Saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia

Saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia
Media Andalas
Follow me

Saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia

Saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia
Saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Kementerian PUPR Republik Indonesia. [Agus].

MEDIAANDALAS.COM, BANTEN – Kota Serang (Banten). Masih dalam kaitannya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menggelar Workshop Diseminasi Hasil Kajian Cepat (Rapid Assessment) tentang Akses Pelayanan Publik Dasar Wilayah Marjinal di Provinsi Banten, Selasa, (15/10/2019).

Baca Juga : Saran dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten kepada Gubernur Provinsi Banten

Baca Juga : Ombudsman RI Banten, Rapid Assessment 2019 di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan pembagian kewenang berdasarkan regulasi yang berlaku Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau dapat membantu perbaikan dari jalan milik Kabupaten dan Desa yang dalam kondisi rusak parah walaupun provinsi dianggap mampu dan memiliki anggaran yang cukup besar untuk ikut mengelola Jalan milik Kabupaten maupun milik Desa berbanding terbalik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang cenderung PAD nya cukup kecil tidak akan mampu untuk mengelola dan memelihara jalan Kabupaten dan Jalan Desa, begitu pun Pemerintah Desa dimana walaupun saat ini anggaran Desa cukup besar namun hanya kurang lebih 70% anggaran tersebut untuk pembangunan Desa dimana anggaran tersebut harus dibagi-bagi sesuai post yang telah ditentukan atau dalam arti tidak semuanya untuk jalan Desa, sehingga butuh bertahun-tahun lagi untuk memperbaiki jalan Desa yang sangat panjang dan dalam kondisi rusak parah.

Baca Juga : Ombudsman RI Banten, Rapid Assessment 2019 di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

Sehingga kami menyarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia agar membuat regulasi tentang Jalan termasuk pengaturan tentang kewenangan penyelenggaran jalan agar lebih fleksibel, khususnya bagi Pemerintah Provinsi juga diberikan Diskresi Khusus untuk memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan perbaikan jalan milik Pemerintah Kabupaten atau jalan milik Pemerintah Desa tertentu yang dalam kondisi rusak parah, mengingat kemampuan dari Pemerintah Kabupaten dan pemerintah desa yang sangat terbatas.

Kontributor Banten : Agus

Editor : Eka Himawan.

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.