GNPK-RI Jabar Kritisi Kebijakan Pembangunan di Pemkab Bandung

MEDIAANDALAS.COM, KAB. BANDUNG – Terkait kebijakan Pemkab Bandung yang terus melakukan pembangunan dalam upaya penataan kota, tapi terkesan kehilangan karakteristiknya, bahkan, terkesan tanpa inisiatif, karena hanya terpaku pada RPJMD atau RPJPD saja, Abah Nana selaku Ketua PW GNPK-RI Jabar sangat sepakat apa yang disampaikan rekan – rekan aktifis dalam diskusi bertajuk “Membaca Kabupaten Bandung” yang digagas Media KASASI Group di Perum Parahyangan Kencana, Kamis (14/10/21).

Abah Nana berpendapat bahwa diskusi yang digelar dengan menghadirkan beberapa Ormas, LSM dan wartawan di Kab. Bandung merupakan kontribusi masyarakat kepada Pemkab Bandung.

“Dengan cara memberikan sosio kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya dalam hal pengawasan masyarakat sesuai perintah undang-undang yang berlaku, saya berharap Pemerintah Daerah harus memahami ini dan harus direspon positif oleh Bupati dan jajaran birokrat lainnya, termasuk oleh penegak hukum.” Ungkap Nana Supriatna Hadiwinata.

Lanjut Abah Nana sapaan akrabnya, “Kritik rekan – rekan aktivis serta jurnalis dan khususnya kami, GNPK-RI Jabar memandang perlu kepada Bupati yang baru saja menjabat agar secara terus menerus mengevaluasi kinerja para pembantunya, segera lakukan perubahan dan perbaikan terhadap program anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

“Perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan kesalahan dalam membuat perencanaan awal, dan sangat mungkin berakibat kepada terjadinya indikasi penyimpangan pada tahap pelaksanaan program sehingga dapat berakibat pada dugaan perbuatan melawan hukum.” Tegasnya.

GNPK-RI Jabar menilai, hal ini adalah menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja Pemerintahan Daerah yang mengesahkan program anggaran dalam rapat Paripurna Dewan.

Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Jabar
Nana Supriatna Hadiwinata, Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Jabar

Indikator pembangunan menurut Abah Nana dengan mengurangi kepentingan masyarakat seperti, trotoar yang diperbarui namun hak pejalan kaki direbut, karena trotoar menjadi pusat kuliner berpotensi menjadi temuan awal bagaimana pelaksanaan program pembangunan tersebut tidak efektif serta efisien apalagi ditengah masa pandemi Covid-19 saat ini.

Penataan kota yang dilakukan seolah ingin meniru kota lain, yang mungkin karena habis melakukan studi banding justru berdampak mengurangi kearifan lokal, sebab karakteristik setiap kota berbeda. Penataan kota harus memerlukan pertimbangan budaya dan tidak asal membangun.

Seperti hal yang dilontarkan LSM Kompas RI, Fernando, terkait pembangunan parkir Hidrolik Paralayang di Ciparay yang dirasakan sangat mubazir, bahkan terkesan pemborosan anggaran.

“Membangun tidak hanya terkait memperluas, tapi menyesuaikan. Pasalnya, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan, termasuk lingkungan,” ungkap Fernando.

Selain Fernando, Asep Rudi yang akrab dipanggil Gempar selaku Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Bandung menuturkan bahwa pembuatan Skywalk (jembatan penyeberangan) yang menghabiskan puluhan miliar tapi sangat jarang dipakai atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seyogianya segera dilakukan pengawasan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi adanya penyimpangan.

Termasuk LSM PMPR, Dedi mengutarakan, Pemkab selama ini bekerja secara terstruktur dan tertuang dalam RPJMD atau RPJPD, sehingga hanya fokus pada program kerjanya saja. Jika program kerja selesai, sudah selesai tugasnya, sehingga pemerintah terkesan tidak ada inisiatif apapun.

“Pemerintah punya road map dalam penataan kota, jadi harusnya bisa punya inisiatif. Mungkin bisa membuka diri kepada masyarakat dan masyarakat juga menyampaikan inisiatif nya. Jika pemerintah hanya berdasar RPJMD atau RPJPD, tidak ada inisiatif apapun,” tutur Dedi.

Untuk situasi sebagaimana dipaparkan diatas, Abah Nana menilai tidak harus menunggu informasi atau Lapdu dari masyarakat, dan ini harus bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat.

Dalam diskusi “Membaca Kabupaten Bandung” dikutip dari mediakasasi.com telah menghasilkan dua gejala yang masih diabaikan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung, salah satunya mengabaikan hak masyarakat atas pembangunan.

Pembangunan terus dilakukan pemerintah Kabupaten tanpa mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat.

Hal yang terabaikan kedua adalah keadilan masyarakat yang belum terpenuhi.

Lembaga pemulihan yang seharusnya memberikan keadilan, malah lamban bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Lembaga itu diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Diakhir perbincangan dengan mediaandalas.com saat dimintai tanggapan, Abah Nana menuturkan bahwa saat ini sudah terendus adanya dugaan jual beli jabatan, ini sangat membahayakan bagi kemajuan pembangunan masyarakat di Kab Bandung. Jum’at (15/10/21).

“Berdasarkan evaluasi kami GNPK-RI, terhadap semakin tingginya tingkat korupsi di Jawa Barat, kami memandang bahwa hal ini adalah merupakan kelemahan penegak hukum dalam melakukan pencegahan korupsi.” Papar Abah Nana.

“Sekali lagi saya berharap kritikan-kritikan dari rekan-rekan aktifis di Kab. Bandung agar direspon positif oleh Pemerintah Daerah, Legislatif dan Institusi Penegak Hukum. Selamat berjuang Bapak Bupati Bandung karena PR cukup banyak, jalankan roda pemerintahan secara amanah. Bapak Bupati sangat beruntung mendapat kritikan dari rekan – rekan aktifis, sebagai bentuk pengawasan masyarkat.” Tandasnya.

“Kami GNPK-RI Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat akan terus berada diluar sistem pemerintahan, agar kami menjadi penyeimbang roda pemerintahan. Salam Antikorupsi.” Pungkas Abah Nana. [Eka].

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.