Harapan Masyarakat Pada Pemerintah Aceh Dana Untuk UMKM Rp 19,6 M Tidak Dialihkan

Harapan Masyarakat Pada Pemerintah Aceh Dana Untuk UMKM Rp 19,6 M Tidak Dialihkan

MEDIAANDALAS.COM, BANDA ACEH – Sehubungan dengan pengalihan dana atau refocusing Anggaran Belanja Pembangunan Aceh (APBA) tahun 2020 ini di sektor UMKM senilai Rp 19,6 Milyar (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) oleh Pemerintah Aceh telah mengalihkan kepada penanganan kasus firus corona atau Covid-19.

Banyak pihak sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Aceh untuk tidak melakukan pemotongan di sektor ini karena sektor ini tidak kalah pentingnya untuk segera mendapatkan pemberdayaan ekonomi mulai pedesaan sampai dengan di sejumlah kota kota dalam Provinsi Aceh ini.

Zubaidah Azwan, SE MM salah salah seorang pemerhati UMKM Aceh kepada media ini Selasa (5/4/2020) menjelaskan bahwa penanganan kasus corona atau Covid-19 itu penting, tapi tidak kalah penting juga penanganan pengangguran dari hampir semua sektor ekonomi yang juga tidak terlepas terjadi akibat dari keadaan bencana ini,”demikian ucapnya pada mediaandalas.com Biro Kota Banda Aceh.

Ketahanan pangan punya peran besar dan serius serta pada pegiat UMKM karena di garda terdepan dalam meringankan beban masyarakat sektor ekonomi kerakyatan akibat dari firus corona atau Covid-19 ini, hal semacam ini adalah merupakan kewajiban dari pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun Kabupaten /Kota untuk jangan sampai dipandang sebelah mata, maka dari semua ini sangat kita harapkan pada Pemerintah Aceh agar dapat membatalkan niat pemotongan atau pengalihan anggaran yang sudah diperuntukkan pada pos anggaran APBA tahun ini senilai rp 19,6 Milyar yang dialihkan untuk penanganan kasus Covid-19.

Zabaidah Azwan, SE MM ini disamping pemerhati UMKM yang juga selama 2 tahun terakhir selalu ikut melakukan pendampingan IKM di Aceh,”demikian ucapnya.

Sebelum mengakhiri wawancara dengan media ini ini Zubaidah Azwan, SE MM juga menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar bisa menjadi jadi catatan bahwa kedepan kalau terlalu banyak pengangguran bisa saja terjadi seperti huru hara, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi kurang, maka dari itu sangat perlu bagi pemerintah untuk menspot bisnis lokal yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, demikian tutupnya.

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia Aceh (PW GNPK RI ACEH) Munadir A Hamid, SH

Ketika hal yang sama di minta tanggapannya tentang hal ini Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia Aceh (PW GNPK RI ACEH) Munadir A Hamid, SH menuturkan bahwa Pemerintah Aceh sebaiknya tidak memangkas dana seperti yang diperuntukkan untuk UMKM, Badan Dayah karena masih banyak di tempat yang yang kebutuhannya tidak mendesak seperti pembelian mobil dinas sejumlah instansi pemerintah yang untuk saat ini sangat layak pakai,”demikian ucapnya.

Anggaran untuk pembelian mobil baru untuk sejumlah dinas sangat pantas di pangkas dan dana anggaran tersebut diperuntukkan bagi dana penanganan Covid-19 di Aceh, tutur Apamun nama keren di masyarakat Aceh.

Sebelum menutup pembicaraan dengan mediaandalas.com Biro Kota Banda Aceh mengharap sangat pada kebijakan pemerintah Aceh untuk dua sektor yaitu, pengembangan Dayah dan pengembangan sektor UMKM untuk tidak dilakukan pemotongan anggaran tahun ini.”demikian tutupnya. [Mansurdin Idris]

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.