KPKAD Provinsi Lampung Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Segera Lakukan Audit Investigasi Taman Agrowisata Tubaba

KPAD Tubaba

KPKAD Provinsi Lampung Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Segera Lakukan Audit Investigasi Taman Agrowisata Tubaba

MEDIAANDALAS.COM, TUBABA – Gindha Ansori WK, Ketua Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran (KPKAD) Provinsi Lampung, Angkat bicara terkait prihal Taman Buah Agrowisata Pulung Kencana di Komplek SMKN 01 Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat, disinyalir terdapat berbagai masalah

Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) mendesak Aparat Penegah Hukum (APH) Segera Proses Persoalan Taman Agrowisata Pulung Kencana yang di gelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat tersebut pada dasarnya dibutuhkan untuk di kembangkan.

“Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten juga harus melakukan kajian Strategis terhadap rencana ini sebelumnya, hal ini terkait dengan manfaat yang akan di dapat dan dinikmati ketika anggaran tersebut digelontorkan dalam program ini.”ucap Gindha saat di hubungi melalui sambungan telpon, Selasa (16/7/ 2019).

Gindha juga memaparkan, KPKAD mencatat ada beberapa program pemerintah yang terkesan seolah tidak ada perencanaan karena hasilnya diduga tidak sesuai dengan apa yang di harapkan.

“Salah satunya seperti Program Taman Agrowisata Pulung Kencana, sangat menjadi sorotan Publik karena besarnya dana yang digelontorkan pemerintah setempat diduga tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan, sehingga keadaan yang demikian cenderung pada pemborosan anggaran.” terangnya.

Gindha Ansori WK Ketua KPKAD Provinsi Lampung merupakan Sosok dengan Perawakan tegas dan sekaligus salah satu Lulusan Akademisi dan Praktisi Hukum Provinsi Lampung, Menuturkan Pelaksanaan kegiatan apapun yang berlatar belakang Program Pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus bersandar pada hasil kajian strategis dan analisis kebutuhan yang matang, sehingga program tersebut dapat di rencanakan semaksimal mungkin sehingga dapat mendukung peningkatan keuangan pemerintah daerah dalam hal kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika program yang digelontorkan tanpa mengharapkan PAD, sama saja program itu sumbangan kepada masyarakat yang tidak ada hitungan masukan balik dari program tersebut, namun yang menjadi persoalan disini Masyarakat sendiri tidak merasakan dampak yang siknifikan dengan adanya Taman Agrowisata itu,” tutur Gindha.

kemudian jika Taman Agrowisata ini tidak dapat mendongkrak pemasukan daerah, menurut Gindha, ini merupalan sama hal nya masuk dalam kategori pemborosan Anggaran karena taman Agrowisata itu tentunya akan ada biaya perawatan yang jumlahnya tidak sedikit.

“Kami dari Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran (KPKAD) Provinsi Lampung meminta Kepada penegak hukum segera menindaklanjuti Persoalan Taman Agrowisata dengan cara melakukan Audit Investigasi atas pengadaan kegiatan tersebut.” pungkasnya. [Basuni].

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.