Aktivis Buruh Forum HUKATAN KSBSI Menakar Manfaat PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera

Aktivis Buruh Forum HUKATAN KSBSI Menakar Manfaat PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera
Aktivis Buruh Forum HUKATAN KSBSI Menakar Manfaat PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera
Aktivis Buruh Forum HUKATAN KSBSI Menakar Manfaat PP Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera

MEDIAANDALAS.COM, SUKABUMI – Sejumlah Aktivis Buruh yang tergabung dalam wadah organisasi Federasi Kehutanan Industri Umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F HUKATAN KSBSI) menggelar kegiatan Fokus Group diskusi (FGD), di Aula Rapat Hotel Raflesia, di Jalan Raya Cikukulu, Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Kamis (25/06/20).

Kegiatan yang mengutamakan protokol kesehatan tersebut  yang di mulai dengan pengecekan suhu, wajib handsanitizer dan protokol lainnya sebagai standard kondisi saat ini selanjutnya kegiatan diskusi dilakukan dengan meminta pandangan para buruh dari berbagai perusahaan di Sukabumi yang tergabung di wadah F HUKATAN KSBSI dihadiri sejumlah perwakilan Buruh dari beberapa perusahaan yang ada di Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah perwakilan Buruh menanyakan atau membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Nendar Supriyatna sebagai Ketua DPC F HUKATAN KSBSI menyampaikan terdapat berbagai macam pandangan dikalangan buruh, salah satu contoh yang disampaikandalam FGD kali ini dari salah satu peserta, Dede menyampaikan bahwa PP no 25 tahun 2020 yang di keluarkan Presiden adalah perintah UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Tapera.

“Terdapat berbagai macam pandangan dikalangan buruh. Contohnya salah satu peserta Buruh yakni Dede menyampaikan, bahwa PP no 25 Tahun 2020 yang di keluarkan presiden adalah perintah UU No.6 tahun 2016 tentang Tapera.” Terang Nendar.
“Terdapat berbagai macam pandangan dikalangan buruh. Contohnya salah satu peserta Buruh yakni Dede menyampaikan, bahwa PP no 25 Tahun 2020 yang di keluarkan presiden adalah perintah UU No.6 tahun 2016 tentang Tapera.” Terang Nendar.

“Terdapat berbagai macam pandangan dikalangan buruh. Contohnya salah satu peserta Buruh yakni Dede menyampaikan, bahwa PP no 25 Tahun 2020 yang di keluarkan presiden adalah perintah UU No.6 tahun 2016 tentang Tapera.” Terang Nendar.

“Kemudian di pasal PP no 25 mengatur 2020 besaran iuran, Pengusaha, sementara 0,5 Pekerja 2,5.” Ujarnya.

Sementara, lanjut Nendar, melihat pemberitaan di media adanya para pengusaha melakukan penolakan dengan alasan tumpang tindih dengan BPJS ketenagakerjaan. Dalam PP Nomor 25 tersebut, Perumahan diperuntukan bagi PNS, TNI/Polri, BUMN, BUMD kemudian Pekerja Buruh Swasta, Pekerja Swasta dan MBR serta rumah pertama.

“Tetapi, yang belum saya tau adalah soal nilai rumah, ukuran rumah, tenor rumah. Kalau tujuannya saya kira bagus, karena memikirkan bagaimana masyarakat, salah satunya buruh dapat memiliki rumah, hanya saja saya pun melihat PP Tapera ini harus lebih disempurnakan dan tentunya disosialisasikan agar para buruh khususnya dapat memahami secara utuh kebijakan tersebut.” Bebernya.

Nendar juga berharap, agar berbagai pihak baik politisi, tokoh masyarakat untuk tidak mempolitisi Setiap Produk Legislasi dan memprovokasi dengan Demonstrasi, melainkan mengkoreksi dengan Solusi agar benar – benar melahirkan sebuah produk yang terasa bermanfaat bagi masyarakat atau rakyat.

“Harapan lainnya ya para pimpinan organisasi dapat membuat kajian serta masukan kepada pemerintah pusat agar produk tersebut bisa lebih sempurna dan benar bermanfaat.” Tutupnya. 

Kontributor : Dede

Editor : Eka Himawan

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.