Hari Ini Isu OTT Pejabat di Pemkab Lampung Timur Merebak, Begini Penjelasan Juru Bicara KPK

Febri Diansyah

Kompas.com ll Juru bicara KPK, Febri Diansyah.

MEDIAANDALAS.COM, BANDAR LAMPUNG – Dilansir dari TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Sempat beredar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pejabat Lampung Timur.

Hal ini ditampik Juru Bicara KPKFebri Diansyah.

“Belum ada info soal itu,” ungkapnya, Rabu 12 Juni 2019.

Lanjut Febri, hari ini pihaknya hanya melakukan pemeriksaan perkara suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini KPK memeriksa satu tersangka BWI (Budi Winarto) dan 3 orang saksi dalam TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2018,” ujarnya.

Adapun tiga saksi yang diperiksa yakni Buyana Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Golkar, Raden Zugiri Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, serta Mustafa mantan Bupati Lampung Tengah.

“Ketiganya diperiksa untuk kepentingan penyidikan,” ucapnya.

Kata Febri, saat ini pihaknya menahan tersangka Budi Winarto selaku pemilik atau pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Tersangka BWI ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Juni 2019 hingga 1 Juli 2019,” tutur Febri.

Saat disinggung soal materi pemeriksaan, Febri tidak berkomentar banyak.

“Yang jelas KPK mendalami dan mengklarifikasi pada para saksi tentang dugaan proses pemberian uang kepada pihak MUS selaku Bupati Lampung Tengah,” tandasnya.

Mustafa Kembali Diperiksa

Pada Rabu (12/6/2019), mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa kembali dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Informasi yang dihimpun, pemanggilan ini terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Mustafa sendiri diperiksa untuk menjadi saksi terhadap tersangka Budi Winarto selaku rekanan.

Selain itu dua orang lainnya yakni Bunyana dan Raden Zugiri anggota DPRD Lampung Tengah turut diperiksa.

Pemeriksaan keduanya untuk menjadi saksi terhadap Mustafa dalam perkara suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPKFebri Diansyah tidak menampik pemeriksaan ini.

Namun saat ditanya soal apa yang didalami dalam pemeriksaan, Febri tidak berkomentar banyak.

“Nanti ya,” jawabnya singkat, Rabu 12 Juni 2019.

Ketua DPRD Lamteng Ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat anggota DPRD Lampung Tengah.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Dari keempat orang tersebut, salah satunya adalah Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi.

Sementara tiga lainnya adalah Buyana, Raden Zugiri, dan Zainudin.

Keempatnya tercatat sebagai anggota DPRD Lampung Tengah periode 2014-2019.

Selain suap pinjaman kepada PT SMI Rp 300 miliar, keempatnya juga diduga menerima suap terkait pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Lampung Tengah 2017 dan APB‎D 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyahmengatakan, keempat tersangka ditahan atas kasus dugaan suap pengesahan APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

“Yang mana terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur,” ungkap Febri, Senin, 29 April 2019.

Keempatnya sudah ditahan hari ini dan dititipkan di tiga rutan berbeda.

“AJS ditahan di Rutan KPK K4, BU ditahan di Rutan KPK K4, ZN ditahan di Rutan Guntur, dan RZ ditahan di Rutan KPK C1,” sebut Febri.

Febri menuturkan, keempatnya akan ditahan hingga 20 hari ke depan.

“Terhitung tanggal 29 April sampai 19 Mei 2019,” ucapnya.

KPK mendakwa keempatnya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah  diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Saat disinggung soal penahanan dua pengusaha rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah, yakni Budi Winarto (pemilik PT Sorento Nusantara) dan Simon Susilo (pemilik PT Purna Arena Yudha Febri), Febri tidak mau berkomentar.

Kedua pengusaha tersebut sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi.

Mereka diduga memberikan gratifikasi kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa untuk mendapat proyek di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Keduanya dianggap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara ini, Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima hadiah sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai  pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2018 dari para rekanan.

Diduga dalam kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018, Mustafa menerima sekitar Rp 95 miliar dari Budi Winarto dan Simon Susilo.

Atas kasus suap ini, Mustafa didakwa pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tribunlampung.co.id/hanif mustafa)

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.