Perihal UMK, Dinaskertrans Tubaba Himbau Pengusaha Se-Tubaba Agar Mematuhi Peraturan SK Gubernur Lampung

Perihal UMK, Dinaskertrans Tubaba Himbau Pengusaha Se-Tubaba Agar Mematuhi Peraturan SK Gubernur Lampung

Perihal UMK, Dinaskertrans Tubaba Himbau Pengusaha Se-Tubaba Agar Mematuhi Peraturan SK Gubernur Lampung

MEDIAANDALAS.COM, TUBABA – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) adakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Perusahaan Se-kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) berlangsung di aula komplek SMKN 1 Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kamis (27/2/20)

Dalam kegiatan rapat koordinasi (Rakor) tersebut di hadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agus Subagio, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rudy Riansyah, SE, MM, para jajaran Dinaskertras Tubaba serta para tamu undangan pengusaha se-kabupaten Tubaba.

Dinaskertrans Tubaba Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara resmi di buka dan dipimpim langsung Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agus Subagio, dalam sambutannya mengatakan dalam upaya mengurangi pengangguran terbuka di kabupaten Tulang Bawang Barat maka partisipasi pihak perusahaan terhadap informasi lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan diharapakan dapat menjadi salah satu upaya pengurangan pengangguran dan “saya mengucapakan terimakasih serta mengapresiasi kepada seluruh pengusaha.

Selain itu juga Agus Subagio mengatakan, jika hanya mengharapkan pembagunan Tulang Bawang Barat menciptakan lapangan pekerjaan ini mengharapkan dari pemerintah daerah saja bahwa di tingkat nasional APBD dan APBN itu kurang lebih hanya 30 persen baik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan lapangan pekerjaan oleh karena itu kepada para pengusaha peran serta pengusaha di Tulang Bawang Barat ini sangat kita harapkan walaupun kami menyadari bahwa perusahaan yang beroperasi di Tulang Bawang Barat itu perusahaan yang menengah kebawah.

Untuk itu saya minta kepada Dinaskertras, pengusaha yang ada di Tulang Bawang Barat ini untuk di bantu dan di fasilitasi jangan sampai ada konflik antara perusahaan dan tenaga kerja nya, jika ini sampai terjadi maka akan menggangu stabilitas keamanan kita serta dapat menggangu usaha perusahaan, jadi saya harap untuk dapat di fasilitasi dan di jembatani apalagi kalau memang perusahan ini belum mampu membayar upah minum kerja (UMK) kabupaten dan di upayakan solusinya serta di diskusikan jangan sampai para pelaku usaha ini pindah angkat kaki dari Tubaba,” jelasnya

Kemudian dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertras) Tubaba menyapaikan Rapat Koordinasi dengan Perusahaan Se-kabupaten Tubaba pada hari ini kordinasi dan silahturahmi. Kemudian pembahasan tolak ukur kita salah satu nya adalah terkait Upah Minimum Kerja (UMK) serta jumlah karyawan dan karyawati yang berada di perusahaan masing-masing. Jadi perusahaan yang ada di Tubaba ini sudah sesuai menjalankan UMK yang sebenar apa belum di perusahaa nya berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Jadi Rapat Koordinasi dengan dengan perusahaan se-kabupaten ini menindaklanjuti surat keputusan (SK) Gubernur Lampung: G/803/V.07/HK/2019 tanggal 21 November 2019, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) sebesar Rp2.472.144,09, dan berlaku mulai 1 Januari 2020.

“Saya berharap kepada seluruh perusahaan se-kabupaten Tubaba dalam rapat koordinasi pada hari ini dapat memahami dan mematuhi peraturan berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Lampung tersebut tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2020 yang berlaku mulai 1 Januari, intinya jika peraturan ini di jalalankan dengan benar nasib pekerja karyawan dan karyawati dapat hidup sejahtera tidak ada konflik.” Harap Rudi.

Selain itu, menurut Rudi jika ada perusahaan yang menentang dan tida mematuhi surat edaran berdasarkan SK Gubernur tersebut maka akan kita tindak tegas tentu nya ada sanksi teguran hingga penutupan perusahaan.” Pungkasnya. (Basuni)

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.