OMBUDSMAN Aceh: Dua Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Aceh

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. H. Takwaddin Husin
Media Andalas
Follow me

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr. H. Takwaddin Husin, SH, SE, MS,.

OMBUDSMAN Aceh: Dua Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Aceh

MEDIAANDALAS.COM,  BANDA  ACEH – Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin Husein, SH,. Kepada awak media menyebutkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh apabila dipersentasekan kemiskinan Provinsi Aceh jatuh pada nomor Urutan 6 se-Sumatera atau dengan angka 15,32 persen.

Taqwaddin Hesin menyebutkan lebih lanjut pemenuhan dasar merupakan indikator yang digunakan BPS dalam metodologi pengukuran kemiskinan di Provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini.

Bila mengacu pada metodelogi tersebut ada dua sebab utama pada Provinsi ini termiskin di Sumatera antara lain masalah Pangan (Komoditi makanan) dan masalah lain yang cukup krusial yaitu pemenuhan tempat tinggal seperti Perumahan (komoditi bukan makanan).

“Ombudsman RI Provinsi Aceh memaparkan ini data akuran dan dapat dipertanggung jawabkan dan beliau juga menyatakan data ini sudah dipertanyakan keakuratannya pada BPS Provinsi Aceh,” terangnya.

Taqwaddin menyebutkan dengan adanya data penyebab kemiskinan maka akan memudahkan Pemerintah Aceh dalam mengambil kebijakan untuk mengatasinya baik itu dalam Jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Karena itu Taqwaddin Husen memberikan masukan beberapa solusi untuk mengentaskan kemiskinan di provinsi Aceh dalam jangka pendek,solusi tersebut antara lain Pemerintah Aceh harus kebutuhan dasar Pangan dan Rumah bagi warga Masyarakat miskin.

“Ombudsman RI Aceh juga sering informasi bahwa beras raskin banyak masyarakat yang tidak mampu menebusnya hingga beras tersebut atau kupon beras tersebut dengan terpaksa diambil dan disebut oleh orang lain yang mampu menebusnya,” demikian terang Taqwaddin Husen.

“Pemerintah Aceh harus memikirkan bagaimana solusi secara cepat masyarakat miskin baik itu tentang penembusan beras raskin maupun pembangunan rumah sehat layak huni bagi masyarakat Duafa (miskin),” tutur Ombudsman RI Aceh.

“Kalau kedua persoalan ini di tahun 2020 menjadi Prioritas Pemerintah Aceh kita semua yakin di tahun 2021 Provinsi paling barat Pulau Sumatera ini tidak lagi mendudiki rangking 6 termiskin di “Sumatera apalagi anggaran Pembangunan Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar Rp 17,3 Triliun.” Tambahnya.

Ombudsman RI Aceh juga mengharapkan pada Pemerintah Aceh untuk memberikan modal usaha yang bersentuhan langsung masyarakat, ini juga merupakan salah satu cara untuk menanggulangi penuntasan penanggulangan kemiskinan masyarakat pada umumnya,” tutur Taqwaddin Husen. [Tagar/Mansur].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.