Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Bahas Qanun No 10 Tahun 2019

Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Bahas Qanun No 10 Tahun 2019

Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Bahas Qanun No 10 Tahun 2019

MEDIAANDALAS.COM. BANDA ACEH, Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe menggelar rapat pimpinan dalam rangka membahas Qanun nomor 10 tahun dan evaluasi kegiatan tahun  2019 serta rencana kegiatan tahun 2020 ini.

Rapat ysng digelar di Aula Meuligo Wali Nanggroe Aceh di pimpin oleh Tuha Peut Tgk HNuruzzahri yang sering disapa dengan sebutan Waled Nu ini membahas tentang Qanun nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012.

Dalam rapim ini dihadiri oleh  selain dari unsur majelis tinggi juta hadir dari sekretariat keurikon katibul Wali Nanggroe serta juga dari staf khusus Lembaga Wali Nanggroe.

Usman Umar, S Sos, M.Si selaku Katibul Wali Nanggroe dalam paparannya menyebutkan bahwa Qanun Aceh nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 menjelaskan bahwa ada beberapa pasal dari Qanun nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun nomor 8 tahun 3012 tentang Wali Nanggroe Aceh yang mengalami perubahan dan sebagian lagi telah dihapus.

Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan rapim ini adalah terkait keberadaan majelis fungsional yang dimaktubkan pada qanun  nomor 9 tahun 2013 sudah tidak dicantumkan lagi.

Terkait hal ini disepakati efesiensi majelis fungsional agar pemerintah selaku pihak eksekutif dan DPRA sebagai legislatif dapat menjalankan fungsi nya secara optimal dan Lembaga Wali Nanggroe yang bertindak sebagai pemersatu,perekat dan penyelenggara perdamaian Aceh,” tutur Usman Umar selaku Katibul Wali Nanggroe Aceh.

Dalam Qanun terjadi kemunduran atau kelemahan kelemahan fungsi sebagai mana fungsi yang sebelumnya melekat pada majelis fungsional lembaga wali Nanggroe di dalam Qanun nomor 9 tahun 2013, maka lembaga wali Nanggroe dapat membentuk majelis fungsional sebagai mana tercantum di dalam Qanun nomor 10 tahun 3019, demikian uraian disampaikan oleh staf khusus Wali Nanggroe T Kamaruzzaman,SH.

Dalam rapim tersebut sekretaris Tuha Peut Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tgk H.M.Ali menggaris bawahi menjadi tugas majelis tinggi lembaga wali Nanggroe untuk menghasilkan reusam (aturan) tata cara pemberian rekomendasi terkait pandangan, arahan dan nasehat lembaga wali Nanggroe kepada Pemerintah Aceh,DPRA dan Lembaga Lembaga lainnya di Aceh.

Rapim ini juga menghasilkan keputusan agar Keurukon Katibul Wali dapat memfasilitasi proses pengajuan 14 reusam prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2021 yang selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah Aceh serta DPRA, demikian tutur Katibul Wali Nanggroe Aceh. [Mansurdin Idris].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.