Ketua DPD BASMI Lampung : Bupati Dan DPRD Harus Evaluasi Bangunan DAK Pasar Panaragan Jaya

Logo LSM Basmi

MEDIAANDALAS.COM, TUBABA – Dalam menyikapi pemberitaan tentang bangunan pasar Panaragan Jaya yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang di bangun pada tahun 2016 tersebut menelan anggaran Rp.1,9 Miliar, terletak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), selama ini tidak beroperasi dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, kondisinya memprihatinkan, terbengkalai, tidak terawat dan mubazir, serta adanya kerusakan dibeberapa bagian.

Mengingat bahwa, pembangunan pasar tersebut merupakan program pemerintah pusat, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan mengunakan anggaran (DAK). Program tersebut merupakan upaya pemerintah menggerakkan perekonomian rakyat dan mendorong Pasar Tradisional ditengah masyarakat.

Selain itu juga, tujuan di bangunkannya pasar ini untuk meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah serta mewujudkan pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya, dengan harapan implementasi manajemen pengelolaan yang profesional.

Tentu amat disayangkan jika bangunan pasar Panaragan Jaya yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah tersebut kondisinya terbengkalai, dan mubazir, hal itu terbukti adanya dugaan bahwa, buruknya sistem pengelolaan sarana dan prasarana pasar oleh Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tubaba.

Disisi lain, tidak berfungsinya pasar tersebut, tentu saja sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang di dapatkan dari hasil pungutan pasar dan pendapat lain-lainnya yang sah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Selain itu, buruknya pengelolaan pasar yang di lakukan oleh pihak terkait juga telah melangkahi ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, mengenai pengelolaan pasar rakyat yang ada di daerah meliputi; Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya, Pengelolaan, penertiban dan pengamanan pasar, Penataan dan pemberdayaan pedagang, Penetapan dan pemungutan pendapatan pasar, Pembinaan dan pengawasan pasar, dan Organisasi pengelola pasar.

Hamdani, SH Ketua DPD Barisan Muda Indonesia (Basmi) Lampung
Hamdani, SH Ketua DPD Barisan Muda Indonesia (Basmi) Lampung

Hamdani, SH Ketua DPD Barisan Muda Indonesia (Basmi) Lampung, berharap kiranya kepada Pemimpin Daerah Tubaba, Bupati baik DPRD bisa cepat melakukan evaluasi dalam mengatasi permasalahan yang ada terkait pasar Panaragan jaya yang terkesan terabaikan, baik pengelolaannya maupun pemeliharaannya. “Jika dibiarkan saja terbengkalai tidak ada ditindak lanjuti, maka banguan pasar tersebut lama kelamaan akan hancur, akibat tidak dirawat dan buruknya sistem pengawasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan dari dinas terkait (Diskoperindag).

Artinya, uang negara yang dibangun di daerah Tubaba yang menelan anggaran miliaran rupiah sepatutnya harus tepat pada kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai terkesan asal membangun, harus dengan kajian yang matang agar benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat dan bisa mendongkrak pendapatan anggaran daerah (PAD) di bumi Ragem Sai Mangi Wawai.” pungkasnya. [Basuni].

Liputan Khusus Media Andalas : Pasar Penaragan Jaya Tubaba

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.