GNPK RI Jabar Dorong KPK Agar Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Segera Diajukan Ke Pengadilan Untuk Diadili Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka

GNPK RI Jabar Dorong KPK Agar Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Segera Diajukan Ke Pengadilan Untuk Diadili Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka

GNPK RI Jabar Dorong KPK Agar Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Segera Diajukan Ke Pengadilan Untuk Diadili Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka

MEDIAANDALAS.COM, JAKARTA – Ketua GNPK RI Provinsi Jawa Barat NS. HADIWINATA melakukan koordinasi dengan Pihak KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, terkait permintaan dari GNPK RI Jawa Barat agar Rachmat Yasin Mantan Bupati Bogor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober 2019 yang lalu, segera diadili di Pengadilan Tipikor, Rabu (12/02/20).

GNPK RI Jawa Barat menilai bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Rachmat Yasin Mantan Bupati Bogor periode 2008 – 2014 dinilai cukup dan meyakinkan dengan dua alat bukti serta saksi – saksi yakni; Canalia Wilayah Sumarsana selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Leidia Mahareta Kandou selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu RSUD Cibinong Bogor, agar segera diajukan ke pengadilan.

Permohonan ini di layangkan ke KPK oleh pihak GNPK RI Jawa Barat berdasarkan perkembangan kasus yang kembali melibatkan dirinya setelah yang bersangkutan pernah dipenjara selama 5 tahun 6 bulan karena terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor, kemudian bebas pada bulan Mei 2019 lalu.

GNPK RI Jawa Barat menilai bahwa Sdr. Rachmat Yasin Mantan Bupati Bogor periode 2008 – 2014 pada tanggal 8 Oktober 2019 Sdr. Rachmat Yasin diperiksa oleh Penyidik KPK sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh Bupati Bogor, antara lain :

Pertama : Diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah, berkisar Rp 8,93 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional Bupati dan kebutuhan kampanye Pilkada dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2013 dan tahun 2014,

Kedua : Kemudian Sdr. Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol Kabupaten Bogor dan sebuah unit kendaraan roda empat Toyota Vellfire senilai Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima  juta rupiah). Gratifikasi ini diduga pemberian dari seorang pemilik tanah untuk memuluskan perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren. Sementara gratifikasi mobil diduga berasal dari pengusaha yang memegang sejumlah proyek di Kabupaten Bogor.

Sehingga Sdr. Rachmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf F dan Pasal 12 B Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketua GNPK RI Provinsi Jawa Barat NS. HADIWINATA melakukan koordinasi dengan Pihak KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, terkait permintaan dari GNPK RI Jawa Barat agar Rachmat Yasin Mantan Bupati Bogor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober 2019 yang lalu, segera diadili di Pengadilan Tipikor, Rabu (12/02/20).
Ketua GNPK RI Provinsi Jawa Barat NS. HADIWINATA melakukan koordinasi dengan Pihak KPK di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, terkait permintaan dari GNPK RI Jawa Barat agar Rachmat Yasin Mantan Bupati Bogor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Oktober 2019 yang lalu, segera diadili di Pengadilan Tipikor, Rabu (12/02/20). [Tim GNPK RI].

NS Hadiwinata selaku Ketua GNPK RI Jawa Barat menyampaikan bahwa “Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait dengan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Bogor pada tahun 2014 yang juga melibatkan Rachmat Yasin.”

“Harapan kami agar KPK segera menuntaskan penyidikan yang selanjutnya diajukan kepada Penuntut Umum untuk diadili.” Tandas Nana.

“Tidak ada alasan KPK untuk menunda – nunda lagi, karena dua alat bukti sudah cukup dan meyakinkan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.” Tegasnya.

“Bila hal ini dibiarkan, maka akan berdampak preseden buruk buat kinerja KPK, dan mengganggu pengelolaan Pemerintahan Kabupaten Bogor sehingga akan lebih buruk lagi.” Cetus nya.

“GNPK RI berpendapat bahwa kondisi ini adalah cermin kecenderungan penyimpangan yang terjadi pada “Kepemimpinan Dinasti Politik” sehingga Ini harus segera di tindak lanjuti agar citra KPK ke depan menjadi lebih baik, Salam Anti Korupsi dan Hukum Mati Koruptor !!!,” Pungkas nya.  [NS. Hadiwinata/Tim GNPK RI].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.