Pakar Aceh: Dampak Negatif Dana Desa  Di Kota Subulussalam Yang Harus Diminimalisir

Pakar Aceh: Dampak Negatif Dana Desa Di Kota Subulussalam Yang Harus Diminimalisir

Sekretaris DPW Pakar Aceh Kota Subulussalam, Iswandi

Pakar Aceh: Dampak Negatif Dana Desa  Di Kota Subulussalam Yang Harus Diminimalisir

MEDIAANDALAS.COM, SUBULUSSALAM – Sekretaris DPW Pakar Aceh Kota Subulussalam, Iswandi mengatakan, Pemkot harus membuat strategi menghadapi potensi terpecah-belahnya kerukunan masyarakat di desa-desa yang ada di kota sada kata ini.

Hal ini disebabkan, SDM Perangkat Desa yang kurang layak dan belum terencana secara matang persiapan penggunaan dana pada setiap desa yang bisa memicu “bom” disharmoni antar masyarakat di desa.

Menurut Iswandi dulu didesa kehidupan bergotong royong berjalan.Sekarang coba kita pinta bergotong royong, langsung dijawab ada uangnya tidak?

Ada perangkat sara’ yang dimintakan mengerjakan fardu kifayah, dijawab nunggu perintah atasan (kades).

Iswandi menyampaikan, hal-hal ini telah melenceng jauh dari tatanan budaya, adat istiadat dan agama salah satu dari dampak negatif DD.

“Kita memang tidak menafikan dampak positif dana desa.Pembangunan sudah sampai di desa-desa. Tapi pergeseran budaya yang merusak mental masyarakat jauh lebih parah.” ujarnya.

“Sebelum adanya program dana desa saja tingkat kerukunan masyarakat di desa-desa sudah mulai memudar.” tambahnya.

“Apalagi dengan dikucurkannya dana desa yang jumlahnya sangat besar bagi orang desa itu sendiri.” menambahkan.

“Ditiap pilkades tercipta budaya baru, budaya money politik, yang dulu jauh dari desa. Rasa kesopanan dan kesantunan akhlak telah tergerus.” tandasnya.

Persaudara sanak kerabat rusak demi menjadi pengelola uang yang ada di DD.

Politik etis atau balas budi kepada para konstituen juga menjamah desa yang mengikis tuntas sendi-sendi persatuan dan kemanusian.

Tidak hanya mengkhawatirkan keharmonisan masyarakat di desa, Iswandi juga menghimbau semua pihak terkait terutama pemerintah kota Subulussalam mau serius mencarikan jalan keluar atas potensi munculnya kekacauan baru.

“Kalau tidak, tentu kehadiran dana desa menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat kita nantinya.” ungkap Iswandi.

“Mohon kepada penegak hukum anda melakukan pencegahan baik sebelum dan sesudah perbuatan korupsi DD terjadi.” Iswandi menambahkan.

“Tapi anda juga berhak memberi penindakan atas perbuatan korupsi yang terjadi di desa, agar warga tidak jadi apatis untuk mengawasi penggunaan dana desa, sehingga elite desa (kades dan perangkatnya) tidak leluasa memakan dengan nafsunya ADD, sehingga terciptalah desa yang madani.” Iswandi menutup pembicaraan.

Kontributor Kota Subulussalam : Ramona

Editor : Zuli

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.