“10 Tahun Honor Hanya 500 Ribu Per Bulan,” Forum Mukim Beraudensi Dengan DPRA, Tuntut Dibuatkan Regulasi Hukum Tentang Statusnya

"10 Tahun Honor Hanya 500 Ribu Per Bulan," Forum Mukim Beraudensi Dengan DPRA, Tuntut Dibuatkan Regulasi Hukum Tentang Statusnya

“10 Tahun Honor Hanya 500 Ribu Per Bulan,” Forum Mukim Beraudensi Dengan DPRA, Tuntut Dibuatkan Regulasi Hukum Tentang Statusnya

MEDIAANDALAS, COM, BANDA ACEH – Forum Mukim se-Provinsi Aceh mengadakan Audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membicarakan beberapa hal yang selama ini menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dilapangan termasuk honor yang diterima selama 10 (sepuluh) tahun ini yang jauh dari standar UMR, Jum’at (06/03/20).

Forum Mukim beraudensi dengan DPRA menuntut dibuatkan regulasi hukum tentang statusnya “Sudah 10 Tahun Honor Mukim di Aceh Hanya di Bayar Rp 500.000,./Bulan Ini Yang Membuat Terpaksa Mengadu Sama DPR Aceh”.

Ansari Puteh selaku Ketua Forum Mukim se-Provinsi Aceh “Audensi ini kita lakukan untuk meminta DPRA mendengar langsung keluhan dari semua Ketua Forum Mukim se-Kabupaten /Kota yang tersebar diseluruh Provinsi Aceh untuk menuturkan semua keluh kesah yang selama ini dirasakan dalam menjalankan tugas sebagai Mukim,” tuturnya.

"10 Tahun Honor Hanya 500 Ribu Per Bulan," Forum Mukim beraudensi Dengan DPRA, Tuntut Dibuatkan Regulasi Hukum Tentang Statusnya
“10 Tahun Honor Hanya 500 Ribu Per Bulan,” Forum Mukim beraudensi Dengan DPRA, Tuntut Dibuatkan Regulasi Hukum Tentang Statusnya

Dalam pertemuan audensi ini di pihak Mukim hadir semua ketua Forum Mukim se-Aceh yang berjumlah 23 Kabupaten /Kota.

Sementara dari DPRA ikut menerima pimpinan nya Dahlan Jamaluddin, Ketua Komisi V Fahlefi Kirani, Ketua Komisi VI Irawan Abdullah, Ketua Fraksi Partai Aceh Tarmizi yang populer disebut Tgk Payang dan Purnama Karya anggota DPRA dari daerah pemilihan Kabupaten Bireuen.

Dalam audensi ini para Mukim menuturkan bahwa “Dulu hanya berperan sebagai Lembaga Kamasyaratan, setelah lahir Undang – undang Pemerintah Aceh (UUPA) Mukim sekarang berperan sebagai Lembaga Pemerintah yang kedudukannya diatas Kepala Desa dan dibawa Pemerintah Kecamatan (Dalam satu Kecamatan ada dua Kemukiman rata – rata),” demikian tutur Ansari Puteh.

Ansari Puteh Ketua Forum asal Kota Juang Kabupaten Bireuen lebih lanjut dalam pertemuan itu meminta kepada DPRA untuk diantaranya diperhatikan kesejahteraan Mukim, harus bersandar pada garis yang sama dalam hal kesejahteraan.

UUPA dan MoU Helsinki harus memperjuangkan kedudukan Mukmin sebagaimana mestinya dan juga untuk membuat Regulasi Hukum tentang Mukim yang memberikan kedudukan dalam Pemerintahan yang jelas.

Idris selaku Ketua Forum Mukim dari Kabupaten Aceh Utara dalam pertemuan tersebut meminta pada DPRA untuk kedepan Dana Otonomi Khusus Aceh untuk dapat mengalir kepada Pemerintah yang dikelola oleh Mukim.

“Pemerintah Provinsi harus berani merelokasikan Otsus kepada Lembaga Mukim, miminta Lembaga Mukim untuk diatur oleh Pemerintah Provinsi, jangan seperti selama ini diatur oleh Pemerintah Kabupaten /Kota,” demikian bebernya dalam pertemuan tersebut.

Forum Mukim beraudensi dengan DPRA menuntut dibuatkan regulasi hukum tentang statusnya "Sudah 10 Tahun Honor Mukim di Aceh Hanya di Bayar Rp 500.000,./Bulan Ini Yang Membuat Terpaksa Mengadu Sama DPR Aceh".
Forum Mukim beraudensi dengan DPRA menuntut dibuatkan regulasi hukum tentang statusnya “Sudah 10 Tahun Honor Mukim di Aceh Hanya di Bayar Rp 500.000,./Bulan Ini Yang Membuat Terpaksa Mengadu Sama DPR Aceh”.

Lain lagi dengan Hasyem Mukim dari Kabupaten Aceh Besar meminta DPRA “Untuk membuat Qanun (peraturan daerah) untuk jabatan Mukim tidak hanya dibatasi dua periode saja, kalau bisa tidak terbatas.”

Nurdin Ahmad Ketua Forum Mukim dari Kabupaten Pidie Jaya juga mengharapkan kepada DPRA untuk membuat Qanun yang bagi lembaga Mukim bisa membuat Blueprint sendiri.

Lebih lanjut Nurdin Ahmad menuturkan bahwa selama ini Mukim seperti dianak tirikan dalam Pemerintah Daerah.

Jumadi dari Forum Mukim dari Kabupaten Bener Meriah juga sangat mengharap kepala Pemerintahan Provinsi Aceh bersama dengan DPRA untuk membuat Qanun atau aturan yang jelas tentang kedudukan Mukim di Aceh yang sesuai dan jelas Regulasinya.

Karena selama ini kedudukan dan fungsi dan wewenangnya masih kabur.

Fahlevi Kurani selaku Ketua Komisi V DPRA dan Rasyidin selaku akademisi berpendapat bahwa pasal 114 tentang Mukim masih perlu direvisi tentang Lembaga Mukim berada di Kabupaten/Kota, untuk kedepan Lembaga Mukim ditarik ke Provinsi.

Kedepan Lembaga Mukim perlu disingkronkan dengan UUPA dalam menata Pemerintah Daerah.

Ketua Komisi V Fahlevi Kirani menuturkan bahwa akan mengalokasikan bersama untuk membuat Regulasi tentang porsi Mukim, tidak hanya dibatasi sebagai lembaga adat istiadat, tapi Lembaga Mukim akan mendapat kedudukan di Pemerintah sama dengan yang lainnyan,” demikian tutur anggota DPRA asal Partai Nanggroe Aceh.

Ketua Fraksi Partai Aceh Tamizi “Kepada para Mukim hadir berharap agar dalam periode keduanya berada di lembaga dewan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota dewan kali ini untuk membuat Qanun sesuai harapan rakyat Aceh pada umumnya,” ucap Tgk Payang dalam pertemuan tersebut. [Mansurdin Idris].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.