GNPK RI: Urgensi Reformasi Birokrasi Antikorupsi dan Budaya Demokrasi

GNPK RI: Urgensi Reformasi Birokrasi Antikorupsi dan Budaya Demokrasi
GNPK RI: Urgensi Reformasi Birokrasi Antikorupsi dan Budaya Demokrasi

MEDIAANDALAS.COM, JABAR – Perkembangan demokrasi di Tanah Air, yang mengalami kemajuan sangat mengagumkan sejak Pemilu 1999, dalam usianya yang relatif masih muda belia harus menanggung beban yang begitu berat.

Reformasi, 22 tahun lalu adalah kata “sakti” yang bermakna mengubah, bahkan mendobrak, kini tampak kehilangan makna saktinya.

Korupsi masih marak dimana-mana, dan pada berbagai level birokrasi. Mungkin karena reformasi birokrasi tidak berdaya menghadapi budaya birokrasi yang mengakar kuat di negeri ini.

Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap demokrasi bahwa demokrasi dapat mengikis sedimen korupsi pemerintahan otoriter Soeharto pada masa lalu masih jauh dari harapan.

Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua GNPK RI Jabar mengatakan “Kini korupsi justru terus tumbuh di tengah kian rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas dan kinerja lembaga demokrasi, terutama parpol serta parlemen (dan hukum).”

“Lemahnya penegakan hukum dan penanganan korupsi serta intervensi pengaruh di luar proses demokrasi membuat Indonesia sulit keluar di pusara korupsi yang kian hari kian masif.” Tegas Nana.

Ambil contoh untuk kasus suap, mungkin saja untuk kepentingan pribadi atau juga kontribusi bagi dana politik yang tidak legal.

Biasanya pengaruh politik tidak berhenti sampai di situ, tetapi akan bekerja dalam upaya pembelaan terhadap anggotanya yang terlibat dalam kasus korupsi yang dalam hal ini ibarat koloni lebah pekerja pengumpul polen dan madu bagi parpol.

Kasus ini juga meneguhkan asumsi masyarakat akan realitas distribusi sumber daya ekonomi di antara partai politik anggota kabinet multipartai yang belakangan semakin terkonsolidasi untuk kelangsungan kepentingan politik jangka panjang mereka.

Barangkali kasus ini tak tunggal. Ibarat fenomena gunung es, bisa jadi akan disusul kasus-kasus serupa, sebagaimana lazimnya bahaya korupsi tak terkendali di suatu negara yang tengah mengalami transformasi kelembagaan pasca-pemerintahan otoriter yang masih lemah dan kepemimpinan politik yang lemah.

Bertransformasi bentuk

Bertransformasi bentuk

Mengapa korupsi bisa tetap hidup dan tumbuh dalam sistem demokrasi secara bersamaan? Secara teori, korupsi berkembang subur dalam sistem politik satu partai, walau tidak ada negara demokrasi yang bebas korupsi.

Nana menjelaskan “Setelah 22 tahun reformasi, sudah cukup untuk kita menilai bahwa, reformasi birokrasi dan politik gagal menyingkirkan rezim korupsi, tetapi hanya mentransformasi bentuk korupsi seiring perubahan struktur kekuasaan pasca-Pemilu 1999.”

Dari berbagai kasus tertangkapnya Kepala Daerah, Para Petinggi Pantai, Kejaksaan, Kepolisian, Menteri, timbul sebuah pertanyaan apakah kelembagaan demokrasi produk reformasi telah dibajak elite predator?

Dari Korps Adhiyaksa, Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pelarian Djoko Tjandra.

Pinangki diduga menerima suap sebesar 500.000 dollar AS atau setara dengan Rp 7,4 miliar dan berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus Bank Bali itu.

“Dengan kata lain, reformasi birokrasi yang bertumpu pada perbaikan tata kelola pemerintahan lewat mekanisme transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penguatan rule of law tidak menyentuh elite- elite birokrasi yang kariernya tumbuh dan dibesarkan dalam sistem yang korup selama Orde Baru berkuasa.”

“Mereka inilah yang riil menghambat bekerjanya meritokrasi untuk melahirkan birokrasi modern yang bersih.” Terang Nana.

GNPK RI meminta Pemerintah sewajibnya menjalanlan Amanah Konstsitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pasal 2 ayat ayat (2) yang disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’. Hukuman tersebut diberikan sebagai bentuk pemberatan kepada pelaku.

Pada pijakan ini, presiden dianggap memiliki alasan yang cukup untuk melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut.

Basri Budi Utomo, Ketua Umum GNPK RI menegaskan sejauh tidak bertentangan dengan asas konstitusionalitas.

GNPK RI berpendapat hukuman mati wajib diterapkan untuk kejahatan tertentu khususnya korupsi.

GNPK RI menegaskan menyatakan sepanjang hukuman mati masih dicantumkan di undang-undang seperti KUHP, maka penerapan hukuman mati tentu harus dilakukan, tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, reformasi politik lewat pembenahan prosedur dan kelembagaan demokrasi, seperti aturan kepartaian yang terbuka, sistem pemilu, dan pengaturan dana politik, belum melahirkan kekuatan- kekuatan politik baru yang bisa menandingi kekuatan politik lama yang korup.

Bahkan, karena struktur kekuasaan ekonomi tak banyak berubah, juga karena alasan postur partai yang gemuk dan persoalan dana politik, yang terjadi justru kekuatan politik baru produk reformasi bersenyawa dengan elite predatori lama yang masih mengendalikan jaringan ekonomi, politik, hukum, dan birokrasi.

Sampai di sini kekuatan-kekuatan ekonomi lama, yang pada transisi politik sempat kehilangan patron politik, menemukan pengayom politik baru.

Juga tak menutup mata ada pebisnis yang dibesarkan Orde Baru bertransformasi menjadi perusahaan publik yang mandiri.

Seiring makin terkonsolidasi elite predatori, belakangan kian terbuka upaya pelemahan lembaga-lembaga independen produk reformasi, seperti KPK, Pengadilan Khusus Tipikor, Komisi Yudisial, dan KPU, yang dalam tingkat tertentu sangat mengganggu proses konsolidasi elite perusak tersebut.

Apabila pelemahan ini lebih cepat daripada yang dibayangkan, gerakan sosial antikorupsi yang belum berpengaruh akan mengalami kesulitan dalam mengakselerasi perubahan.

Agenda reformasi politik, ekonomi, dan birokrasi untuk menyingkirkan jaringan oligarki predatori harus tetap dilanjutkan.

Apabila korupsi jadi bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin demokrasi, dalam jangka panjang keadaan ini akan melanggengkan sistem yang korup.

Indonesia bahkan bisa terpuruk dalam situasi yang lebih kleptokratik, yaitu para penguasa merampok dengan lahap kekayaan negaranya sendiri, bergelimang kemewahan di tengah rakyatnya yang miskin.

Penulis : Tim Investigasi GNPK RI Jabar

Editor : Eka Himawan.

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.