GNPK RI Jawa Barat Akan Surati Bupati Bandung Barat, Guna Menuntaskan Kasus OTT Mantan Bupati Abubakar

Timsus Tipikor GNPK RI Jabar

Foto Dok GNPK RI Jabar : GNPK RI Jawa Barat Akan Surati Bupati Bandung Barat, Guna Menuntaskan Kasus OTT Mantan Bupati Abubakar

MEDIAANDALAS.COM, BANDUNG – Sesuai dengan arahan Ketua Umum Pimpinan Pusat GNPK RI, HM. Basri Budi Utomo, pada saat pelantikan Pengurus PD GNPK RI Bandung Barat tanggl (05/0719) yang lalu, ditegaskan bahwa, Kasus OTT Mantan Bupati Bandung Barat agar segera dituntaskan.

Ketua Umum GNPK RI, HM Basri Budi Utomo

Ketua Umum GNPK RI, HM. Basri Budi Utomo.

Terkait arahan tersebut, NS Hadiwinata selaku Ketua PW GNPK RI Jawa Barat akan segera berkirim surat kepada Bupati Bandung Barat terpilih AA Umbara, terkait saran dan pendapat yang disampaikan HM. Basri Budi Utomo, selaku Ketum GNPK RI.

GNPK RI meminta Bupati Bandung Barat, AA Umbara tidak menempatkan kembali 14 Kadis yang dalam pakta persidangan jelas-jelas terlibat melakukan pemberian dana bagi kepentingan pencalonan Istri Mantan Bupati saat Pilkada serentak yang baru lalu.

Nana Supriatna Hadiwinata

Ketua GNPK RI Jawa Barat Nana Supriatna Hadiwinata.

“AA Umbara, selaku Bupati Bandung Barat, harus menunjukkan itikad dalam pergerakan Pro Antikorupsi, salah satunya dengan tidak menempatkan kembali 14 Kadis yg terlibat OTT Mantan Bupati tersebut.” tegas Nana selaku Ketua GNPK RI PW Jabar.

“Bupati harus lebih memperhatikan jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat bisa lebih baik.” tambahnya.

“Selain itu, Bupati harus faham, bahwa dengan menempatkan kembali para Kadis yg terlibat tersebut, justru ini adalah merupakan kemunduran dalam pengelolaan Pemerintahan Bandung Barat, karena Seseorang yang menempati Jabatan terlalu lama, akan lebih cenderung untuk melakukan penyimpangan yang berakibat kepada terjadinya Tindak Pidana Korupsi.” tandasnya.

“Kami GNPK RI Jabar selaku Ormas yang melakukan sosio kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara, akan memberikan peringatan keras kepada Bupati Bandung Barat, apabila 14 Kadis tersebut ditempatkan kembali menduduki jabatan.” pungkas Nana.

“Kami masih terus melakukan koordinasi dengan pihak KPK, dan kami sudah mendapatkan keterangan yang akurat, bahwa, KPK sedang menindak lanjuti penuntasan 14 Kadis tersebut.” lanjutnya.

“Kami berharap agar di Pemkab Bandung Barat tidak terjadi Tsunami Birokrat.” tutupnya.

Perlu diketahui bahwa, semua ini merupakan salah satu bentuk Wasmas Ormas GNPK RI, dalam  pergerakannya, fokus terhadap pencegahan korupsi, GNPK RI akan menjadi penyeimbang dalam mengawal jalannya roda Pemerintahan Daerah.

Pergerakannya GNPK-RI selalu terukur dan bersinergi dengan lembaga hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kompolnas, Ombudsman RI dan KPK.

GNPK RI selalu menjalankan amanta dengan sungguh-sungguh sesuai AD/ART organisasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Masih banyak persoalan di Pemkab Bandung Barat yang harus segera dituntaskan penangananya, GNPK RI Jabar akan segera mendorong KPK, terkait penyelesaian Kasus OTT Mantan Bupati KBB yang jelas-jelas pada pakta persidangan ada 14 Kadis Dilingkungan Pemkab KBB yang namanya terlibat dlm proses OTT. Salam Antikorupsi !!!

Kontributor Jawa Barat : NS Hadiwinata

Editor : Zuli

Media Andalas

Author: Media Andalas

Aksi Saran & Informasi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.