Dugaan Kasus SPPD Fiktif DPRD Rohil 2014 – 2019, GNPK-RI Tegaskan Segera Usut Tuntas

MEDIAANDALAS.COM, PEKANBARU – Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Riau angkat bicara terkait jalan ditempatnya dugaan pidana tindak korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir periode 2014 – 2019.

GNPK-RI Prov Riau, melalui Hendra Gunawan menerangkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Rokan Hilir periode 2014 – 2019 ini harus di usut untas.

Hendra mengungkap bahwa tidak ada alasan kasus yang merugikan keuangan negara ini dibiarkan berlarut-larut apa lagi tidak adanya tindakan sama sekali.

“Kasus ini harus segera di tuntaskan, jangan hanya jalan di tempat saja tanpa adanya penindakan,” tegas Hendra.

Pada kasus ini terdapat dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota Dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Atas temuan itu sejumlah anggota DPRD Rohil kala itu berbondong – bondong mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.

Bahkan, ada juga anggota DPRD yang membuat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima sepeser pun dana tersebut.

Ia juga menjelaskan, terkait pengembalian kerugian keuangan negara dan karenanya itu tidak berarti pidananya bisa hilang begitu saja.

“Harus jelas seperti apa tindak lanjut kasus ini, sudah sejauh mana dan bukan malah jalan ditempat.” Tegasnya.

“Kami selaku pihak GNPK-RI meminta dengan tegas pada pihak yang menangani kasus ini agar sesegera mungkin memproses dan jika bisa di percepat putusanya,” pinta Hendra mengakhiri. [Marzuki/Yulie/].

Avatar

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.