GNPK RI Jabar Bersama LAPAS Hadiri Acara Puncak Hakordia 2020 yang Digelar KPK, Jokowi Diagendakan Hadir

GNPK RI Jabar Bersama LAPAS Hadiri Acara Puncak Hakordia 2020 yang Digelar KPK, Jokowi Diagendakan Hadir
GNPK RI Jabar Bersama LAPAS Hadiri Acara Puncak Hakordia 2020 yang Digelar KPK, Jokowi Diagendakan Hadir
GNPK RI Jabar Bersama LAPAS Hadiri Acara Puncak Hakordia 2020 yang Digelar KPK, Jokowi Diagendakan Hadir

MEDIAANDALAS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia kali ini mengambil tema ‘Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi’.

Dengan tema tersebut, KPK ingin menyampaikan perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPK juga ingin memperkuat komitmen dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (16/12/20).

GNPK RI Jabar Bersama LAPAS Hadiri Acara Puncak Hakordia 2020 yang Digelar KPK, Jokowi Diagendakan Hadir
GNPK RI Jabar Bersama LAPAS Hadiri Acara Puncak Hakordia 2020 yang Digelar KPK, Jokowi Diagendakan Hadir

Presiden Joko Widodo atau Jokowi diagendakan hadir dan memberikan sambutan serta membuka kegiatan puncak Hakordia 2020 yang digelar secara virtual.

Kehadiran Jokowi dalam peringatan Hakordia tahun ini menjadi makna tersendiri lantaran sempat absen pada peringatan Hakordia 2019 lalu.

Budi Santoso dari PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menemui dan berdiskusi dengan perwakilan dari GNPK RI dan Lapas disela acara Hakordia 2020
Budi Santoso dari PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menemui dan berdiskusi dengan perwakilan dari GNPK RI dan Lapas disela acara Hakordia 2020

Bukan hanya di pemerintah pusat saja, rupanya praktik korupsi masih berpotensi di tingkat pemerintah provinsi dan daerah.

Budi Santoso dari PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menemui dan berdiskusi dengan perwakilan dari GNPK RI dan Lapas disela acara Hakordia 2020 menyampaikan, guna memperluas keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman termasuk dalam gerakan-gerakan pencegahan korupsi dan merencanakan tindak lanjut upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada seluruh pemangku kepentingan.”

GNPK RI Jabar Bersama PJKAKI KPK di Gedung KPK
GNPK RI Jabar Bersama Bidang PJKAKI KPK di Gedung KPK

Lanjut Budi selain pemerintah daerah, desa pun memiliki peran penting, bahwa sukses tidaknya sebuah tatanan di desa mengacu pada kompetensi dari lurah itu sendiri.

Jika Lurah, Kepala Desa yang ditunjuk memiliki skill baik, menurutnya gerakan pemberantasan korupsi di Desa 70 persen lebih akan berjalan dengan sukses.

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.

NS Hadiwinata selaku Ketua GNPK RI Jawa Barat mengatakan, bagi KPK peringatan Hakordia menjadi momentum meningkatkan peran serta masyarakat umum dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini sesuai dengan visi KPK yakni “Bersama seluruh elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi”. Terang Nana.

Lanjut Nana, sekadar informasi, PJKAKI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman termasuk dalam gerakan-gerakan pencegahan korupsi terutama di Desa merupakan bagian dari upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan Indonesia baru dari desa.

Ketua Umum Lapas RI yang saat bersamaan hadir di acara Hakordia 2020 mengatakan “Kegiatan Hakordia 2020 secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan.”

Ketua Umum Lapas RI H. Purwanto ditemani tim menambahkan, keterlibatan kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, partai politik, Aparat Penegak Hukum, BUMN dan BUMD, dunia usaha, asosiasi, perguruan tinggi, media, dan tentu saja yang paling utama masyarakat sipil,” katanya.

Dalam peran tata kelola nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat mengatakan bahwa selain pemerintah daerah, desa kini telah berubah menjadi subjek pengadaan sejumlah program dan pembangunan.

Namun perlu diingat, dalam pembangunan ini tentu saja pemangku kepentingan di desa juga terdapat tantangan, khsusunya berkaitan dengan manajemen keuangan. [Eka].

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.