 adalah legal dan sah.

“Sdr. Mukhayat telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) di Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Nomor :543.32 / 12820 Tahun 2019 atas nama Sdr. Mukhayat yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah tertanggal 20 September 2019,” tuturnya.

Basri mengatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penghentian pertama tanggal 14 Nopember 2019 atas kegiatan usaha pertambangan Sdr. Mukhayat pemegang IUP yang dilakukan di dalam batas koordinat di Desa Plantaran, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia GNPK RI, HM. Muhammad Basri AS, SIP, SH, melapor kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri, terkait penghentian usaha pertambangan di Desa Plantaran Kecamatan Kaluwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (02/03/20).
Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia GNPK RI, HM. Muhammad Basri AS, SIP, SH, melapor kepada Kepala Divisi Propam Mabes Polri, terkait penghentian usaha pertambangan di Desa Plantaran Kecamatan Kaluwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (02/03/20).

Basri berpendapat bahwa Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilaksanakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Menurutnya penghentian kegiatan usaha pertambangan terhadap pemegang IUP sudah diatur mekanismenya dalam peraturan perundang –  undangan dan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.

“Bukan menjadi kewenangan Kepolisian, kecuali dalam hal  – vhal tertentu terjadi kecelakanaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau hal lain yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Kepolisian, yang mekanismenya sudah diatur didalam peraturan perundang – undangan,” paparnya.

Dalam pelaksanaan IUP Operasi Produksi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP, termasuk menyelesaikan permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan kegiatan IUP.

“Permasalahan sengketa IUP Operasi Produksi antara Mukhayat dengan Hussain, diduga oknum pihak Reskrim Polres Kendal telah melampaui batas kewenangan dalam menangani permasalahan yang seharusnya menjadi kewenangan Gubernur dan/atau PPNS Pemerintah Propinsi Jawa Tengah,” ungkap Basri.

Basri menilai dugaan penyalahgunaan wewenang perbuatan kriminalisasi terhadap Mukhayat dengan menjerat tindak pidana pada penghentian ketiga pada tanggal 3 Desember 2019, dan berkas perkara terdakwa Mukhayat sudah dilimpahkan dari penyidik Polres Kendal ke Kejaksaan Negeri Kendal pada tanggal 24 Februari 2020.

“Tindakan tersebut merupakan dugaan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk mengkriminalisasi dan memenjarakan Mukhayat, yang memiliki legal standing dan kepastian hukum atas haknya. Itu dijamin Undang – Undang, yang sejak tanggal 24 Februari 2020. Sementara kesalahannya diduga direkayasa, dijebloskan ke dalam penjara di Lapas Kendal, saat ini sudah menjadi konsumsi publik,” jelas Basri.

Basri juga menambahkan bahwa pihak Propam Mabes Polri melalui  Brigjend Pol. Eko Sukriyanto – Divisi Propam Karo Wabaprof menanggapi laporan GNPK RI dan setelah menerima pengaduan ini akan melakukan audit langsung ke Polres Kendal.

Selain itu dari pantauan GNPK RI, Jaksa Penuntut Umum juga patut diduga terlibat dalam kriminalisasi yang sudah didesain lama.

Mereka (red.jaksa) hafal betul dengan permasalahan Sdr. Hussain sang pelapor, hal ini nampak ketika lawyer Mukhayat menghubungi Kejaksaan pada Senin pagi tanggal 2 Maret 2020 untuk penangguhan, mendadak Kasipidum Kejari Kendal menyampaikan bahwa berkas Mukhayat sudah dikirim ke PN Kendal dan sidang akan dimulai hari Rabu tanggal 4 Maret 2020.

Basri menegaskan bahwa dirinya hari ini Selasa akan melaporkan Kejari Kendal dan Jaksa Penuntut Umumnya ke Jamwas Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan, agar indikator dugaan aroma jaksa nakal di Kendal juga segera diperiksa oleh internal dan eksternal kejaksaan.

Basri menegaskan dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat hukum ini harus dibongkar.

Oleh karena itu dirinya akan menempuh langkah – langkah hukum untuk memastikan ada dan/atau tidak adanya dugaan KKN dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan aparat Kepolisian Resort Kendal dan/atau dugaan suap dan gratifikasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau dugaan kriminalisasi tindak pidana, telah dilakukan kajian / tela’ahan yuridis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Kasihan bagi rakyat kecil yang buta hukum, saya akan pimpin sendiri untuk membongkar, termasuk dugaan manipulasi dan penggelapan pajak yang sudah dilakukan bertahun – tahun oleh oknum pengusaha kawakan yang berada di belakang kasus Mukhayat.” Pungkas Basri. [Tim/GNPK RI].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.