GNPK RI Jabar Menilai Langkah Gapensi Bentuk LBH Majassi Adalah Tepat

GNPK RI Jabar Menilai Langkah Gapensi Bentuk LBH Majassi Adalah Tepat

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Nana Supriatna Hadiwinata selaku Ketua GNPK RI Provinsi Jawa Barat menilai langkah Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) Enday Dasuki, mendeklarasikan lembaga bantuan hukum khusus menangani pengaduan masalah-masalah yang terkait kegiatan jasa konstruksi merupakan langkah tepat.

Dikutip dari Radar Bogor “Kami mengadu dan berdiskusi dengan akademisi serta pakar hukum terkait berbagai persoalan pengadaan barang dan jasa konstruksi, terutama soal karut-marut sistem pra tender dan pasca tend,” katanya.

Enday mengemukakan deklarasi membentuk LBH Masyarakat Jasa Konstruksi (Majassi) itu merupakan hasil dari pertemuan konsultasi dengan sejumlah akademisi, pelaku konstruksi dan pakar hukum.

Pakar Hukum Nasional yang ditemui pengurus LBH Majassi terkejut karena di daerah ada kegiatan proyek yang menafsirkan sebuah regulasi yang salah dan mengada – ada.

“Dampaknya bisa merugikan masyarakat Jasa Konstruksi secara keseluruhan serta menyarankan Gapensi untuk membentuk LBH yang khusus menangani persoalan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang, saran itu segera kami tindak lanjuti,” ujar Enday.

Menurut Enday, banyak persoalan teknis dan realita dalam sistem lelang atau tender pengadaan barang dan jasa konstruksi dari Pemerintah yang salah kaprah dan janggal, tetapi tidak pernah diketahui publik.

“Banyak rekanan kontraktor yang jadi korban dari sistem tender tersebut dan sebagian dari mereka harus menanggung beban kerugian. Padahal, semua itu bukan kesalahan para kontraktor,” tegasnya

Dengan adanya LBH Majassi yang disi dari semua latarbelakang yang kapabel dibidangnya, mampu mewadahi keluhan dan persoalan Jasa Konstruksi, bisa menjadi titik terang dalam suramnya tander di Indonesia.

“Kedepan, kita akan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh stakeholder dan pelaku jasa konstruksi bahkan jika ada pengaduan, kita akan kaji dan kita lakukan upaya hukum yuridis. Jika mengabaikan aturan UU, Perpres, PP dan Permen akibatnya, pengerjaan proyek menjadi tidak maksimal dan kualitasnya jelek sehingga negara juga dirugikan,” paparnya.

Terpisah NS Hadìwinata berpendapat terkait pembentukan LBH Majassi merupakan hal yang tepat, “Kami selaku relawan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mendukung langkah Sdr. Enday mendeklarasikan LBH Majassi.”

Nana menambahkan “Banyak muncul persoalan teknis dalam sistem lelang atau tender pengadaan barang dan jasa konstruksi dari Pemerintah yang salah kaprah dan janggal saat penentuan pemenangnya, namun publik tidak banyak tahu.”

“Ini salah satu tugas GNPK RI guna mengawal dan memantau proses tender agar tidak dijadikan permainan bagi para oknum sebagai ladang korupsi.”

“Tingkat keberhasilan ataupun kegagalan suatu proyek akan banyak ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung (Dalam hal ini bisa pemilik proyek, badan swasta, dan pemerintah) maupun secara langsung yang dalam hal ini, yaitu  Penyedia barang dan jasa (Kontraktor Pelaksana, Konsultan perencana, Konsultan pengawas) dalam suatu siklus/ tahapan manajemen meliputi Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengisian staff (Staffing), pengarahan (Directing), pelaksanaan, pengendalian (controling), dan pengawasan (supervising).” Pungkas Nana.

Kontributor : NS Hadiwinata/Tim GNPK RI Jabar

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.