Visi dan Misi PKN Aceh Utara Mencermati Kondisi Negara Darurat Korupsi

Visi dan Misi PKN Aceh Utara Mencermati Kondisi Negara Darurat Korupsi

Visi dan Misi PKN Aceh Utara Mencermati Kondisi Negara Darurat Korupsi

MEDIAANDALAS.COM, ACEH UTARA – Mencermati Kondisi Negara dalam keadaan darurat korupsi, PKN Aceh Utara melalui Junaidi dan Safrina saat di wawancarai, Senin (07/10/19). selaku anggota PKN Aceh Utara menyampaikan bahwa

“Tujuan kami di lembaga PKN (Pemantau Keuangan Negara) sebagai kontrol sosial dalam memonitoring langsung kerja dan kinerja Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.”

Junaidi menambahkan, “Sampai saat ini kondisi Imdonesia tekait kejadian tindak pidana korupsi semakin marak di ruang lingkup Pemerintahan dan di Desa-Desa terkait Dana Desa, kami ingin membantu pemerintah dalam mewujutkan semua program-programnya dengan benar dan tepat sasaran.”

Demi terwujudnya kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat guna terciptanya keadilan dan kesejahtetaan segenap warga negara, PKN sebagai peran serta dalam melakukan fungsi pengawasan publik atas kinerja para Pejabat Negara dalam penyelengaraan Keuangan negara.

Lembaga PKN terbentuk dengan legalitas SK MENKUMHAM NOMOR AHU 014646 AH 01.07.2015 dengan Misi dan Visi mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Transparansi.

PKN berupaya mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena KKN adalah suatu aksi kejahatan yang berdampak kepada semua Tatanan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat.

KKN telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat antara lain meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya citra bangsa ini di Luar Negeri.

PKN terus berkembang diseluruh penjuruh Indonesia dari sabang sampai tanah papua, bertekat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Visi dan Misi PKN adalah berkeinginan mewujudkan pemerintah yang bersih, transparansi serta terbebas dari pada korupsi sesuai dengan dasar hukum tentang tindak pidana korupsi yang di atur dalam;
1. UU NO 3 tahun 1999,
2. UU NO 28 tahun 1999,
3. PP NO 43 tahun 2018,
4. Inpres no 7 tahun 2015,
5. Perkap KAPOLRI NO 14 tahun 2012,
6. MISI dan VISI KAPOLRI Jenderal Polisi M.TITO KARNAVIAN.”Pungkas Junaidi dan Safrina kepada mediaandalas.com Aceh Utara. [Ramona/Safrina].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

1 thought on “Visi dan Misi PKN Aceh Utara Mencermati Kondisi Negara Darurat Korupsi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.