Tindak Lanjut LHP BPK TA 2018, GNPK RI Jabar Klarifikasi Pihak Dinas PU Kota Bandung

MEDIAANDALAS.COM, KOTA BANDUNG – Terkait tindak lanjut pelaksanaan kewajiban Dinas PU Kota Bandung, Timsus GNPK RI Jabar telah melakukan klarifikasi sebagaimana tertuang pada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat No.36C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019. Selasa, (27/10/20).

GNPK RI Jabar menyoroti dalam LHP tersebut ada beberapa hal yang terindikasi penyimpangan, antara lain, pertama terkait pekerjaan perencanaan tidak andal, kedua dugaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKS, ketiga, kondisi struktur baja utama Skywalk tahap 2 dinyatakan sangat kritis oleh Pusjatan, keempat, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.476.473.605,39 dan kelima denda keterlambatan sebesar Rp.  182.838.210,91.

Timsus Tipikor GNPK RI Jabar diterima langsung oleh Bapak Seandi sebagai Kabid Jalan PU Kota Bandung
Timsus Tipikor GNPK RI Jabar diterima langsung oleh Bapak Seandi sebagai Kabid Jalan PU Kota Bandung

Pada pertemuan kali ini, Timsus Tipikor GNPK RI Jabar diterima langsung oleh Bapak Seandi sebagai Kabid Jalan PU Kota Bandung didampingi oleh stafnya, sempat memberikan penjelasan bahwa memang diakuinya indikasi penyimpangan tersebut diatas memang ada, dan itu sedang dalam tahap proses perbaikan.

Pada pertemuan yang dilaksanakan oleh Timsus GNPK RI Jabar kali ini merupakan klarifikasi awal dalam melaksanakan SOP Organisasi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua GNPK RI Jabar NS Hadiwinata bahwa “Klarifikasi kedua nanti, saya selaku Ketua GNPK RI Jabar akan mendalami terkait dengan bukti – bukti yang sudah dilakukan oleh Pihak Dinas PU Kota Bandung, hal ini kami lakukan agar dugaan penyimpangan tersebut dapat diketahui benar atau tidaknya.”

Lanjut Nana, “Perlu saya jelaskan bahwa dugaan penyimpangan pengelolaan program dan anggaran tersebut, terutama dalam hal dugaan penyimpangan potensi kerugian negara, harus segera dilaksanakan kewajibannya.”

“Namun pengembalian kerugian keuangan negara tidak berarti persoalan selesai, karena dampak perbuatan melawan hukumnya sudah ada, dan hal ini harus diproses oleh Penegak Hukum.” Terang Nana.

“Kami GNPK RI adalah Ormas yang berkontribusi kepada Pemerintah dengan melakukan sosio kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara, sehingga hasil klarifikasi ahir nantinya akan kami laporkan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Prov Jawa Barat, hal ini akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi saran dan pendapat.” Tandas Nana.

“Semoga saja pada akhir klarifikasi nanti kami tidak menemukan kebenaran perbuatan melawan hukumnya.” Cetusnya.

“Namun apabila ternyata memang adanya dugaan perbuatan melawan hukumnya benar, maka kami GNPK RI akan segera menyampaikan Lapdu kepada Penegak Hukum.” Tegasnya.

“Oleh karena itu siapapun nanti yang diduga terlibat, harus siap untuk berhadapan dengan Penegak Hukum. Demikian kami sampaikan dan Salam.Antikorupsi !!!.” Pungkasnya penuh semangat. [Gunawan].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.