PW GNPK RI Aceh: ULP Pemerintah Aceh Seperti “Kadhi (Penghulu) Liar” Menikahkan Rekanan

Ketua PW GNPK RI Provinsi Aceh, Munadir A Hamid, SH

Ketua PW GNPK RI Provinsi Aceh, Munadir A Hamid, SH

PW GNPK RI Aceh: ULP Pemerintah Aceh Seperti “Kadhi (Penghulu) Liar” Menikahkan Rekanan

MEDIAANDALAS.COM. BANDA ACEH – Bukan hanya sekedar isu, tapi hampir setiap awal tahun anggaran baik itu di Pemerintahan Provinsi maupun di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh masyarakat dunia kontraktor selalu dibuat kecewa berat oleh ulah Unit Layanan Pemerintah (ULP) yang bertugas khusus menetapkan pemenang tender proyek.

Munadir A Hamid, SH selaku ketua PW GNPK  RI Aceh secara khusus meminta ULP Pemerintah Aceh untuk tidak bersikap seperti Kadhi Liar menikahkan orang di tempat – tempat yang tidak legal seperti yang dilakukan selama ini.

Munadir A Hamid, SH sangat mengharap “Kepada semua mulai dari Pokja sampai dengan ULP Pemerintah Aceh untuk bersikap professional saja dalam menentukan pemenang tender, terutama bagi rekanan yang benar benar memiliki perasaan sendiri,” demikian tutur mantan anggota DPRK Kota Banda Aceh.

PW GNPK RI Aceh: ULP Pemerintah Aceh Seperti "Kadhi (Penghulu) Liar" Menikahkan Rekanan
PW GNPK RI Aceh: ULP Pemerintah Aceh Seperti “Kadhi (Penghulu) Liar” Menikahkan Rekanan

Apapun yang lebih populer namanya di kalangan kontraktor juga menyayangkan pihak ULP yang sudah diminta audensi secara resmi oleh Pengurus GNPK RI Aceh untuk saling sharing tentang keluhan masyarakat dunia konstruksi.

“Akan tetapi apa yang didapat pihak ULP Pemerintah Aceh surat permintaan dari GNPK RI Aceh dianggap seperti angin lalu saja,” beber Ketua GNPKRI Aceh.

Keluhan tentang ULP Pemerintah Aceh bersikap seperti Kadhi Liar bukan hanya dilontarkan oleh Munadir A Hamid saja, hal serupa juga dituturkan oleh Ir. Muktamar Pribadi THR yang berprofesi selain Kontraktor juga pelaku bisnis bidang kuliner di Kabupaten Aceh Besar.

Ketika hal ini akan dikonfirmasi kepada pihak ULP Pemerintah Aceh yang beralamat di Kantor Gubernur Aceh selalu tidak ada ditempat baik itu Ketua maupun anggotanya.

Wartawan mediaandalas.com sudah lebih dari lima kali mengunjungi alamat ULP Pemerintah Aceh untuk meminta klasifikasi tentang keluhan masyarakat dunia konstruksi atau kontraktor selalu tidak bisa dijumpai.

Media ini juga ingin mengklarifikasi tuduhan dari rekanan proyek, yang menyebutkan adanya ULP bayangan di Pemerintahan Aceh saat ini.

Akan tetapi selalu mendapat jawaban dari pihak jaga bahwa tidak ada orang yang bisa bapak jumpai, kalau mau jumpa bapak bikin janji dulu, ini yang aneh bagaimana kita bikin janji, jumpa dan nomor telepon selularnya tidak diberikan. [Mansurdin Idris].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.