Tim Investigasi Temukan Alamat Tak Sesuai Domisili PPDB Jabar

Tim Investigasi Temukan Alamat Tak Sesuai Domisili PPDB Jabar

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dewi Sartika, Kepala Biro Organisasi, Nanin, dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Hermansyah, melakukan pengecekan kesiapan IT PPDB 2019, di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kamis (13/6/2019). (Dok Humas Pemprov Jabar)

MEDIAANDALAS.COM, CICENDO – Dilansir dari AYOBANDUNG.COM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan adanya tiga alamat Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tingkat SMA-SMK yang tidak sesuai dengan domisili yang terdaftar. Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Jabar yang juga merupakan Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, ketiga alamat itu didapat setelah Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 melakukan pemeriksaan.

Hasil temuan tersebut, dia mengatakan, akan dilimpahkan ke cabang Dinas Pendidikan di daerah. Kemudian, diteruskan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Nantinya, satuan pendidikan atau sekolah bersangkutan akan memanggil orang tua CPDB yang bersangkutan untuk memperbaikinya.

“Jadi, nanti sekolah yang akan memanggil. Kami minta perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya, risiko orang tua. Sebab, CPDB ini pakai jalur zonasi. Data yang disampaikan harus riil,” ungkapnya didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika, ketika ditemui selepas rapat evaluasi PPDB di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Rabu (19/06/19).

Iwa mengatakan, adapun pembentukan Tim Investigasi Dominisili PPDB 2019 adalah sebagai respons arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menindak CPDB yang menggunakan kartu keluarga dan keterangan penduduk ‘bodong’ demi mendaftar PPDB.

“Soal verifikasi data CPDB yang benar ini jadi concern ami agar proses PPDB berjalan akuntabel,” ucapnya.

Ketua Tim Investigasi Domisili PPDB 2019 yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar, Heri Suherman mengataka bahwa  timnya dibentuk untuk memverifikasi domisili riil CPDB dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat dan Rukun Warga setempat.

“Kerja kami dibantu ketua RW. Kita tidak mungkin turun tanpa melibatkan RW. Nanti mereka yang akan membuat surat keterangan tinggal jika betul,” ucapnya.

Heri menegaskan, keterangan domisili hanya berhak dikeluarkan oleh Disdukcapil. Sedangkan, RW menerbitkan surat pernyataan tinggal sebagai pelengkap kartu keluarga (KK) apabila diperlukan.

Terkait KK, kata Heri Suherman, dapat dicetak dalam waktu singkat. Jika pun ada KK baru, tetapi warga itu sudah tinggal belasan tahun, maka memerlukan surat pernyataan dari RW. KK baru bisa juga muncul karena ada pencetakan baru akibat pembaruan data.

“Untuk mengoptimalkan kinerja, kami akan terus menguatkan lintas OPD. Termasuk menyampaikan hasilnya kepada publik secara berkala,” kata Heri Suherman.

Sekretaris Dinas Satpol PP Jawa Barat Sapta Yulianto Dasuki menyebut jika hasil verifikasi tim domisili mendeteksi adanya indikasi tindak pidana, maka akan diserahkan kepada kepolisian. Satpol PP akan bertindak di ranah Peraturan Gubernur.

“Kalau ada hubungannya dengan Kabupaten/Kota, maka kami juga akan melibatka Satpol PP Kabupaten/Kota,” ucapnya. [AyoBandung].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.